Day: June 8, 2025

🔹 Tujuan dan Latar Belakang

Peraturan ini ditetapkan untuk:

• Meningkatkan profesionalisme dan karier guru PNS.
• Menyatukan jabatan fungsional guru, pengawas sekolah, penilik, dan pamong belajar ke dalam satu Jabatan Fungsional Guru (JFG).
• Memberikan kepastian struktur jenjang jabatan, tugas, dan penilaian kinerja guru.

---

🔹 Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional Guru

Terdiri dari 4 jenjang:

1. Guru Ahli Pertama
2. Guru Ahli Muda
3. Guru Ahli Madya
4. Guru Ahli Utama

Semua jenjang ini berada dalam kategori jabatan fungsional keahlian, bukan keterampilan.

---

🔹 Tugas Utama Guru

Guru melaksanakan:

• Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
• Penilaian dan evaluasi.
• Pembimbingan dan pelatihan peserta didik.
• Tugas tambahan sesuai ketentuan.

Pelaksanaan tugas harus berorientasi pada peserta didik dan berbasis perangkat pembelajaran serta refleksi berkala sesuai jenjang.

---

🔹 Jenis Pengangkatan ke Jabatan Fungsional Guru

1. Pengangkatan pertama (untuk CPNS)
2. Perpindahan dari jabatan lain
3. Penyesuaian (transisi dari jabatan lama)
4. Promosi

Semua pengangkatan wajib memenuhi syarat, termasuk:

• Status PNS
• Ijazah S1/D4
• Sertifikat pendidik
• Uji kompetensi (untuk promosi dan perpindahan)

---

🔹 Kinerja, Kompetensi, dan Kenaikan Pangkat

• Kinerja guru diukur berdasarkan ekspektasi kinerja, dinilai tiap tahun dan dikonversi ke angka kredit.
• Kenaikan pangkat dan jenjang ditentukan berdasarkan angka kredit kumulatif dan hasil uji kompetensi.
• Guru yang bertugas di daerah khusus mendapat kenaikan pangkat istimewa.

---

🔹 Penugasan Khusus

Guru dapat diberi penugasan sebagai:

• Kepala satuan pendidikan
• Pendamping satuan pendidikan
• Pendidik di pendidikan nonformal
• Peran lain sesuai kebutuhan instansi pembina (Kemdikbudristek)

---

🔹 Penyesuaian Jabatan Lama

Berlaku transisi selama maksimal 2 tahun:

• Jabatan lama (Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong Belajar) disesuaikan menjadi Guru Ahli sesuai jenjang.
• Wajib memiliki sertifikat pendidik maksimal 2 tahun sejak diundangkan.
• Hak dan angka kredit jabatan lama diakui.

---

🔹 Kewajiban Guru

• Mengikuti organisasi profesi Guru.
• Meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan.
• Melaksanakan tugas sesuai standar dan kode etik.

---

🔹 Penutup dan Ketentuan Peralihan

• Peraturan ini mengganti Permenpan sebelumnya (No. 16/2009, 14/2010, 15/2010, 21/2010, 14/2016).
• Mulai berlaku sejak 10 Desember 2024.
• Penyesuaian dan pengangkatan baru harus selesai maksimal tahun 2026.

---

✅ Catatan Penting untuk Pelaksanaan

1. Kepala sekolah dan Dinas Pendidikan segera memetakan guru berdasarkan jenjang dan kebutuhan JFG.
2. Guru yang belum bersertifikat pendidik wajib menempuh pendidikan profesi paling lambat 2 tahun.
3. Pengangkatan, promosi, dan konversi angka kredit harus mengikuti sistem kinerja dan uji kompetensi.
4. Organisasi profesi menjadi wadah wajib bagi seluruh guru PNS.