PermenpanRB Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru

PermenpanRB Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru ini adalah kebijakan yang sangat fundamental karena mengintegrasikan berbagai jabatan fungsional di bidang pendidikan ke dalam satu Jabatan Fungsional Guru. Ini adalah perubahan besar yang perlu kita pahami bersama.

Mengapa Integrasi Jabatan Fungsional Guru Ini Penting?

Peraturan ini lahir dengan pertimbangan utama untuk:

Pengembangan Karier dan Profesionalisme: Untuk memastikan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di bidang pendidikan (PAUD formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah) dapat mengembangkan karier dan profesionalisme mereka dengan lebih terstruktur.
Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Dengan mengintegrasikan beberapa jabatan fungsional menjadi satu, diharapkan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan menjadi lebih efisien dan efektif.

Apa Saja yang Diintegrasikan ke dalam Jabatan Fungsional Guru?

Peraturan ini secara tegas mencabut dan menyatakan tidak berlaku beberapa peraturan sebelumnya yang mengatur jabatan fungsional lain, yang artinya jabatan-jabatan ini kini diintegrasikan ke dalam Jabatan Fungsional Guru:

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (serta perubahannya, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016).

Artinya, Jabatan Fungsional Penilik, Pamong Belajar, dan Pengawas Sekolah kini berada di bawah payung Jabatan Fungsional Guru.

Poin-Poin Kunci dari Peraturan Ini:

Definisi Jabatan Fungsional Guru: Guru adalah Jabatan Fungsional (JF) yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
Tugas Pokok: Tugas pokok Jabatan Fungsional Guru mencakup segala kegiatan yang terkait dengan pembelajaran dan pengembangan peserta didik.
Jenjang Jabatan dan Pangkat: Peraturan ini mengatur jenjang jabatan dan pangkat bagi Jabatan Fungsional Guru.
Angka Kredit: Sistem angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jenjang jabatan akan disesuaikan dengan skema integrasi ini.
Kenaikan Pangkat dan Jabatan: Prosedur dan persyaratan untuk kenaikan pangkat dan jenjang jabatan akan mengikuti ketentuan baru dalam Peraturan ini.
Perpindahan/Pengangkatan: Ketentuan mengenai pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian (inpassing) juga diatur.
Pengembangan Kompetensi: Guru dalam JF Guru tetap wajib dan didorong untuk terus mengembangkan kompetensinya.

Implikasi Penting bagi Kita di SMA:

Bagi Guru: Guru akan memiliki jalur karier yang lebih terintegrasi dan fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Sistem angka kredit mungkin akan mengalami penyesuaian.
Bagi Pengawas Sekolah: Jabatan Pengawas Sekolah secara fungsional kini menjadi bagian dari Jabatan Fungsional Guru. Ini berarti ada penyesuaian dalam tata kelola dan sistem kepangkatan bagi Bapak/Ibu pengawas. Peran pengawas akan tetap vital dalam peningkatan mutu pendidikan, namun mungkin dengan penyesuaian administratif dan kepangkatan sesuai PermenpanRB ini.
Harmonisasi: Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi dan keselarasan dalam pengelolaan karier pendidik di Indonesia.

Tanggal Berlaku:

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 21 Mei 2024.

Demikianlah ringkasan penting mengenai PermenpanRB Nomor 21 Tahun 2024. Ini adalah langkah maju dalam upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik di Indonesia. Mari kita pelajari lebih lanjut dan sesuaikan diri dengan perubahan ini.

Referensi:

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2024. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

permenpanrb-no-21-tahun-2024 Download

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016

Perpres ini adalah sebuah kebijakan yang cukup signifikan karena mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Mengapa Perpres Saber Pungli Dicabut?

Berdasarkan pertimbangan yang disebutkan dalam Perpres ini, pencabutan dilakukan karena:

Sudah Tidak Efektif: Keberadaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dinilai sudah tidak efektif lagi dalam mencapai tujuannya.

Apa Artinya bagi Kita di Sekolah?

Pencabutan Perpres ini bukan berarti bahwa upaya pemberantasan pungutan liar atau praktik-praktik tidak transparan terutama di dunia pendidikan dihentikan. Justru sebaliknya. Ini kemungkinan besar menandakan:

Pergeseran Pendekatan: Pemerintah kemungkinan besar akan mengadopsi pendekatan atau strategi baru yang dianggap lebih efektif dalam memberantas pungutan liar dan praktik korupsi lainnya. Ini bisa berupa penguatan fungsi pengawasan yang sudah ada, atau pembentukan mekanisme pengawasan yang baru dan lebih terintegrasi.
Tanggung Jawab Tetap Ada: Meskipun Satgas Saber Pungli dicabut, komitmen terhadap birokrasi yang bersih dan melayani tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Ini sejalan dengan program Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) yang terus digalakkan.
Implikasi bagi Sekolah: Di lingkungan sekolah, prinsip-prinsip anti pungutan liar, transparansi, dan akuntabilitas harus tetap ditegakkan dengan kuat. Hal ini termasuk:
- Tidak adanya pungutan yang tidak sah: Semua pungutan di sekolah harus berdasarkan aturan yang jelas, transparan, dan disepakati oleh komite sekolah/orang tua siswa jika memang diperlukan dan diizinkan oleh regulasi.
- Pelayanan yang bebas dari KKN: Pelayanan kepada siswa, orang tua, dan masyarakat harus bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- Penerapan Zona Integritas: Semangat pembangunan Zona Integritas (WBK/WBBM) yang bersih dan melayani harus terus kita implementasikan dalam setiap aspek pengelolaan sekolah.

Kesimpulan:

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2025 ini secara resmi mengakhiri keberadaan Satgas Saber Pungli yang dibentuk berdasarkan Perpres sebelumnya. Namun, hal ini tidak mengurangi urgensi dan komitmen kita untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari pungutan liar dan praktik KKN. Justru, ini adalah momentum untuk memperkuat mekanisme internal dan budaya integritas di lembaga pendidikan kita.

Referensi:

Indonesia. 2025. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Kebijakan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Tahun 2025

Dokumen yang disampaikan oleh Kementerian PANRB ini adalah panduan bagi instansi pemerintah, termasuk institusi pendidikan seperti sekolah kita, dalam membangun integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Apa Itu Zona Integritas (ZI)?

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Mengapa ZI Penting?

Pembangunan ZI adalah bagian integral dari:

Strategi Percepatan Reformasi Birokrasi: Merupakan langkah nyata untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik di Indonesia.
Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045: Mempersiapkan birokrasi yang adaptif dan melayani di masa depan.
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK): Upaya konkret untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029: Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk menciptakan pelayanan publik berkualitas dan kinerja tinggi.

Unit WBK/WBBM memiliki karakteristik utama:

Tidak ada indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pelayanan publik yang berkualitas.
Kinerja yang tinggi.

Fokus Evaluasi ZI 2025:

Evaluasi ZI tahun 2025 akan fokus pada area-area berikut:

Manajemen Perubahan: Bagaimana instansi mengelola perubahan ke arah yang lebih baik.
Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA): Pengelolaan SDM yang profesional dan berintegritas.
Pengawasan: Sistem pengawasan internal yang efektif untuk mencegah penyimpangan.
Tata Laksana: Prosedur dan mekanisme kerja yang efisien dan transparan.
Pelayanan Publik: Kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat (dalam konteks sekolah, ini berarti pelayanan kepada siswa, orang tua, dan masyarakat umum).
Capaian Kinerja: Hasil nyata dari kinerja instansi.
Persepsi Anti Korupsi: Bagaimana pemangku kepentingan merasakan komitmen anti korupsi.
Persepsi Kualitas Layanan: Bagaimana pemangku kepentingan menilai kualitas layanan.

Tahapan Evaluasi ZI 2025:

Proses evaluasi ZI akan melalui beberapa tahapan yang ketat:

Pra Evaluasi: Penetapan jadwal, tahapan evaluasi, dan pembentukan tim evaluator.
Seleksi Administrasi: Memastikan unit/satuan kerja memenuhi syarat pengusulan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Analisis Dokumen (LKE): Tim evaluator akan meninjau Lembar Kerja Evaluasi (LKE) beserta data dukungnya untuk memastikan ketepatan pengisian.
Validasi Survei Mandiri: Konfirmasi dan pemeriksaan silang terhadap data dan bukti dukung yang diserahkan.
Wawancara: Tim evaluator akan melakukan wawancara untuk menggali informasi lebih lanjut.
Field Evaluation (Observasi Lapangan): Ini adalah tahap krusial di mana evaluator akan mengunjungi langsung unit/satuan kerja untuk mengamati secara langsung, memastikan kebenaran pemenuhan syarat, dan memvalidasi hasil survei.
Panel: Tim evaluator akan melakukan diskusi panel untuk memastikan semua standar evaluasi terpenuhi.

Kunci Keberhasilan Pembangunan ZI di Sekolah Kita:

Sebagai institusi pendidikan, kita juga harus berupaya membangun budaya integritas. Hal ini berarti:

Transparansi: Dalam setiap proses, mulai dari penerimaan siswa, pengelolaan dana BOS, hingga penilaian.
Akuntabilitas: Setiap individu bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya.
Pencegahan KKN: Menciptakan lingkungan yang tidak mentolerir praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pelayanan Prima: Memberikan pelayanan terbaik kepada siswa, orang tua, dan seluruh komunitas sekolah.

Mari kita jadikan semangat Zona Integritas ini sebagai landasan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan di SMA kita, demi terwujudnya sekolah yang bersih, melayani, dan berintegritas.

Referensi:

Kamaruddin, Ak., M.Sc. 2025. Kebijakan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2025. Presentasi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kebijakan ZI Tahun 2025 Download

Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4263/B/HK.04.01/2023 tentang Optimalisasi Komunitas Belajar

Inti dari surat edaran ini adalah untuk menekankan pentingnya Komunitas Belajar sebagai sarana kunci bagi guru dan kepala sekolah untuk terus belajar dan berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi serta menerapkan Kurikulum Merdeka.

Mari kita bedah poin-poin utamanya:

1. Mengapa Komunitas Belajar Penting?

Peningkatan Kualitas Pembelajaran: Komunitas belajar terbukti efektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di setiap satuan pendidikan.
Wadah Belajar dan Berbagi: Komunitas ini menjadi tempat bagi guru dan kepala sekolah untuk berdiskusi, berbagi praktik baik, dan mencari solusi atas tantangan dalam implementasi Kurikulum Merdeka dan penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM).
Pengembangan Diri: Dengan berpartisipasi aktif, guru dan kepala sekolah dapat terus mengembangkan kompetensi mereka, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pembelajaran siswa.

2. Apa yang Perlu Dilakukan dalam Komunitas Belajar?

Dalam komunitas belajar, guru dan kepala sekolah diharapkan:

Belajar dari PMM: Mempelajari dan memanfaatkan berbagai fitur di Platform Merdeka Mengajar (PMM), seperti modul pelatihan, bukti karya, dan lain-lain.
Berbagi Praktik Baik: Saling berbagi pengalaman dan strategi pembelajaran yang efektif.
Mengembangkan Kompetensi: Berdiskusi dan mencari cara untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian.

3. Jenis Komunitas Belajar:

Ada beberapa jenis komunitas belajar yang perlu kita optimalkan:

Komunitas Belajar di Satuan Pendidikan: Ini adalah komunitas yang terbentuk di dalam sekolah kita sendiri. Ini adalah fondasi utama, di mana guru-guru di satu sekolah bisa secara rutin berkolaborasi.
Komunitas Belajar Antarsatuan Pendidikan: Komunitas ini melibatkan guru dan kepala sekolah dari beberapa sekolah yang berdekatan atau memiliki karakteristik serupa. Ini memperluas jejaring dan kesempatan belajar.
Komunitas Belajar Daring: Komunitas ini memanfaatkan teknologi untuk menghubungkan guru dan kepala sekolah dari berbagai wilayah secara virtual. Ini memungkinkan akses ke berbagai ahli dan sumber daya.

4. Peran dan Dukungan dari Berbagai Pihak:

Keberhasilan optimalisasi komunitas belajar membutuhkan dukungan dari semua pihak:

Guru dan Kepala Sekolah: Berpartisipasi aktif dalam komunitas belajar, baik di dalam maupun di luar sekolah, serta memanfaatkan PMM.
Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Penyelenggara Satuan Pendidikan (Yayasan): Memiliki peran penting untuk:
- Sosialisasi: Menyebarkan informasi dan Panduan Komunitas Belajar kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas.
- Pendampingan: Memberikan pendampingan kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas dalam mengimplementasikan komunitas belajar.
- Fasilitasi: Memfasilitasi pelaksanaan komunitas belajar (misalnya, menyediakan tempat, sumber daya, atau narasumber).
- Pemantauan dan Evaluasi: Memantau dan mengevaluasi bagaimana komunitas belajar berjalan untuk memastikan efektivitasnya.

Kesimpulan:

Surat edaran ini menegaskan bahwa komunitas belajar bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan esensial untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka dan pengembangan profesional guru secara berkelanjutan. Mari kita manfaatkan wadah ini sebaik-baiknya untuk terus belajar, berkolaborasi, dan meningkatkan kualitas pendidikan di SMA kita.

Referensi:

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2023. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4263/B/HK.04.01/2023 tentang Optimalisasi Komunitas Belajar. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

0a36b446-c1c0-4a9f-834f-5fc3317923cb-Dokumen_269587_1689673721_OPTIMALISASI-KOMUNIT Download

PEDOMAN Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia 2024 SMP/MTs-SMA/MA dan Sederajat

OPSI adalah ajang kompetisi ilmiah yang sangat baik untuk mendorong minat dan bakat riset siswa kita. Pedoman ini penting untuk kita pahami agar dapat membimbing siswa dengan efektif.

Apa itu OPSI?

OPSI adalah ajang kompetisi penelitian ilmiah tahunan bagi siswa SMP/MTs dan SMA/MA (sederajat) di Indonesia. Tujuannya bukan hanya untuk meraih juara, tetapi lebih jauh lagi untuk:

Mengembangkan Bakat dan Minat: Mendorong siswa untuk berinovasi dan menemukan solusi kreatif melalui penelitian.
Meningkatkan Kemampuan Riset: Melatih siswa dalam berpikir kritis, logis, sistematis, dan analitis dalam mengidentifikasi masalah, merancang penelitian, mengumpulkan data, menganalisis, hingga menyusun laporan.
Menghasilkan Karya Inovatif: Mendorong siswa menghasilkan karya-karya orisinal yang berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
Membangun Ekosistem Riset: Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan riset di sekolah.

Bidang Penelitian dalam OPSI

OPSI 2024 membuka tiga bidang penelitian utama:

Matematika, Sains, dan Teknologi (MST): Meliputi penelitian di bidang Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Informatika, Teknik, dan ilmu-ilmu terapan lainnya yang menggunakan pendekatan ilmiah.
Fisika Terintegrasi (FI): Bidang baru ini berfokus pada riset lintas disiplin ilmu fisika, astronomi, ilmu bumi, dan ilmu kebumian yang menekankan pada penggunaan perangkat lunak, pemrograman, atau kecerdasan buatan (AI).
Ilmu Sosial dan Humaniora (ISH): Meliputi penelitian di bidang Ekonomi, Sejarah, Geografi, Sosiologi, Antropologi, Bahasa, Sastra, Seni, Psikologi, dan lainnya yang berkaitan dengan masyarakat dan budaya.

Siapa Saja yang Boleh Ikut?

Siswa SMP/MTs/sederajat dan SMA/MA/sederajat yang terdaftar di sekolah dan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek.
Belum pernah menjadi finalis OPSI di jenjang yang sama sebanyak 2 (dua) kali.
Perorangan atau tim (maksimal 2 orang) untuk SMA/MA/sederajat. Satu siswa hanya boleh terlibat dalam satu judul penelitian.
Setiap sekolah dapat mengirimkan maksimal 3 proposal penelitian per bidang.

Tahapan Seleksi OPSI

Proses seleksi OPSI terdiri dari beberapa tahapan:

Sosialisasi dan Pembukaan Pendaftaran: Informasi disebarkan, pendaftaran dibuka melalui sistem daring.
Seleksi Proposal: Tim juri akan menyeleksi proposal penelitian yang masuk berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
Seleksi Substansi dan Presentasi Daring: Bagi proposal yang lolos, siswa akan melakukan presentasi daring.
Final (Luring): Tim terpilih akan diundang untuk mengikuti final secara langsung (luring), biasanya meliputi pameran poster, presentasi, dan wawancara dengan juri.
Pengumuman dan Apresiasi: Pengumuman pemenang dan pemberian penghargaan.

Hal-hal Penting yang Perlu Diperhatikan Guru Pembimbing:

Orisinalitas: Karya penelitian harus orisinal, bukan hasil plagiarisme atau duplikasi dari karya lain.
Etika Penelitian: Siswa harus memahami dan menerapkan etika penelitian, terutama jika melibatkan subjek manusia atau hewan. Pedoman juga menyertakan contoh informed consent.
Peran Guru Pembimbing: Guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing, bukan sebagai penyusun penelitian.
Format Proposal dan Laporan: Pastikan siswa mengikuti format penulisan proposal dan laporan penelitian yang telah ditentukan dalam pedoman.
Jadwal: Perhatikan linimasa pendaftaran dan setiap tahapan seleksi agar tidak terlewat.

Sumber Informasi Resmi:

Semua informasi terkait OPSI, termasuk pengumuman dan jadwal terkini, akan diumumkan melalui situs resmi Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) dan Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas). Guru pembimbing dan siswa wajib memantau situs tersebut secara berkala.

Dengan memahami pedoman OPSI 2024 ini, mari kita bersama-sama mendorong siswa kita untuk berani berinovasi, berpikir kritis, dan menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat.

Referensi:

Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2024. PEDOMAN Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia 2024 SMP/MTs-SMA/MA dan Sederajat.

0.Pedoman OPSI 2024 Download

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2018

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 berisi Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. Peraturan ini berlaku Jakarta, 23 Februari 2018 (berdasarkan tanggal tanda tangan Menteri).

Inti dari Permendikbud ini adalah tentang bagaimana Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD disalurkan secara tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel, kepatutan, dan bermanfaat.

Mari kita bedah poin-poin pentingnya:

1. Tunjangan Profesi Guru PNSD

Untuk Siapa? Diberikan kepada guru PNSD yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya.
Dasar Pemberian: Guru PNSD yang sudah tersertifikasi dan mengajar sesuai dengan latar belakang sertifikasinya.
Besaran: Setara 1 (satu) kali gaji pokok guru PNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyaluran: Dilakukan per triwulan (setiap tiga bulan) melalui rekening kas daerah ke rekening masing-masing guru.
Persyaratan Wajib untuk Menerima:
- Memiliki sertifikat pendidik.
- Berstatus sebagai guru PNSD.
- Mengajar pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan tunjangan.
- Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) dari Kementerian.
- Melaksanakan tugas mengajar dan/atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan tunjangan.
- Memenuhi beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- Aktif mengajar atau membimbing.
- Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi lain.
- Tidak berstatus sebagai CPNS.
- Bukan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah dan tidak lagi mengajar (kecuali kepala sekolah yang masih mengajar).

2. Tunjangan Khusus Guru PNSD

Untuk Siapa? Diberikan kepada guru PNSD yang mengajar di daerah khusus.
Dasar Pemberian: Sebagai penghargaan atas pengabdian guru yang bertugas di daerah yang ditetapkan sebagai daerah khusus.
Besaran: Setara 1 (satu) kali gaji pokok guru PNSD.
Penyaluran: Juga dilakukan per triwulan melalui rekening kas daerah ke rekening masing-masing guru.
Persyaratan Wajib untuk Menerima:
- Berstatus sebagai guru PNSD.
- Mengajar di daerah khusus (yang ditetapkan oleh menteri).
- Memiliki NRG.
- Melaksanakan tugas mengajar dan/atau membimbing peserta didik.
- Memenuhi beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu atau sesuai ketentuan.
- Aktif mengajar atau membimbing.
- Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi lain.
- Bukan CPNS.

3. Tambahan Penghasilan Guru PNSD

Untuk Siapa? Diberikan kepada guru PNSD yang belum bersertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan.
Besaran: Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
Penyaluran: Dilakukan per triwulan melalui rekening kas daerah ke rekening masing-masing guru.
Persyaratan Wajib untuk Menerima:
- Berstatus sebagai guru PNSD.
- Belum memiliki sertifikat pendidik.
- Memiliki NUPTK.
- Melaksanakan tugas mengajar dan/atau membimbing peserta didik.
- Memenuhi beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu atau sesuai ketentuan.
- Aktif mengajar atau membimbing.
- Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi lain.
- Bukan CPNS.

Penghentian Pembayaran Tunjangan/Tambahan Penghasilan

Pembayaran tunjangan dan tambahan penghasilan ini akan dihentikan jika guru:

Meninggal dunia.
Mencapai batas usia pensiun.
Mengundurkan diri sebagai PNS.
Diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat dari jabatan PNS.
Tidak lagi menduduki jabatan fungsional guru.
Cuti di luar tanggungan negara.
Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima tunjangan.
Mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional lainnya.
Telah mendapat tunjangan profesi (khusus untuk tambahan penghasilan).
Dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
Tidak melaksanakan tugas/meninggalkan tugas mengajar tanpa alasan yang dipertanggungjawabkan (paling banyak 3 hari berturut-turut atau kumulatif 5 hari dalam sebulan).

Peran Kepala Daerah: Kepala daerah bertanggung jawab membuat dan menyampaikan laporan realisasi pembayaran tunjangan dan tambahan penghasilan secara rinci kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Pajak: Perlu diingat, tunjangan dan tambahan penghasilan ini dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Referensi:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

0. Permendikbud_Tahun2018_Nomor10 (1)Download

KEBIJAKAN TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA)

Identitas File:

Judul: Kebijakan Tes Kemampuan Akademik (TKA)
Penyusun: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Tanggal: Jakarta, 3 Juni 2025

Resume Kebijakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025

Berikut ini adalah resume dari Kebijakan TKA 2025.

Kebijakan TKA 2025 Download

Kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi beberapa tantangan dalam sistem evaluasi pendidikan kita saat ini.

Mengapa TKA Diperlukan?

Evaluasi hasil belajar peserta didik yang selama ini kita lakukan, meskipun penting, memiliki beberapa tantangan:

Standar Penilaian yang Beragam: Pada halaman 4 ditulis, evaluasi hasil belajar peserta didik yang dilakukan guru selama ini memiliki beberapa masalah, seperti variasi standar penilaian antar guru dan sekolah, potensi integritas yang kurang baik (nilai cenderung dilebih-lebihkan), kualitas soal yang rendah, dan kurangnya motivasi belajar siswa. Hasil evaluasi guru juga dipandang kurang handal untuk perbandingan antar sekolah/wilayah, seperti dalam seleksi penerimaan murid jalur prestasi, seleksi perguruan tinggi, dan dunia kerja.
Perbandingan distribusi nilai rapor, halaman 5, dengan Asesmen Nasional (AN) dan UTBK menunjukkan bahwa nilai rapor cenderung homogen, sedangkan AN dan UTBK menunjukkan variasi kompetensi siswa yang besar, menandakan kredibilitas evaluasi yang tidak terstandar.
Standar penilaian antara guru dan sekolah bisa berbeda-beda. Ini menyulitkan perbandingan nilai rapor siswa, terutama untuk seleksi seperti PPDB jalur prestasi atau penerimaan mahasiswa.
Integritas yang Terganggu: Ada kecenderungan di beberapa sekolah untuk memberikan nilai yang lebih tinggi dari seharusnya, mungkin dengan niat baik, namun ini bisa menormalisasi ketidakjujuran.
Kualitas Soal yang Kurang Optimal: Soal ulangan dan ujian terkadang kurang berkualitas dalam mengukur kompetensi, bahkan bisa mendorong pembelajaran yang dangkal.
Kurangnya Motivasi Siswa: Beberapa guru merasa kurang mampu merancang penilaian dan pembelajaran yang memotivasi siswa tanpa adanya ujian dari pemerintah. Selain itu, siswa juga terkadang kurang termotivasi karena anggapan bahwa mereka pasti akan naik kelas dan lulus.

Data menunjukkan bahwa nilai rapor siswa cenderung homogen, seolah-olah semua siswa menguasai kompetensi yang diharapkan. Namun, hasil Asesmen Nasional (AN) dan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) menunjukkan variasi kompetensi siswa yang sangat besar. Ini menandakan adanya perbedaan kredibilitas antara evaluasi yang tidak terstandar (rapor) dan evaluasi yang terstandar (AN dan UTBK).

Apa Itu TKA?

Pada halaman 7, kita temukan beberapa poin penting tentang TKA. TKA adalah tes yang dirancang untuk mengukur capaian akademik siswa pada mata pelajaran tertentu. Penting untuk diingat bahwa TKA:

Melengkapi, Bukan Mengganti : TKA akan melengkapi sistem penilaian yang sudah ada dan tidak akan menggantikan penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan. TKA bertujuan untuk mengukur capaian akademik individu pada mata pelajaran tertentu.
Tidak Menentukan Kelulusan: Hasil TKA tidak akan menentukan kelulusan siswa dari sekolah. Kelulusan tetap menjadi kewenangan satuan pendidikan.
Untuk Berbagai Keperluan: Hasil TKA akan menjadi salah satu pertimbangan untuk seleksi jenjang pendidikan selanjutnya, penyetaraan antar jalur pendidikan (formal, non-formal, informal), seleksi akademik lainnya, serta sebagai acuan untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Lebih jauh lagi jika kita cermati pada halaman 6 cukup jelas Perbedaan TKA dengan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), yaitu:

Aspek	ANBK	TKA
Tujuan	Evaluasi pemetaan mutu sistem satuan pendidikan hingga pemerintah daerah.	Evaluasi capaian akademik individu murid sesuai kurikulum yang berlaku dan tidak menentukan kelulusan.
Kepesertaan	Sampling murid untuk Kelas 5, 8, dan 11.	Tidak wajib untuk individu murid kelas 6, 9, dan 12/13.
Sistem & Soal	Sistem dan soal disiapkan Pemerintah Pusat.	Sistem (Pendataan, Authoring, Delivery, Pengolahan Hasil, dan Penerbitan Sertifikat hasil) dan butir soal disiapkan pemerintah pusat untuk seluruh jenjang. Sebagian butir soal TKA SMP dan SD disusun oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan penjaminan mutu pemerintah provinsi.
Kemanfaatan	Perbaikan praktik pembelajaran di kelas, iklim satuan pendidikan, kebijakan pemerintah, akuntabilitas publik.	Hasil TKA sebagai salah satu bahan pertimbangan seleksi jenjang pendidikan selanjutnya, penyetaraan antar jalur pendidikan, serta dapat digunakan untuk keperluan seleksi akademik lainnya.

Pelaksanaan TKA untuk SMA/MA/SMK (halaman 8):

Materi Uji: TKA untuk SMA/MA/SMK akan menguji Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan 2 mata pelajaran pilihan.
Mata Pelajaran Pilihan: Ini mencakup berbagai mata pelajaran seperti Matematika Tingkat Lanjut, Fisika, Kimia, Biologi, Pendidikan Pancasila/PPKn, Projek Kreatif dan Kewirausahaan, Ekonomi, Sosiologi, Geografi, Sejarah, Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut, Bahasa Inggris Tingkat Lanjut, Antropologi, Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin, Bahasa Korea, Bahasa Arab, Bahasa Prancis, dan Bahasa Jerman.
Komposisi Soal: Seluruh soal TKA SMA/MA/SMK akan berasal dari pusat.
Moda Pelaksanaan: Akan berbasis komputer.
Waktu Pelaksanaan: Diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan November 2025.

Kolaborasi dan Peran dalam Pelaksanaan TKA (halaman 10):

TKA akan terselenggara berkat kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pelaksanaan TKA merupakan kolaborasi antara Kemendikdasmen, Kementerian Agama, dan Pemerintah Daerah (Provinsi & Kab/Kota) untuk menyediakan informasi capaian akademik yang valid.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen): Bertanggung jawab menyiapkan sistem TKA, menyusun pedoman, menyiapkan kerangka asesmen, mengolah data, menerbitkan sertifikat, menyiapkan seluruh soal TKA SMA dan sebagian soal TKA SD & SMP, mengkoordinasikan pelaksanaan, menetapkan pengawas, menyediakan sarana, dan melakukan monitoring serta evaluasi.
Kementerian Agama: Akan menyiapkan sarana dan dukungan TKA.
Pemerintah Daerah (Provinsi & Kab/Kota): Juga akan menyiapkan sarana dan dukungan TKA.
- Peran Provinsi: Menetapkan pengawas TKA SMA, SMK, & SLB; mengkoordinasikan pelaksanaan TKA SMA, SMK, & SLB; mengkoordinasikan penjaminan mutu soal TKA SMP & SD; serta menyediakan sarana TKA SMA, SMK, & SLB.
- Peran Kabupaten/Kota: Menetapkan pengawas SMP & SD; mengkoordinasikan pelaksanaan TKA SMP & SD; menyusun sebagian soal TKA SMP & SD; serta menyediakan sarana TKA SD, SMP, program Paket A, Paket B, & Paket C.

Linimasa Progres TKA (halaman 13):

Saat ini, beberapa tahapan penting sudah dan sedang berjalan:

Naskah akademik sudah selesai disusun pada 28 April 2025.
Pengumuman kebijakan TKA telah dilakukan pada bulan Mei.
Penyusunan soal sedang berlangsung dari April hingga September.
Proses penyusunan Peraturan Menteri, Uji Publik, Harmonisasi Pedoman Penyelenggaraan, serta sosialisasi dan koordinasi persiapan akan berlangsung dari Juni hingga September.
Pelaksanaan TKA untuk SMA/sederajat akan dimulai pada November 2025.

Dengan memahami kebijakan TKA ini, diharapkan Bapak/Ibu guru dapat mempersiapkan diri dan siswa dengan lebih baik.

Referensi:

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 2025. Kebijakan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Resume Peraturan Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru

🔹 Tujuan dan Latar Belakang

Peraturan ini ditetapkan untuk:

Meningkatkan profesionalisme dan karier guru PNS.
Menyatukan jabatan fungsional guru, pengawas sekolah, penilik, dan pamong belajar ke dalam satu Jabatan Fungsional Guru (JFG).
Memberikan kepastian struktur jenjang jabatan, tugas, dan penilaian kinerja guru.

🔹 Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional Guru

Terdiri dari 4 jenjang:

Guru Ahli Pertama
Guru Ahli Muda
Guru Ahli Madya
Guru Ahli Utama

Semua jenjang ini berada dalam kategori jabatan fungsional keahlian, bukan keterampilan.

🔹 Tugas Utama Guru

Guru melaksanakan:

Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
Penilaian dan evaluasi.
Pembimbingan dan pelatihan peserta didik.
Tugas tambahan sesuai ketentuan.

Pelaksanaan tugas harus berorientasi pada peserta didik dan berbasis perangkat pembelajaran serta refleksi berkala sesuai jenjang.

🔹 Jenis Pengangkatan ke Jabatan Fungsional Guru

Pengangkatan pertama (untuk CPNS)
Perpindahan dari jabatan lain
Penyesuaian (transisi dari jabatan lama)
Promosi

Semua pengangkatan wajib memenuhi syarat, termasuk:

Status PNS
Ijazah S1/D4
Sertifikat pendidik
Uji kompetensi (untuk promosi dan perpindahan)

🔹 Kinerja, Kompetensi, dan Kenaikan Pangkat

Kinerja guru diukur berdasarkan ekspektasi kinerja, dinilai tiap tahun dan dikonversi ke angka kredit.
Kenaikan pangkat dan jenjang ditentukan berdasarkan angka kredit kumulatif dan hasil uji kompetensi.
Guru yang bertugas di daerah khusus mendapat kenaikan pangkat istimewa.

🔹 Penugasan Khusus

Guru dapat diberi penugasan sebagai:

Kepala satuan pendidikan
Pendamping satuan pendidikan
Pendidik di pendidikan nonformal
Peran lain sesuai kebutuhan instansi pembina (Kemdikbudristek)

🔹 Penyesuaian Jabatan Lama

Berlaku transisi selama maksimal 2 tahun:

Jabatan lama (Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong Belajar) disesuaikan menjadi Guru Ahli sesuai jenjang.
Wajib memiliki sertifikat pendidik maksimal 2 tahun sejak diundangkan.
Hak dan angka kredit jabatan lama diakui.

🔹 Kewajiban Guru

Mengikuti organisasi profesi Guru.
Meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan.
Melaksanakan tugas sesuai standar dan kode etik.

🔹 Penutup dan Ketentuan Peralihan

Peraturan ini mengganti Permenpan sebelumnya (No. 16/2009, 14/2010, 15/2010, 21/2010, 14/2016).
Mulai berlaku sejak 10 Desember 2024.
Penyesuaian dan pengangkatan baru harus selesai maksimal tahun 2026.

✅ Catatan Penting untuk Pelaksanaan

Kepala sekolah dan Dinas Pendidikan segera memetakan guru berdasarkan jenjang dan kebutuhan JFG.
Guru yang belum bersertifikat pendidik wajib menempuh pendidikan profesi paling lambat 2 tahun.
Pengangkatan, promosi, dan konversi angka kredit harus mengikuti sistem kinerja dan uji kompetensi.
Organisasi profesi menjadi wadah wajib bagi seluruh guru PNS.

permenpanrb-no-21-tahun-2024 Download

Resume Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Latar Belakang:

Peraturan ini diterbitkan untuk mempercepat pengembangan karier PNS dengan mengatur kenaikan pangkat reguler yang dapat melampaui pangkat atasan langsung, sekaligus mencabut ketentuan sebelumnya yang membatasi kenaikan pangkat tidak boleh melebihi atasan langsung.

Dasar Hukum:

1. UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sebagaimana diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020.

3. Perpres No. 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara.

4. Peraturan BKN No. 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN.

Isi Utama:

1. Definisi:

– PNS: Warga negara Indonesia yang diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap untuk jabatan pemerintahan.

– Kenaikan Pangkat: Penghargaan atas capaian kinerja dan pengabdian PNS.

– Kenaikan Pangkat Reguler: Penghargaan khusus untuk PNS yang menduduki jabatan pelaksana.

2. Ketentuan Kenaikan Pangkat Reguler:

– PNS yang memenuhi syarat dapat memperoleh kenaikan pangkat reguler.

– Kenaikan pangkat dapat melampaui pangkat atasan langsung.

– Kenaikan pangkat diberikan hingga pangkat tertinggi sesuai kualifikasi pendidikan PNS.

3. Pencabutan Ketentuan Lama:

Ketentuan dalam Keputusan Kepala BKN No. 12 Tahun 2002 (berdasarkan PP No. 99 Tahun 2000 dan perubahannya dengan PP No. 12 Tahun 2002) yang membatasi kenaikan pangkat tidak boleh melampaui atasan langsung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Berlaku Mulai:

Peraturan ini berlaku sejak diundangkan pada 27 Mei 2025.

Penutup:

Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada 20 Mei 2025 oleh Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, dan diundangkan pada 27 Mei 2025 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Puika, dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 366.

Analisis Singkat:

Peraturan ini memperkenalkan fleksibilitas dalam sistem kenaikan pangkat reguler PNS dengan menghapus batasan pangkat atasan langsung, memungkinkan PNS untuk mencapai pangkat tertinggi sesuai kualifikasi pendidikan mereka. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan karier dan memberikan penghargaan yang lebih adil berdasarkan kinerja dan pengabdian. Pencabutan aturan lama menunjukkan pergeseran ke arah sistem yang lebih meritokratis dan mendukung mobilitas karier yang lebih dinamis bagi PNS.

Peraturanp_BKN_no_2_tahun_2025_tentang_KP_Reguler_250528_091514 Download

Jam Efektif Pembelajaran di Sekolah Jawa Barat Terbaru

Berikut adalah ringkasan isi Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 58/PK.03/DISDIK tanggal 28 Mei 2025 tentang jam efektif pembelajaran di satuan pendidikan di Jawa Barat. Ringkasan ini disusun dalam bahasa Indonesia, dirancang untuk infografis dengan poin-poin utama yang jelas, terstruktur, dan cocok untuk visualisasi (misalnya, di Canva atau Adobe Illustrator). Konten infografis dibungkus dalam tag artefak sebagai file teks untuk memudahkan adaptasi ke alat desain.

Jam Efektif Pembelajaran di Sekolah Jawa Barat

Surat Edaran Gubernur Jawa Barat, No. 58/PK.03/DISDIK, 28 Mei 2025

Tujuan: Mengoptimalkan pembelajaran pagi untuk membentuk generasi Pancawaluya (Bageur, Cageur, Bener, Pinter, Singer) sesuai Peraturan Menteri Pendidikan No. 23 Tahun 2017.

Jam Efektif Pembelajaran (Mulai: 06:30 WIB)

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD, RA, TKLB)

Senin–Kamis: Min. 195 menit/hari
Jumat: Min. 120 menit/hari

2. Sekolah Dasar (SD/MI, SDLB)

Kelas I:
Senin–Kamis: 7 jp (245 menit SD/MI, 210 menit SDLB)
Jumat: 4 jp (140 menit SD/MI, 120 menit SDLB)
Kelas II:
Senin–Kamis: 7 jp (245 menit)
Jumat: 6 jp (210 menit)
Kelas III–VI:
Senin–Kamis: 8,5 jp (297,5 menit SD/MI, 255 menit SDLB)
Jumat: 6 jp (210 menit SD/MI, 180 menit SDLB)
Catatan: 1 jp = 35 menit (SD/MI), 30 menit (SDLB)

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs, SMPLB)

SMP/MTs:
Senin–Kamis: 8,75 jp (350 menit)
Jumat: 6 jp (240 menit)
1 jp = 40 menit
SMPLB (Kelas VII):
Senin–Kamis: 8 jp (280 menit)
Jumat: 6 jp (210 menit)
SMPLB (Kelas VIII–IX):
Senin–Kamis: 8,5 jp (297,5 menit)
Jumat: 6 jp (210 menit)
1 jp = 35 menit

4. Sekolah Menengah Atas (SMA/MA, SMLB)

SMA/MA (Kelas X):
Senin–Kamis: 10 jp (450 menit)
Jumat: 6 jp (270 menit)
SMA/MA (Kelas XI–XII):
Senin–Kamis: 9,75–11 jp (438,75–495 menit)
Jumat: 6 jp (270 menit)
1 jp = 45 menit
SMLB (Kelas X):
Senin–Kamis: 10 jp (400 menit)
Jumat: 6 jp (240 menit)
SMLB (Kelas XI–XII):
Senin–Kamis: 10,5 jp (420 menit)
Jumat: 6 jp (240 menit)
1 jp = 40 menit

5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK/MAK)

Kelas X–XI, XII (Program 4 Tahun):
Senin–Kamis: 10,5 jp (472,5 menit)
Jumat: 6 jp (270 menit)
Kelas XII (Program 3 Tahun):
Senin–Kamis: 10,5 jp (472,5 menit)
Jumat: 6,25 jp (281,25 menit)
Kelas XIII (Program 4 Tahun):
Senin–Kamis: 10 jp (450 menit)
Jumat: 6 jp (270 menit)
1 jp = 45 menit

Kegiatan Setelah Sekolah & Akhir Pekan

Setelah Sekolah (hingga 17:30 WIB):
Membantu orang tua, kegiatan sosial, keagamaan, pengembangan minat/bakat.
Malam Hari (18:00–21:00 WIB):
Kegiatan keagamaan, belajar di rumah, atau aktivitas bermanfaat lainnya.
Sabtu & Minggu:
Pendidikan keluarga atau ekstrakurikuler dengan pengawasan orang tua/wali.

Ketentuan Tambahan

Fleksibilitas: Pejabat berwenang dapat menyesuaikan jam belajar atau menerapkan 5 hari sekolah/mulai lebih awal.
Sumber: Dinas Pendidikan Jawa Barat, berlaku mulai 28 Mei 2025.

Signed_SE GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG JAM EFEKTIF PADA SATUAN PENDIDIKAN DI JAWA BARAT Download