Aku bukan orang Endonesia

Oleh: Neneng Hendriyani

Gregetan sekali saat mendengar Ira Kusno mengatakan, “… Endonesia Raya…” pada acara debat capres dan cawapres beberapa Minggu lalu. Sontak aku terpikir, apa kita orang Endonesia sehingga kita seringkali menyebut nama negara kita Endonesia bukan Indonesia. Padahal jelas sekali ditulis bahwa negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Endonesia. Maka sudah seharusnya presenter atau siapa pun harus mengucapkan Indonesia, bukan Endonesia. Mengapa demikian? Karena presenter merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bila ia salah, maka dapat dibayangkan berapa banyak pemirsa yang akan mengikuti jejaknya dengan ikut latah mengucapkan kata Indonesia dengan Endonesia.

Di lain kesempatan aku pun sering mendengar orang berkomentar dengan mengatakan, “maklum Endonesia gitu loh” tiap kali kita diskusi tentang berbagai hal yang sedang hangat di masyarakat misalnya tema korupsi yang gencar dilakukan para pemimpin daerah baru-baru ini. Lawan bicara kita senantiasa melontarkan kalimat seperti itu untuk meyakinkan bahwa pendapatnya benar dan sahih. Coba saja amati kalimat yang sering ditemui di warung-warung kopi anak muda zaman sekarang. “Ya elah, begitu aja repot. Endonesia gitu loh. Kalau enggak begini, bukan Endonesia,”. Kalimat-kalimat yang menggunakan pengucapan Endonesia sambil disertai derai tawa di warung-warung kopi tersebut menimbulkan makna yang berbeda. Seolah-olah di negara yang bernama Endonesia hal seperti itu adalah hal yang wajar dan lazim terjadi. Apa iya, begitu?

Di kesempatan yang berbeda, saat masih menjadi anggota paduan suara wisudawan pun salah seorang kawan melafalkan kata Indonesia dengan Endonesia tanpa ragu. Kebetulan ia berposisi sebagai penyanyi Sopran. Alhasil lengkingan suaranya terdengar sangat jelas. Sehingga berhasil membuat Rektor dan tamu undangan melirik ke arah kami. Awalnya kami bangga sekaligus bahagia dilirik sedemikian rupa. Ternyata kami salah. Lirikan yang disertai senyum manis tersebut bukanlah bentuk apresiasi yang kami nantikan. Selesai acara, pelatih memarahi kami habis-habisan lantaran sudah mahasiswa tapi masih belum bisa membedakan lafal i dan e. Memalukan.

Belum lagi pengalaman mengajar anak-anak SMK selama lima belas tahun membuat saya bingung. Sering kali mereka cuek saat mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan. Mereka bersikap masa bodoh. Mungkin karena mereka terbiasa membaca kata Indonesia dengan Endonesia sehingga rasa cinta tanah air yang seharusnya melekat di jiwa mereka masing-masing luntur. Sehingga lagu tersebut tidak didengarkan dengan baik. Mereka bersikap seolah-olah lagu tersebut bukanlah lagu kebangsaan negara mereka.

Berbagai kejadian yang aku temui di dalam pergaulan sehari-hari tersebut membuat saya malu. Alih-alih ingin mendengarkan acara debat capres dan cawapres saya justeru berlari ke arah tumpukan buku lawas. Rasa penasaran mengusik hatiku. Aku merasa tidak nyaman mendengar kata Endonesia berulang kali di ruang dengarku.

Sebagai orang awam yang tidak begitu mendalami bahasa nasional aku jadi berpikir keras. Benarkah kata Indonesia ini dibaca Endonesia. Bukankah huruf “i” dibacanya juga “i”? Begitu pula huruf “E” harus dibaca “E” dengan jelas. Kedua huruf yang sama-sama anggota huruf vokal tersebut memilliki bunyi hurufnya sendiri. Bunyi yang jelas dan membedakan dari huruf-huruf yang lain. Bunyi yang tidak boleh ditukar seenaknya sendiri. Apalagi untuk sebuah kata yang memiliki makna luar biasa, seperti Indonesia.

Benar apa yang disampaikan pelatih paduan suara ku sembilan belas tahun lalu. Sungguh memalukan sekali bahwa hingga hari ini ternyata mayoritas penduduk Indonesia masih belum bisa melafalkan kata Indonesia dengan benar. Masih sering salah pengucapan huruf i dengan e. Ironis.

Masih di depan tumpukan buku masa kuliah dulu, pikiran dan ingatan ku lari ke masa di mana bunyi akhiran -kan acap kali dibaca dengan bunyi “ken” oleh beberapa petinggi negara yang berasal dari suku Jawa. Apakah ini bentuk dari kesalahan berbahasa seperti kasus untuk kata Indonesia di atas? Menurutku, tidak. Mereka yang mengucapkan kata-kata yang berakhiran -kan dengan bunyi “ken” tersebut secara kebahasaan tidaklah salah seratus persen. Sebab pelafalan ini terjadi di ranah dialek. Menurut KBBI V, pelafalan adalah cara seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat bahasa mengucapkan bunyi bahasa. Seperti yang kita ketahui bersama, bangsa Indonesia memiliki lebih dari 666 bahasa daerah dengan segala karakteristiknya. Para pengguna bahasa daerah ini seringkali secara alamiah membawa dialek bahasanya saat bercakap-cakap dalam bahasa nasional. Sehingga yang muncul persis seperti yang terjadi pada para petinggi negara tersebut. Kita tidak bisa menyalahkan mereka untuk kondisi yang seperti itu. Bila kemudian bunyi “ken” tersebut menjadi budaya di kalangan pejabat itu adalah hal yang berbeda. Ada beragam alasan yang mendorong mereka melakukannya. Alasan ini dipaparkan dalam bahasan code switching (alih kode) dan code mixing (campur kode)di dalam linguistik.

Beberapa guru bahasa Indonesia di sekitar ku sering kali mempermasalahkan hal ini. Padahal ini beda kasus. Dialek bahasa seseorang adalah ciri khas dari mana ia berasal. Dan hal ini tidak bisa dihilangkan dengan serta merta. Ia bukanlah hal yang patut dinilai salah dan benar dalam penggunaan bahasa Indonesia. Seperti yang terdapat dalam KBBI V, dialek adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakai (misalnya bahasa dari suatu daerah tertentu, kelompok sosial tertentu, atau kurun waktu tertentu. Jadi, jelas  berbeda sekali dengan kasus di mana huruf I dibaca E.

Dari kasus pelafalan kata Indonesia menjadi Endonesia inilah yang membuat aku akhirnya berani mengatakan bahwa aku adalah orang Indonesia, bukan Endonesia. Sampai hari ini pun lagu Indonesia Raya diucapkan Indonesia Raya, bukan Endonesia Raya. Bila masih diucapkan Endonesia Raya maka Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan pernah maju. Hal ini lantaran antara tulisan dan pengucapan tidak pernah bersatu. Antara pikiran dan tindakan masih belum selaras dan sejalan. Maka itu marilah menjadi orang Indonesia, bukan Endonesia.

Bolehkah Pasutri Guru Bekerja di Satu Sekolah

Analisis SWOT: 5 Pasangan Suami Istri (Pasutri) Guru Bekerja di Satu Sekolah

Analisis SWOT ini difokuskan pada situasi di mana terdapat 5 pasangan suami istri yang berprofesi sebagai guru dan bekerja di sekolah yang sama. Analisis ini mempertimbangkan konteks kepegawaian guru, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti guru di sekolah negeri, di mana aturan kepegawaian Indonesia menekankan prinsip larangan konflik kepentingan. Referensi utama diambil dari peraturan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (khususnya Pasal 73 ayat 7 yang mengatur mutasi dengan memperhatikan larangan konflik kepentingan), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Mutasi Antar Instansi. Tidak ada larangan mutlak bagi pasutri ASN bekerja di satu unit kerja, tetapi mutasi bisa dilakukan jika timbul konflik yang berdampak pada kinerja. Untuk sekolah swasta, aturan lebih fleksibel dan bergantung pada kebijakan internal yayasan atau perusahaan.

Berikut adalah analisis SWOT dalam bentuk tabel untuk kemudahan pemahaman:

AspekDeskripsi
Strengths (Kekuatan)– Kerjasama dan Sinergi Tinggi: Pasutri dapat saling mendukung dalam tugas pengajaran, seperti berbagi ide lesson plan atau kolaborasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, yang meningkatkan efisiensi kerja. – Stabilitas Emosional dan Motivasi: Kehadiran pasangan di tempat kerja dapat mengurangi stres perjalanan (commuting) dan meningkatkan keseimbangan work-life balance, sehingga guru lebih fokus dan produktif. – Model Positif bagi Siswa: Kehadiran pasutri yang harmonis bisa menjadi contoh keluarga bahagia, mendukung pendidikan karakter di sekolah. – Penghematan Biaya Sekolah: Sekolah bisa menghemat anggaran karena pasutri mungkin bersedia berbagi sumber daya pribadi atau bekerja lembur tanpa tuntutan ekstra. – Pengalaman Kumulatif: Dengan 5 pasutri, sekolah mendapat keuntungan dari pengalaman bersama yang bisa memperkaya kurikulum atau program sekolah.
Weaknesses (Kelemahan)– Potensi Konflik Kepentingan: Hubungan keluarga bisa memicu tuduhan nepotisme, misalnya dalam pembagian tugas atau promosi jabatan fungsional guru. – Dampak Konflik Rumah Tangga: Masalah pribadi bisa tumpah ke lingkungan kerja, mengganggu harmoni tim dan kinerja secara keseluruhan. – Kurangnya Diversitas: Konsentrasi pasutri dalam jumlah besar (5 pasang) bisa mengurangi variasi perspektif dan inovasi dari luar, membuat sekolah kurang adaptif. – Beban Administratif: Sekolah harus lebih ketat dalam pengawasan untuk memastikan tidak ada pelanggaran etika, yang menambah birokrasi. – Keterbatasan Mobilitas: Pasutri mungkin enggan dipindah tugas, yang bertentangan dengan prinsip mutasi ASN jika diperlukan.
Opportunities (Peluang)– Kolaborasi Inovatif: Pasutri bisa dimanfaatkan untuk proyek bersama, seperti pengembangan modul pembelajaran berbasis keluarga atau program parenting untuk orang tua siswa. – Peningkatan Reputasi Sekolah: Jika dikelola baik, situasi ini bisa menjadi daya tarik bagi calon siswa/orang tua yang menghargai nilai keluarga. – Pengembangan Profesional: Pelatihan bersama untuk pasutri bisa meningkatkan kompetensi guru secara kolektif, sesuai dengan program Sertifikasi Guru dari Kemdikbud. – Dukungan Kebijakan Pemerintah: Dengan aturan yang fleksibel, sekolah bisa mengajukan pengecualian atau penyesuaian mutasi melalui BKN untuk mempertahankan talenta. – Ekspansi Jaringan: Pasutri bisa membangun kemitraan dengan sekolah lain melalui jaringan keluarga, membuka peluang kerjasama antar-instansi.
Threats (Ancaman)– Risiko Mutasi atau Sanksi: Berdasarkan UU ASN dan PP 11/2017, jika konflik kepentingan terbukti (misalnya dampak pada kinerja), salah satu pasangan bisa dimutasi oleh BKN, yang mengganggu stabilitas sekolah. – Keluhan dari Staf Lain: Guru non-pasutri mungkin merasa diskriminasi, memicu turnover tinggi atau laporan ke pengawas. – Pengawasan Eksternal: Inspektorat atau BKD daerah bisa melakukan audit jika ada indikasi pelanggaran, seperti di kasus Inspektorat Pekanbaru. – Dampak Pandemi atau Krisis: Situasi seperti COVID-19 bisa memperburuk konflik jika pasutri harus bekerja dari rumah bersama, memengaruhi fokus pengajaran online. – Perubahan Kebijakan: Revisi aturan kepegawaian (misalnya amandemen UU ASN) bisa memperketat larangan, memaksa penyesuaian mendadak.

Referensi Aturan Kepegawaian

  • UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN: Pasal 73 ayat (7) menekankan mutasi PNS harus memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan, termasuk hubungan keluarga. Tidak ada larangan absolut, tapi pencegahan konflik menjadi prioritas.
  • PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS: Mengatur mutasi dengan pertimbangan teknis BKN, termasuk jika konflik rumah tangga pasutri memengaruhi kinerja.
  • Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019: Fokus pada mutasi antar instansi, dengan prinsip yang sama untuk menghindari konflik kepentingan.
  • Kebijakan Lokal: Beberapa daerah seperti DKI Jakarta (Kepgub No. 24 Tahun 2003) melarang hubungan keluarga dalam satu unit organisasi untuk menghindari nepotisme. Untuk sekolah swasta, lihat UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (diubah Perppu Cipta Kerja), yang melarang PHK karena pernikahan sesama karyawan.

Solusi

Untuk mengoptimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan serta ancaman, berikut solusi praktis:

  1. Pengaturan Jabatan dan Supervisi: Pastikan pasutri tidak berada dalam hubungan subordinasi langsung (misalnya, satu jadi kepala sekolah dan yang lain guru bawahan). Ini sesuai prinsip larangan konflik kepentingan di UU ASN. Sekolah bisa membuat SOP internal untuk pembagian tugas.
  2. Monitoring Kinerja: Implementasikan sistem evaluasi bulanan melalui BKN’s merit system untuk mendeteksi dini konflik rumah tangga yang berdampak kerja. Jika terdeteksi, ajukan mutasi sukarela salah satu pasangan ke sekolah terdekat.
  3. Pelatihan dan Konseling: Adakan workshop tentang etika kerja dan manajemen konflik keluarga, bekerja sama dengan psikolog atau Kemdikbud. Ini bisa tingkatkan opportunities seperti kolaborasi.
  4. Diversifikasi Staf: Rekrut guru baru dari luar untuk tambah diversitas, mengurangi weaknesses seperti kurangnya perspektif baru. Untuk 5 pasutri, batasi agar tidak lebih dari 20-30% total guru.
  5. Kebijakan Sekolah: Buat peraturan internal yang mengacu PP 11/2017, seperti rotasi tugas periodik. Jika sekolah negeri, koordinasi dengan Dinas Pendidikan daerah untuk pengecualian mutasi jika tidak ada konflik.
  6. Solusi Hukum: Jika ada ancaman mutasi, konsultasikan dengan BKN atau pengacara kepegawaian untuk ajukan peninjauan berdasarkan Peraturan BKN No. 5/2019.

Solusi ini bertujuan menjaga harmoni sekolah sambil patuh pada aturan, sehingga situasi pasutri menjadi aset bukan beban. Jika diperlukan, konsultasikan dengan ahli hukum untuk kasus spesifik.

Detail Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)

Pasal 73 UU ASN berada dalam Bab VIII tentang Manajemen ASN, khususnya Bagian Ketiga Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), Paragraf 7 yang mengatur Mutasi. Pasal ini mengatur prinsip dan prosedur mutasi PNS, termasuk perpindahan tugas dan/atau lokasi antar instansi, dengan tujuan mendukung pengembangan karier, kebutuhan organisasi, dan pencegahan konflik kepentingan. Mutasi dilakukan berdasarkan Sistem Merit, yang menekankan kompetensi, kualifikasi, dan keadilan.

Berikut adalah teks lengkap Pasal 73 beserta ayat-ayatnya:

Pasal 73 (1) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. (2) Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Mutasi PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN. (4) Mutasi PNS antarkabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN. (5) Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh kepala BKN. (6) Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh kepala BKN. (7) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. (8) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Instansi Daerah.

Penjelasan dan Konteks Tambahan

  • Ayat (1): Mengatur ruang lingkup mutasi yang luas, mencakup perpindahan dalam instansi yang sama atau antar instansi, baik pusat maupun daerah, hingga ke luar negeri. Ini memastikan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan organisasi.
  • Ayat (2) hingga (6): Menentukan wewenang penetapan mutasi. Misalnya, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) seperti menteri atau gubernur bertanggung jawab untuk mutasi internal, sementara Badan Kepegawaian Negara (BKN) terlibat dalam mutasi antar instansi untuk memastikan transparansi dan objektivitas.
  • Ayat (7): Ini adalah poin kunci yang sering menjadi sorotan, yaitu prinsip larangan konflik kepentingan. Dalam penjelasan UU, ini dimaksudkan untuk mencegah situasi seperti hubungan keluarga (perkawinan atau darah) dalam satu unit kerja yang bisa menimbulkan nepotisme atau bias. Jika terjadi, mutasi ke unit berbeda bisa dilakukan oleh PPK.
  • Ayat (8): Mengatur aspek finansial, memastikan bahwa biaya mutasi (seperti biaya pindah, tunjangan, dll.) ditanggung oleh anggaran yang relevan, sehingga tidak memberatkan PNS secara pribadi.

Pasal ini didukung oleh ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang mengatur prosedur mutasi secara rinci. Dalam praktiknya, mutasi harus mempertimbangkan faktor seperti kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi, sesuai Pasal 70 dan 71 UU ASN. Jika ada konflik kepentingan, BKN bisa merekomendasikan mutasi untuk menjaga integritas ASN.

Surat Untuk Guru dari Anak Gaza

Puisi ini ditulis dalam rangka mengikuti sayembara penulisan puisi bagi para penyair yang tinggal di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan negara ASEAN lainnya dengan tema Persaudaraan dan Perdamaian.

Puisi ini berhasil lolos kurasi dari para kurator kenamaan Indonesia: Ahmadun Yosi Herfanda, Maman S Mahayana, dan Aspahani.

Berikut ini puisinya.

Surat untuk Guru dari Anak Gaza
oleh Neneng Hendriyani

Guru, aku sudah lupa apa itu sekolah
Bagiku suara bom, roket adalah buku yang sudah hapal kubaca
Rentetan senapan, bau mesiu adalah pelajaran harian yang tak pernah libur
Raungan ambulans adalah PR yang tak pernah selesai kuhitung

Guru, apakah masih ada papan tulis di tempatmu?
Di sini, tembok rumah kami retak oleh ambisi Netanyahu
Pensilku patah tertimbun reruntuhan, bukuku bersimbah darah
Tapi lihat! Aku masih menulis — di sini: di mata ini
Lihatlah netraku dalam-dalam, Guru
Baca dan nilailah karangan narasiku tentang ribuan kawan
Meregang nyawa sepulang sekolah, 7 Oktober 2023

Guru, jika esok kau masih mendengar beritaku
Aku ingin belajar tentang damai, bukan strategi perang atau cara bersembunyi
Aku ingin tahu tentang pelangi, bukan warna api setia membakar langit pagi
Tak sanggup menulis narasi deskripsi tentang Gaza
Tapi, dunia harus tahu cerita mereka, bukan cuma bilangan angka di layar kaca
Mereka anak manusia, penuh harap dan cita-cita
Dirampas lewat bedil dan amukan roket direnggut dari pelukan ibunda

Guru, sampaikan pada dunia
Kami rindu sekolah! Kami rindu pelajaran cinta.


(Bogor, 02 Mei 2025)

Versi terjemahannya, ya.

Letter to the Teacher from Gaza’s Children
by Neneng Hendriyani

Teacher, I’ve forgotten what school is like.
To me, the sound of bombs and rockets is the book I’ve memorized by heart.
The rattle of gunfire, the smell of gunpowder, is the daily lesson that never takes a break.
The wail of ambulances is the homework I can never finish counting.

Teacher, is there still a whiteboard where you are?
Here, the walls of our homes are cracked by Netanyahu’s ambitions.
My pencil is broken, buried under rubble; my books are stained with blood.
But look! I’m still writing—here, in these eyes.
Look deep into my eyes,
Teacher. Read and grade my narrative essay about thousands of friends, Losing their lives on their way home from school, October 7, 2023.

Teacher, if tomorrow you still hear news of me,
I wanna learn about peace, not war strategies or how to hide.
I want to know about rainbows, not the colors of flames faithfully burning the morning sky.
I can’t bear to write descriptive narratives about Gaza, But the world must know their stories—not just numbers flickering on a screen.
They are children of humanity, full of hopes and dreams, Stolen by bullets and torn from their mothers’ embrace by rocket fire.

Teacher, tell the world: We miss school! We miss lessons of love.

(Bogor, May 2, 2025)

#gaza #teacher #school #lesson #humanity #PPNXIII #Jakarta #NenengHendriyani #poem #global city

Resume Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025

Tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

Berikut adalah resume dari dokumen PERMENDIKDASMEN Nomor 12 Tahun 2025 yang mengatur standar isi kurikulum untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, termasuk Sekolah Menengah Atas (SMA), agar mudah dipahami oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru.

Latar Belakang

Peraturan ini diterbitkan untuk memastikan setiap peserta didik mencapai kriteria minimum ruang lingkup materi yang relevan dengan konsep keilmuan, berdasarkan:

  • Landasan Hukum:
    • Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
    • Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024.

Tujuan dan Prinsip Standar Isi

  • Tujuan: Menjamin peserta didik memperoleh pembelajaran yang mendukung perkembangan holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
  • Prinsip:
    • Berbasis keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
    • Relevan dengan konteks sosial-budaya masyarakat Indonesia yang majemuk.
    • Mengedepankan pembelajaran mendalam (deep learning) untuk mendorong pemahaman, aplikasi, dan refleksi.
    • Mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme, kemandirian, dan kreativitas.

Ruang Lingkup Materi untuk Semua Satuan Pendidikan

Standar isi mencakup muatan wajib dan muatan lokal yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan:

  1. Muatan Wajib:
    • Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (sesuai agama masing-masing peserta didik).
    • Pendidikan Pancasila.
    • Bahasa (Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Bahasa Asing).
    • Matematika.
    • Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
    • Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
    • Seni dan Budaya.
    • Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK).
    • Keterampilan/Kejuruan.
    • Muatan Lokal.
  2. Muatan Lokal: Dapat mencakup Bahasa Daerah dan disusun oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

  • Fokus: Pembinaan anak sejak lahir hingga usia 6 tahun melalui stimulasi untuk mendukung pertumbuhan fisik dan mental.
  • Materi:
    • Pembinaan hidup sehat, adaptasi, keselamatan diri, dan kemandirian.
    • Pengembangan kemampuan dasar seperti bahasa, seni, dan motorik.
    • Untuk anak berkebutuhan khusus: Materi khusus seperti orientasi dan mobilitas (disabilitas netra) atau pengembangan komunikasi (disabilitas rungu).

Pendidikan Dasar (SD dan SMP)

  • Materi Umum:
    • Pendidikan Agama: Mencakup nilai-nilai keimanan, akhlak, dan sejarah agama (misalnya, Al-Qur’an dan hadis untuk Islam, Kitab Suci Weda untuk Hindu).
    • Pendidikan Pancasila: Sejarah Pancasila, nilai-nilai kebangsaan, dan Bhineka Tunggal Ika.
    • Bahasa Indonesia: Strategi berbahasa (menyimak, membaca, berbicara, menulis) dan literasi visual.
    • Matematika: Konsep bilangan, geometri, dan pengenalan peluang sederhana.
    • IPA: Keberagaman hayati, teknologi sederhana, dan pelestarian lingkungan.
    • IPS: Sejarah lokal, dinamika sosial, dan pengenalan ekonomi dasar.
    • Seni dan Budaya: Ekspresi seni sederhana dan pengenalan budaya lokal.
    • PJOK: Aktivitas jasmani untuk kesehatan dan gaya hidup aktif.
  • Materi Khusus untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus:
    • Pembinaan hidup sehat, adaptasi, dan penggunaan alat bantu.
    • Pengembangan kemandirian dan keterampilan spesifik sesuai jenis disabilitas.

Pendidikan Menengah (SMA/MA/SMK/SLB/Paket C)

Fokus utama pada SMA:

  • Mata Pelajaran Wajib (contoh ruang lingkup materi):
    • Pendidikan Agama Islam: Al-Qur’an, hadis, akidah, akhlak, fiqih, dan sejarah peradaban Islam.
    • Pendidikan Agama Kristen: Allah Pencipta, Pemelihara, Penyelamat, nilai-nilai Kristiani, dan peran gereja.
    • Pendidikan Agama Hindu: Kitab Suci Weda, Sraddha dan Bhakti, Yadnya, dan sejarah Hindu di Indonesia.
    • Pendidikan Pancasila: Pancasila sebagai identitas nasional, sistem ekonomi berbasis gotong royong, dan Bhineka Tunggal Ika.
    • Bahasa Indonesia: Teks kompleks (lisan, tulis, visual, multimodal), struktur teks, dan literasi digital.
    • Bahasa Inggris: Teks interaksional/transaksional, kosakata spesifik, dan komunikasi dalam konteks global.
    • Matematika: Aljabar, geometri, statistik, peluang, dan algoritma dasar.
    • IPA: Metabolisme, pewarisan sifat, bioteknologi, dan teori evolusi.
    • IPS: Sosiologi, geografi, ekonomi (mikroekonomi, keuangan dasar), dan mitigasi bencana.
    • Seni dan Budaya: Kreativitas seni, interpretasi karya, dan respons artistik terhadap fenomena sosial.
    • PJOK: Kebugaran, kerja tim, dan advokasi gaya hidup sehat.
    • Teknologi Digital: Algoritma, pemrograman sederhana, dan literasi digital yang etis.
  • Muatan Lokal: Disesuaikan dengan potensi daerah, seperti bahasa daerah atau keterampilan lokal.
  • Materi Khusus untuk SMA Luar Biasa (SLB):
    • Materi umum: Pembinaan hidup sehat, adaptasi, dan kemandirian.
    • Materi khusus: Orientasi dan mobilitas (disabilitas netra), komunikasi (disabilitas rungu), pengembangan gerak (disabilitas fisik), atau interaksi dan perilaku (disabilitas mental).
    • Keterampilan pilihan: Teknik konstruksi, desain pemodelan, teknik mesin, otomotif, elektronika, dll.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

  • Fokus: Keterampilan kejuruan yang relevan dengan dunia kerja.
  • Materi:
    • Muatan wajib seperti SMA, dengan penekanan pada keterampilan praktis.
    • Bidang kejuruan meliputi:
      • Teknik: Konstruksi, otomotif, elektronika, energi terbarukan, geospasial, dll.
      • Agribisnis: Tanaman, perikanan, pengolahan hasil pertanian, kehutanan.
      • Kesehatan: Layanan kesehatan, laboratorium medik, farmasi.
      • Bisnis dan Manajemen: Pemasaran, manajemen perkantoran, akuntansi.
      • Pariwisata dan Kreatif: Perhotelan, kuliner, desain komunikasi visual, busana.
    • Penekanan pada keselamatan kerja, etika profesi, dan pengembangan wirausaha.

Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C)

  • Fokus: Muatan wajib sesuai jenjang pendidikan formal, dengan penekanan pada pemberdayaan dan keterampilan (okupasional, fungsional, vokasional, wirausaha).
  • Materi: Disesuaikan dengan konteks lokal, mencakup proyek terintegrasi untuk kemandirian individu dan masyarakat.

Pihak yang Terlibat

  • Satuan Pendidikan: Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan bertanggung jawab mengimplementasikan standar isi.
  • Pemerintah Daerah: Menyusun muatan lokal sesuai kewenangan.
  • Menteri Agama: Berkoordinasi untuk penyusunan materi Pendidikan Agama.
  • Orang Tua dan Komite Sekolah: Mendukung pelaksanaan kurikulum.

Catatan Penting

  • Kurikulum harus selaras dengan Standar Nasional Pendidikan dan memperhatikan potensi lokal.
  • Pembelajaran dirancang untuk menyenangkan, aman, dan mendukung kreativitas serta kolaborasi.
  • Untuk peserta didik berkebutuhan khusus, kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, termasuk penggunaan alat bantu dan teknologi adaptif.
  • Standar isi mendukung pengembangan kemandirian, kapasitas, dan penguatan sosial-ekonomi peserta didik.

Adapun status P5 menurut Permendikdasmen No 12 Tahun 2025 adalah Status P5 P5 tidak digantikan, tetapi tetap menjadi bagian integral dari kurikulum, khususnya dalam Kurikulum Merdeka, yang ditekankan dalam Permen Nomor 12 Tahun 2024 dan perubahannya pada Permen Nomor 13 Tahun 2025. P5 merupakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan karakter dan kompetensi peserta didik sesuai Profil Pelajar Pancasila. Dalam dokumen-dokumen tersebut, P5 diintegrasikan sebagai bagian dari muatan kokurikuler untuk mendukung pembelajaran mendalam (deep learning) dan pengembangan kemandirian serta nilai-nilai Pancasila.

P5 sendiri berperan penting dalam Kurikulum mengingat tujuan P5 adalah mengembangkan karakter dan kompetensi peserta didik berdasarkan Profil Pelajar Pancasila, yang mencakup:

  • Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
  • Berkebinekaan global.
  • Bergotong royong.
  • Mandiri.
  • Bernalar kritis.
  • Kreatif.

Maka P5 diimplementasikan melalui proyek-proyek tematik yang relevan dengan muatan wajib (seperti Pendidikan Pancasila, IPS, dan Seni Budaya) dan muatan lokal. Proyek ini dirancang untuk mengintegrasikan pembelajaran lintas mata pelajaran, mendorong kolaborasi, dan menghubungkan materi dengan konteks kehidupan nyata. Implementasi P5 di semua satuan pendidikan, termasuk SMA, diatur sebagai berikut:

  1. P5 menggunakan pendekatan berbasis proyek (project-based learning) yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan eksplorasi, diskusi, dan refleksi.
  2. Proyek dirancang berdasarkan tema-tema yang relevan dengan konteks lokal, seperti kearifan lokal, keberagaman budaya, atau isu sosial-ekonomi, sesuai dengan muatan lokal yang diatur oleh pemerintah daerah.

Contoh tema P5: kewirausahaan, pelestarian lingkungan, atau penguatan identitas nasional.

Dalam Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025, P5 termasuk dalam kegiatan kokurikuler dengan alokasi waktu tertentu, misalnya, untuk SMA, beberapa mata pelajaran seperti Bahasa Indonesia memiliki alokasi 18 JP (Jam Pelajaran) per tahun untuk kegiatan kokurikuler, termasuk P5.

Satuan pendidikan memiliki fleksibilitas untuk menentukan jadwal P5, yang dapat diintegrasikan dalam intrakurikuler (misalnya, melalui proyek tematik dalam mata pelajaran) atau sebagai kegiatan terpisah.

Maka dapat disimpulkan, P5 tetap menjadi komponen utama dalam Kurikulum Merdeka, sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2024 dan diperkuat dalam Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025. Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 memberikan fleksibilitas lebih besar kepada satuan pendidikan untuk menyesuaikan tema P5 dengan kebutuhan lokal dan minat peserta didik. Misalnya, SMA dapat memilih mata pelajaran pilihan (seperti Koding dan Kecerdasan Artifisial) yang diintegrasikan dengan P5 untuk mendukung keterampilan abad 21. Integrasi dengan Ekstrakurikuler: Dalam Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025, P5 dapat diintegrasikan dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka atau karya ilmiah untuk memperkuat pengembangan karakter dan keterampilan.

Contoh Pelaksanaan di SMA:

a. Perencanaan: Kepala sekolah dan guru merancang proyek P5 berdasarkan analisis kebutuhan peserta didik dan sumber daya sekolah. Proyek harus selaras dengan visi pendidikan nasional dan konteks lokal.

b. Pelaksanaan: Guru memfasilitasi peserta didik untuk bekerja dalam kelompok, mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan mempresentasikan hasil proyek. Contohnya, proyek tentang pelestarian budaya lokal dapat melibatkan penelitian, pameran seni, atau kegiatan komunitas.

c. Penilaian: Penilaian P5 bersifat formatif, fokus pada proses dan hasil, seperti kemampuan kolaborasi, kreativitas, dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Penilaian dapat dilakukan melalui observasi, laporan proyek, atau presentasi.

Untuk informasi lebih lanjut, pengawas, kepala sekolah, dan guru dapat merujuk ke Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 atau menghubungi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memahami Kepmendikdasmen 82/O/2025 – Redistribusi Guru ASN

Pendidikan bermutu adalah hak semua anak bangsa, tak peduli di sekolah negeri atau swasta. Kepmendikdasmen Nomor 82/O/2025 hadir sebagai pedoman teknis redistribusi Guru ASN ke sekolah swasta agar pemerataan guru benar-benar terwujud.

Redistribusi ini membantu sekolah swasta yang kekurangan guru agar kualitas belajar tetap terjaga. Guru ASN yang dikirim harus memenuhi syarat, seperti kualifikasi akademik, pangkat, kinerja, dan rekam jejak baik. Sekolah penerima juga wajib memenuhi kriteria administrasi dan operasional.

Prosesnya jelas: sekolah mengajukan permohonan dua kali setahun, diverifikasi dinas, direkomendasikan tim pertimbangan, lalu ditetapkan oleh pejabat berwenang. Redistribusi berlaku 4 tahun dan bisa diperpanjang sekali.

Pemerintah pusat, pemda, dinas, hingga sekolah punya peran penting: saling mendukung, melapor, memantau, dan memastikan guru yang diredistribusi benar-benar berkinerja baik.

Melalui kebijakan ini, diharapkan tak ada lagi sekolah swasta yang kekurangan guru bermutu. Namun demikian, syarat dan ketentuan tetap berlaku ya. Mari pelajari baik-baik pedoman ini agar dapat diimplementasikan dengan tepat.

Ada 5 (lima) kriteria sekolah penerima, yaitu: anggaran penerimaannya lebih kecil dari kebutuhan biaya operasional, sudah memiliki izin operasional, terdaftar di Dapodik minimal 3 tahun, sudah melaksanakan kurikulum resmi, memiliki peserta didik WNI dan menggunakan Bahasa Indonesia, dan memiliki rombongan belajar lengkap serta sesuai aturan.

Adapun syarat untuk guru yang diredistribusikan yaitu:
PNS: Minimal S1/D4 terakreditasi, memiliki Pangkat minimal Penata Muda I (III/b), kinerja minimal predikat Baik 2 tahun terakhir, sehat jasmani rohani & bebas narkoba, tidak pernah dihukum disiplin sedang/berat, dan tidak sedang menjadi tersangka/terpidana.

PPPK: Syarat serupa PNS, plus jabatan minimal Guru Ahli Pertama.

Yuk, kawal bersama agar kebijakan ini berjalan tepat sasaran!

Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0440/B/HK.04.00/2025 tanggal 6 Maret 2025

Berikut adalah resume menyeluruh dari Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0440/B/HK.04.00/2025 tanggal 6 Maret 2025 tentang:

🟦 Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan ke Dalam Jabatan Fungsional Guru melalui Penyesuaian dan Layanan Kepegawaian pada Masa Transisi Penyesuaian Jabatan

📌 Dasar Hukum

  • UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  • PP No. 74 Tahun 2008 jo. PP No. 19 Tahun 2017 tentang Guru
  • PermenPAN-RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
  • PermenPAN-RB No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru

🎯 Tujuan

  • Menyesuaikan ASN (termasuk Pengawas Sekolah, Pamong Belajar, Penilik) ke dalam Jabatan Fungsional (JF) Guru secara administratif dan sistemik
  • Menyederhanakan struktur birokrasi dan memastikan efisiensi layanan publik bidang pendidikan

📝 Ketentuan Pokok

1. Pengangkatan JF Guru melalui Penyesuaian

  • Syarat utama:
    • PNS
    • Sarjana/D-IV
    • Sertifikat pendidik
    • Pengalaman 2 tahun sebagai guru
    • Predikat kinerja minimal “baik” 2 tahun terakhir
  • Tanpa uji kompetensi bagi PNS dengan pangkat minimal III/a
  • Batas usia pengangkatan: sebelum 58 tahun
  • Batas waktu penyesuaian: paling lambat 2 tahun sejak PermenPANRB No. 21 Tahun 2024 diundangkan

2. Penyesuaian JF Pengawas Sekolah, Pamong Belajar, dan Penilik ke JF Guru

  • Dilaksanakan paling lambat 22 Desember 2026
  • Disesuaikan sebagai berikut:
Jabatan SebelumnyaDisesuaikan Menjadi
JF Pengawas Sekolah Ahli MudaJF Guru Ahli Muda
JF Pengawas Sekolah Ahli MadyaJF Guru Ahli Madya
JF Penilik/Pamong Belajar Ahli PertamaJF Guru Ahli Pertama
  • Pengawas dan Penilik Ahli Utama tetap pada jabatannya hingga pensiun (maksimal usia 65 tahun)
  • Penugasan pasca-penyesuaian:
    • Eks-pengawas/penilik: ditugaskan sebagai pendamping satuan pendidikan
    • Eks-pamong belajar: ditugaskan sebagai pendidik di jalur pendidikan nonformal
  • Wajib memiliki sertifikat pendidik paling lambat 22 Desember 2026

3. Pengangkatan ASN Golongan di Bawah III/a ke JF Guru

  • PNS golongan II/a – II/d yang belum S1 tetap bisa diangkat sebagai JF Guru Ahli Pertama
  • Harus menyelesaikan kualifikasi akademik paling lambat dalam 10 tahun
  • Batas pengangkatan: 31 Desember 2025

4. Layanan Kepegawaian Masa Transisi

  • Pemutakhiran Data:
    • Simtendik untuk pengawas/penilik
    • Dapodik untuk pamong belajar
  • Pengusulan kebutuhan formasi JF Guru: paling lambat 30 Juni 2025
  • Uji Kompetensi terakhir bagi pengawas, penilik, pamong: Juni 2025
  • Kenaikan pangkat terakhir untuk mereka: periode Desember 2025
  • Penetapan dan pengangkatan melalui perpindahan jabatan: paling lambat 31 Desember 2025

5. Tunjangan dan Penghasilan

  • Pejabat fungsional yang disesuaikan ke JF Guru mendapat penghasilan sesuai ketentuan JF Guru
  • Pemda diminta menyesuaikan tunjangan kinerja daerah agar tidak ada penurunan penghasilan

🕒 Masa Jabatan dan Batas Usia

JabatanMasa Jabatan / Ketentuan
Guru (JF Guru)Sampai pensiun sesuai jenjang; batas usia pensiun 60 tahun (umumnya)
Pengawas Ahli Utama (tidak disesuaikan)Sampai usia pensiun 65 tahun
JF Guru hasil penyesuaian dari pengawas/pamong/penilikSesuai ketentuan JF Guru, dengan penugasan tertentu
Pengangkatan JF Guru melalui penyesuaianDilakukan maksimal 2 tahun sejak PermenPANRB 21/2024 diundangkan (berarti hingga 2026)

Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara: Nomor 5 Tahun 2025 dan Nomor 9 Tahun 2025

Berikut adalah resume menyeluruh dari Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara:
Nomor 5 Tahun 2025 dan Nomor 9 Tahun 2025
Tentang: Pengangkatan/Penugasan, Pemindahan, dan Pemberhentian Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

📘 1. Latar Belakang

  • Terbitnya beberapa regulasi baru, antara lain:
    • PermenPAN-RB No. 21 Tahun 2024: Jabatan Fungsional Guru
    • Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025: Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
    • SE Mendikdasmen No. 0440/B/HK.04.001/2025: Masa transisi penyesuaian jabatan fungsional guru
  • Perlunya pengawasan dan pengendalian NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) pengelolaan ASN
  • Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional terkait jabatan guru, kepala sekolah, dan pengawas, serta pengelolaannya melalui sistem digital yang terintegrasi

🎯 2. Maksud dan Tujuan

  • Sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah
  • Agar pelaksanaan penugasan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian jabatan guru, kepala sekolah, dan pengawas:
    • Sesuai regulasi
    • Terintegrasi dengan aplikasi SIM KSPSTK (Kemendikdasmen) dan i-Mut ASN Digital (BKN)
  • Mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah dan pengawas secara tertib administrasi dan hukum

⚖️ 3. Dasar Hukum

  1. UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN
  2. Perpres No. 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan NSPK ASN
  3. PermenPAN-RB No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru
  4. Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

📝 4. Pokok-Pokok Ketentuan

A. Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

  • Dilakukan sesuai Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025
  • Diusulkan oleh PPK melalui aplikasi SIM KSPSTK yang terhubung dengan i-Mut ASN Digital

B. Pengangkatan Pengawas Sekolah

  • Mengacu pada SE No. 0440/B/HK.04.001/2025
  • Melalui mekanisme penyesuaian dan masa transisi jabatan guru
  • Diusulkan melalui SIM KSPSTK, diteruskan melalui API Service ke i-Mut untuk verifikasi dan penerbitan rekomendasi

C. Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

  • Sesuai peraturan perundangan
  • Dilakukan melalui mekanisme digital terintegrasi yang diakses melalui laman: https://asndigital.bkn.go.id

D. Konsekuensi Hukum

  • Pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian yang tidak sesuai prosedur dapat:
    • Menimbulkan persoalan hukum
    • Mempengaruhi keabsahan jabatan
    • Menghambat hak ASN yang bersangkutan

⏳ 5. Masa Jabatan

Meski dalam Surat Edaran ini tidak disebutkan eksplisit durasi masa jabatan, berdasarkan regulasi yang dirujuk (Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025 dan regulasi sebelumnya), umumnya berlaku ketentuan sebagai berikut:

JabatanMasa Jabatan
GuruJabatan fungsional tanpa batas waktu tetap, selama masih memenuhi kriteria kompetensi dan kinerja
Kepala Sekolah4 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali masa jabatan (maksimal 8 tahun) dengan syarat evaluasi kinerja positif
Pengawas SekolahJabatan fungsional, tidak memiliki batas masa jabatan seperti kepala sekolah, namun bergantung pada pemenuhan angka kredit dan kinerja dalam jenjang jabatannya (Pertama, Muda, Madya, Utama)

🔧 6. Mekanisme Usulan & Layanan Digital

Seluruh proses dilakukan melalui:

  • SIM KSPSTK (Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tendik – Kemendikdasmen)
  • Terhubung ke:
    • i-Mut ASN Digital milik BKN melalui API service
  • Proses mencakup:
    • Penugasan kepala sekolah
    • Pengangkatan dan pemindahan pengawas
    • Pemberhentian sesuai alur digital yang tervalidasi dokumennya

📅 7. Penutup

  • Berlaku sejak 2 Juli 2025
  • Ditandatangani oleh:
    • Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
    • Kepala BKN

Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah

Berikut adalah resume mengenai Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.

Identitas File:

  • Jenis Dokumen: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
  • Nomor: 25 Tahun 2024
  • Judul: Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah
  • Tanggal Ditetapkan: Jakarta, 4 Juli 2024
  • Tanggal Diundangkan: Jakarta, 8 Juli 2024
  • Penerbit: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)

Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2024 ini adalah perubahan dari Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 dan sangat penting untuk kita pahami karena mengatur ulang ketentuan mengenai pemenuhan beban kerja bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.

Mengapa Peraturan Ini Diubah?

Peraturan ini diubah karena Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 dinilai belum dapat memenuhi perkembangan kebutuhan pengaturan atas penugasan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Jadi, perubahan ini bertujuan untuk:

  • Menyesuaikan dengan Kebutuhan Saat Ini: Memastikan bahwa aturan beban kerja lebih relevan dengan kondisi dan tuntutan tugas guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah saat ini.
  • Meningkatkan Efektivitas Penugasan: Memperjelas dan menyempurnakan ketentuan agar penugasan dapat berjalan lebih efektif.

Poin-Poin Kunci Perubahan yang Perlu Diketahui:

  1. Pemenuhan Beban Kerja Guru:
    • Inti Beban Kerja: Beban kerja guru masih bertujuan untuk mencapai standar nasional pendidikan dan melaksanakan pendidikan yang bermutu.
    • Perubahan Penjelasan:
      • Pasal 3 ayat (1) huruf a yang sebelumnya menyebutkan “merencanakan pembelajaran atau pembimbingan”, kini menjadi “merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil pembelajaran, dan menganalisis hasil evaluasi pembelajaran”. Ini lebih detail dan mencerminkan siklus lengkap pembelajaran.
      • Pasal 3 ayat (1) huruf b yang sebelumnya “melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan”, kini menjadi “merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi hasil pembimbingan, dan menganalisis hasil evaluasi pembimbingan”. Ini berlaku khusus untuk guru Bimbingan dan Konseling/Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi.
      • Ada penegasan bahwa beban kerja guru meliputi paling sedikit 24 jam Tatap Muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum.
    • Pengecualian Pemenuhan Jam Tatap Muka: Guru dapat dibebaskan dari kewajiban memenuhi beban kerja 24 jam Tatap Muka per minggu dalam beberapa kondisi, yaitu bagi:
      • Guru pendidikan khusus.
      • Guru pendidikan layanan khusus.
      • Guru pada Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN).
    • Penugasan Lain yang Diperhitungkan: Pasal 3 ayat (4) menyebutkan bahwa bagi Guru yang memiliki tugas tambahan (seperti wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, kepala perpustakaan, dsb.), beban kerja pembelajarannya dapat dikurangi dengan mempertimbangkan penugasan tambahan tersebut. Guru dengan tugas tambahan ini juga tetap harus memenuhi ketentuan minimal jumlah jam tatap muka yang ditetapkan (misalnya, minimal 6 jam tatap muka untuk wakil kepala sekolah).
  2. Pemenuhan Beban Kerja Kepala Sekolah:
    • Fokus pada Tugas Manajerial: Kepala sekolah tetap berfokus pada tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi guru serta tenaga kependidikan.
    • Tetap Wajib Mengajar: Kepala sekolah yang tidak memiliki tugas manajerial secara penuh, tetap wajib melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sesuai ketentuan yang berlaku (misalnya, 6 jam Tatap Muka per minggu).
  3. Pemenuhan Beban Kerja Pengawas Sekolah:
    • Fokus pada Tugas Supervisi Manajerial dan Akademik: Beban kerja pengawas sekolah tetap berfokus pada pelaksanaan supervisi manajerial dan akademik.
    • Perubahan pada Pengawasan Pembimbingan: Pasal 6 ayat (1) huruf b diubah, dari “melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran atau pembimbingan pada satuan pendidikan” menjadi “melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran serta pembimbingan pada satuan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan”. Ini memberikan penekanan lebih pada kesesuaian dengan standar nasional.
  4. Penghapusan Lampiran Lama:
    • Ketentuan pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 dihapus. Ini berarti bahwa petunjuk teknis detail yang ada di lampiran lama tidak berlaku lagi dan akan digantikan oleh ketentuan yang lebih baru atau diatur dalam peraturan lain.

Implikasi Penting bagi Kita:

  • Pembaruan Pemahaman: Kita perlu memahami secara cermat perubahan-perubahan ini, terutama terkait rincian beban kerja guru dan pengawas.
  • Penyusunan Jadwal & Tugas: Sekolah perlu memastikan penyusunan jadwal mengajar dan pembagian tugas tambahan guru sesuai dengan ketentuan baru ini.
  • Supervisi Pengawas: Pengawas sekolah harus memastikan bahwa tugas supervisi dilakukan sesuai dengan fokus baru yang ditekankan dalam peraturan ini, termasuk pemantauan kesesuaian dengan standar nasional pendidikan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 8 Juli 2024.

Demikianlah ringkasan penting mengenai Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2024. Mari kita pastikan implementasi yang tepat di sekolah kita.

Referensi:

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2024. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

PermenpanRB Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru

PermenpanRB Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru ini adalah kebijakan yang sangat fundamental karena mengintegrasikan berbagai jabatan fungsional di bidang pendidikan ke dalam satu Jabatan Fungsional Guru. Ini adalah perubahan besar yang perlu kita pahami bersama.

Mengapa Integrasi Jabatan Fungsional Guru Ini Penting?

Peraturan ini lahir dengan pertimbangan utama untuk:

  1. Pengembangan Karier dan Profesionalisme: Untuk memastikan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di bidang pendidikan (PAUD formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah) dapat mengembangkan karier dan profesionalisme mereka dengan lebih terstruktur.
  2. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Dengan mengintegrasikan beberapa jabatan fungsional menjadi satu, diharapkan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan menjadi lebih efisien dan efektif.

Apa Saja yang Diintegrasikan ke dalam Jabatan Fungsional Guru?

Peraturan ini secara tegas mencabut dan menyatakan tidak berlaku beberapa peraturan sebelumnya yang mengatur jabatan fungsional lain, yang artinya jabatan-jabatan ini kini diintegrasikan ke dalam Jabatan Fungsional Guru:

  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya.
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (serta perubahannya, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016).

Artinya, Jabatan Fungsional Penilik, Pamong Belajar, dan Pengawas Sekolah kini berada di bawah payung Jabatan Fungsional Guru.

Poin-Poin Kunci dari Peraturan Ini:

  • Definisi Jabatan Fungsional Guru: Guru adalah Jabatan Fungsional (JF) yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
  • Tugas Pokok: Tugas pokok Jabatan Fungsional Guru mencakup segala kegiatan yang terkait dengan pembelajaran dan pengembangan peserta didik.
  • Jenjang Jabatan dan Pangkat: Peraturan ini mengatur jenjang jabatan dan pangkat bagi Jabatan Fungsional Guru.
  • Angka Kredit: Sistem angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jenjang jabatan akan disesuaikan dengan skema integrasi ini.
  • Kenaikan Pangkat dan Jabatan: Prosedur dan persyaratan untuk kenaikan pangkat dan jenjang jabatan akan mengikuti ketentuan baru dalam Peraturan ini.
  • Perpindahan/Pengangkatan: Ketentuan mengenai pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian (inpassing) juga diatur.
  • Pengembangan Kompetensi: Guru dalam JF Guru tetap wajib dan didorong untuk terus mengembangkan kompetensinya.

Implikasi Penting bagi Kita di SMA:

  • Bagi Guru: Guru akan memiliki jalur karier yang lebih terintegrasi dan fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Sistem angka kredit mungkin akan mengalami penyesuaian.
  • Bagi Pengawas Sekolah: Jabatan Pengawas Sekolah secara fungsional kini menjadi bagian dari Jabatan Fungsional Guru. Ini berarti ada penyesuaian dalam tata kelola dan sistem kepangkatan bagi Bapak/Ibu pengawas. Peran pengawas akan tetap vital dalam peningkatan mutu pendidikan, namun mungkin dengan penyesuaian administratif dan kepangkatan sesuai PermenpanRB ini.
  • Harmonisasi: Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi dan keselarasan dalam pengelolaan karier pendidik di Indonesia.

Tanggal Berlaku:

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 21 Mei 2024.

Demikianlah ringkasan penting mengenai PermenpanRB Nomor 21 Tahun 2024. Ini adalah langkah maju dalam upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik di Indonesia. Mari kita pelajari lebih lanjut dan sesuaikan diri dengan perubahan ini.

Referensi:

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2024. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4263/B/HK.04.01/2023 tentang Optimalisasi Komunitas Belajar

Inti dari surat edaran ini adalah untuk menekankan pentingnya Komunitas Belajar sebagai sarana kunci bagi guru dan kepala sekolah untuk terus belajar dan berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi serta menerapkan Kurikulum Merdeka.

Mari kita bedah poin-poin utamanya:

1. Mengapa Komunitas Belajar Penting?

  • Peningkatan Kualitas Pembelajaran: Komunitas belajar terbukti efektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di setiap satuan pendidikan.
  • Wadah Belajar dan Berbagi: Komunitas ini menjadi tempat bagi guru dan kepala sekolah untuk berdiskusi, berbagi praktik baik, dan mencari solusi atas tantangan dalam implementasi Kurikulum Merdeka dan penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM).
  • Pengembangan Diri: Dengan berpartisipasi aktif, guru dan kepala sekolah dapat terus mengembangkan kompetensi mereka, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pembelajaran siswa.

2. Apa yang Perlu Dilakukan dalam Komunitas Belajar?

Dalam komunitas belajar, guru dan kepala sekolah diharapkan:

  • Belajar dari PMM: Mempelajari dan memanfaatkan berbagai fitur di Platform Merdeka Mengajar (PMM), seperti modul pelatihan, bukti karya, dan lain-lain.
  • Berbagi Praktik Baik: Saling berbagi pengalaman dan strategi pembelajaran yang efektif.
  • Mengembangkan Kompetensi: Berdiskusi dan mencari cara untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian.

3. Jenis Komunitas Belajar:

Ada beberapa jenis komunitas belajar yang perlu kita optimalkan:

  • Komunitas Belajar di Satuan Pendidikan: Ini adalah komunitas yang terbentuk di dalam sekolah kita sendiri. Ini adalah fondasi utama, di mana guru-guru di satu sekolah bisa secara rutin berkolaborasi.
  • Komunitas Belajar Antarsatuan Pendidikan: Komunitas ini melibatkan guru dan kepala sekolah dari beberapa sekolah yang berdekatan atau memiliki karakteristik serupa. Ini memperluas jejaring dan kesempatan belajar.
  • Komunitas Belajar Daring: Komunitas ini memanfaatkan teknologi untuk menghubungkan guru dan kepala sekolah dari berbagai wilayah secara virtual. Ini memungkinkan akses ke berbagai ahli dan sumber daya.

4. Peran dan Dukungan dari Berbagai Pihak:

Keberhasilan optimalisasi komunitas belajar membutuhkan dukungan dari semua pihak:

  • Guru dan Kepala Sekolah: Berpartisipasi aktif dalam komunitas belajar, baik di dalam maupun di luar sekolah, serta memanfaatkan PMM.
  • Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Penyelenggara Satuan Pendidikan (Yayasan): Memiliki peran penting untuk:
    • Sosialisasi: Menyebarkan informasi dan Panduan Komunitas Belajar kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas.
    • Pendampingan: Memberikan pendampingan kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas dalam mengimplementasikan komunitas belajar.
    • Fasilitasi: Memfasilitasi pelaksanaan komunitas belajar (misalnya, menyediakan tempat, sumber daya, atau narasumber).
    • Pemantauan dan Evaluasi: Memantau dan mengevaluasi bagaimana komunitas belajar berjalan untuk memastikan efektivitasnya.

Kesimpulan:

Surat edaran ini menegaskan bahwa komunitas belajar bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan esensial untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka dan pengembangan profesional guru secara berkelanjutan. Mari kita manfaatkan wadah ini sebaik-baiknya untuk terus belajar, berkolaborasi, dan meningkatkan kualitas pendidikan di SMA kita.

Referensi:

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2023. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4263/B/HK.04.01/2023 tentang Optimalisasi Komunitas Belajar. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.