jabatan fungsional

Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0440/B/HK.04.00/2025 tanggal 6 Maret 2025

Berikut adalah resume menyeluruh dari Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0440/B/HK.04.00/2025 tanggal 6 Maret 2025 tentang:

🟦 Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan ke Dalam Jabatan Fungsional Guru melalui Penyesuaian dan Layanan Kepegawaian pada Masa Transisi Penyesuaian Jabatan

📌 Dasar Hukum

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
PP No. 74 Tahun 2008 jo. PP No. 19 Tahun 2017 tentang Guru
PermenPAN-RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
PermenPAN-RB No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru

🎯 Tujuan

Menyesuaikan ASN (termasuk Pengawas Sekolah, Pamong Belajar, Penilik) ke dalam Jabatan Fungsional (JF) Guru secara administratif dan sistemik
Menyederhanakan struktur birokrasi dan memastikan efisiensi layanan publik bidang pendidikan

📝 Ketentuan Pokok

1. Pengangkatan JF Guru melalui Penyesuaian

Syarat utama:
- PNS
- Sarjana/D-IV
- Sertifikat pendidik
- Pengalaman 2 tahun sebagai guru
- Predikat kinerja minimal “baik” 2 tahun terakhir
Tanpa uji kompetensi bagi PNS dengan pangkat minimal III/a
Batas usia pengangkatan: sebelum 58 tahun
Batas waktu penyesuaian: paling lambat 2 tahun sejak PermenPANRB No. 21 Tahun 2024 diundangkan

2. Penyesuaian JF Pengawas Sekolah, Pamong Belajar, dan Penilik ke JF Guru

Dilaksanakan paling lambat 22 Desember 2026
Disesuaikan sebagai berikut:

Jabatan Sebelumnya	Disesuaikan Menjadi
JF Pengawas Sekolah Ahli Muda	JF Guru Ahli Muda
JF Pengawas Sekolah Ahli Madya	JF Guru Ahli Madya
JF Penilik/Pamong Belajar Ahli Pertama	JF Guru Ahli Pertama

Pengawas dan Penilik Ahli Utama tetap pada jabatannya hingga pensiun (maksimal usia 65 tahun)
Penugasan pasca-penyesuaian:
- Eks-pengawas/penilik: ditugaskan sebagai pendamping satuan pendidikan
- Eks-pamong belajar: ditugaskan sebagai pendidik di jalur pendidikan nonformal
Wajib memiliki sertifikat pendidik paling lambat 22 Desember 2026

3. Pengangkatan ASN Golongan di Bawah III/a ke JF Guru

PNS golongan II/a – II/d yang belum S1 tetap bisa diangkat sebagai JF Guru Ahli Pertama
Harus menyelesaikan kualifikasi akademik paling lambat dalam 10 tahun
Batas pengangkatan: 31 Desember 2025

4. Layanan Kepegawaian Masa Transisi

Pemutakhiran Data:
- Simtendik untuk pengawas/penilik
- Dapodik untuk pamong belajar
Pengusulan kebutuhan formasi JF Guru: paling lambat 30 Juni 2025
Uji Kompetensi terakhir bagi pengawas, penilik, pamong: Juni 2025
Kenaikan pangkat terakhir untuk mereka: periode Desember 2025
Penetapan dan pengangkatan melalui perpindahan jabatan: paling lambat 31 Desember 2025

5. Tunjangan dan Penghasilan

Pejabat fungsional yang disesuaikan ke JF Guru mendapat penghasilan sesuai ketentuan JF Guru
Pemda diminta menyesuaikan tunjangan kinerja daerah agar tidak ada penurunan penghasilan

🕒 Masa Jabatan dan Batas Usia

Jabatan	Masa Jabatan / Ketentuan
Guru (JF Guru)	Sampai pensiun sesuai jenjang; batas usia pensiun 60 tahun (umumnya)
Pengawas Ahli Utama (tidak disesuaikan)	Sampai usia pensiun 65 tahun
JF Guru hasil penyesuaian dari pengawas/pamong/penilik	Sesuai ketentuan JF Guru, dengan penugasan tertentu
Pengangkatan JF Guru melalui penyesuaian	Dilakukan maksimal 2 tahun sejak PermenPANRB 21/2024 diundangkan (berarti hingga 2026)

SE Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian JF Guru rev Download

SYARAT KENAIKAN PANGKAT & JENIS SK YANG DIPERLUKAN (berdasarkan Permenpan RB 21/2024)

📊 SYARAT KENAIKAN PANGKAT & JENIS SK YANG DIPERLUKAN (berdasarkan Permenpan RB 21/2024)

sumber:
permenpanrb-no-21-tahun-2024

Pangkat	Golongan	Jenjang Jabatan Fungsional	AK Minimal	SK Jabatan Fungsional yang Harus Dilampirkan
III/a → III/b	III/b	Guru Pertama	+50	Tidak perlu SK baru (masih dalam jenjang Guru Pertama)
III/b → III/c	III/c	Guru Pertama	+50	Tidak perlu SK baru
III/c → III/d	III/d	Guru Pertama	+50	Tidak perlu SK baru
III/d → IV/a	IV/a	Guru Muda	+100	Perlu SK baru: Pengangkatan sebagai Guru Muda
IV/a → IV/b	IV/b	Guru Muda	+150	Tidak perlu SK baru (masih Guru Muda)
IV/b → IV/c	IV/c	Guru Madya	+200	Perlu SK baru: Pengangkatan sebagai Guru Madya
IV/c → IV/d	IV/d	Guru Madya	+200	Tidak perlu SK baru
IV/d → IV/e	IV/e	Guru Utama	+200	Perlu SK baru: Pengangkatan sebagai Guru Utama

📝 Penjelasan Tambahan:

SK Jabatan Fungsional diterbitkan oleh instansi pembina atau pejabat pembina kepegawaian (PPK) sesuai jenjang jabatan yang baru dicapai.
Setiap kenaikan jenjang jabatan fungsional harus memenuhi syarat:
- Angka Kredit Kumulatif
- Lama waktu minimum dalam pangkat/jabatan sebelumnya
- Kinerja baik
- KTI dan PKB (untuk Guru Madya dan Utama)

📌 Ringkasan Penting:

Jenjang Jabatan	SK Fungsional Baru Diperlukan Saat…
Guru Pertama	Saat pertama kali menjadi guru
Guru Muda	Saat naik dari III/d ke IV/a
Guru Madya	Saat naik dari IV/b ke IV/c
Guru Utama	Saat naik dari IV/d ke IV/e

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional merupakan jenis jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang wajib dijalankan seseorang terkait dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu yang dimilikinya. Misalnya,

Dokter
Guru
Dosen
Penyuluh pertanian
Peneliti
Perawat
Auditor
Pengacara
Konsultan

Di Indonesia, konsep jabatan fungsional ini diatur dalam:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

Beberapa ciri khas jabatan fungsional antara lain:

Fokus pada keahlian dan keterampilan: Pejabat fungsional mengemban tugas berdasarkan keahlian dan keterampilan spesifik yang mereka miliki. Ini berbeda dengan jabatan struktural yang lebih fokus pada posisi dan hirarki dalam organisasi.
Pelayanan fungsional: Tugas utama jabatan fungsional adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat atau unit kerja lainnya. Pelayanan ini bersifat teknis dan berkaitan erat dengan keahlian mereka.
Kenaikan pangkat berdasarkan prestasi: Kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional tidak ditentukan oleh jenjang struktural, melainkan berdasarkan prestasi dan kualifikasi yang dicapai melalui pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, serta penilaian kinerja.

Pada Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023 pemerintah mengatur tentang jabatan fungsional yang terkait hal-hal sebagai berikut:

Kedudukan JF adalah sebagai unsur pelaksana tugas pemerintahan di bidang pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Tanggung jawab JF adalah memberikan pelayanan fungsional yang berkualitas dan profesional.
Tugas JF adalah melaksanakan kegiatan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Klasifikasi JF terdiri atas JF keahlian dan JF keterampilan.
Kategori JF terdiri atas kategori utama, kategori madya, kategori muda, dan kategori pemula.
Jenjang JF adalah tingkatan JF yang menunjukkan tingkat kemampuan dan keterampilan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Pengusulan JF dilakukan oleh instansi pemerintah yang membutuhkan JF.
Penetapan JF dilakukan oleh Menteri.
Pengangkatan dalam JF dilakukan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah
Persyaratan pengangkatan dalam JF meliputi:
- Persyaratan umum sebagai PNS
- Persyaratan khusus sesuai dengan jenjang JF yang akan dipangku
Pengelolaan kinerja pejabat fungsional bertujuan untuk menjamin peningkatan kinerja Pejabat Fungsional.
Pengelolaan kinerja pejabat fungsional meliputi:
- Perencanaan kinerja
- Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja
- Penilaian kinerja
- Tindak lanjut hasil penilaian kinerja
Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional dilakukan berdasarkan prestasi dan kualifikasi yang dicapai melalui pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, serta penilaian kinerja.
Pemberhentian dari JF dilakukan karena:
- Meninggal dunia
- Pensiun
- Dikembalikan ke jabatan semula
- Diberhentikan dengan hormat
- Diberhentikan tidak dengan hormat
Kompetensi Pejabat Fungsional meliputi:
- Kompetensi teknis
- Kompetensi manajerial
- Kompetensi sosial kultural
Instansi pembina JF adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan terhadap JF.
Tugas instansi pembina JF meliputi:
- Menetapkan kebijakan dan standar kompetensi JF
- Menyelenggarakan pembinaan teknis dan manajerial JF
- Melaksanakan pembinaan organisasi profesi JF
Organisasi profesi JF adalah organisasi yang dibentuk oleh Pejabat Fungsional untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan Pejabat Fungsional.

Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023 merupakan penyempurnaan dari peraturan menteri sebelumnya yaitu Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional. Permen ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Pejabat Fungsional dan efektivitas pelayanan fungsional kepada masyarakat.