Tag: pengawas

Surat Untuk Guru dari Anak Gaza

Puisi ini ditulis dalam rangka mengikuti sayembara penulisan puisi bagi para penyair yang tinggal di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan negara ASEAN lainnya dengan tema Persaudaraan dan Perdamaian.

Puisi ini berhasil lolos kurasi dari para kurator kenamaan Indonesia: Ahmadun Yosi Herfanda, Maman S Mahayana, dan Aspahani.

Berikut ini puisinya.

Surat untuk Guru dari Anak Gaza
oleh Neneng Hendriyani

Guru, aku sudah lupa apa itu sekolah
Bagiku suara bom, roket adalah buku yang sudah hapal kubaca
Rentetan senapan, bau mesiu adalah pelajaran harian yang tak pernah libur
Raungan ambulans adalah PR yang tak pernah selesai kuhitung

Guru, apakah masih ada papan tulis di tempatmu?
Di sini, tembok rumah kami retak oleh ambisi Netanyahu
Pensilku patah tertimbun reruntuhan, bukuku bersimbah darah
Tapi lihat! Aku masih menulis — di sini: di mata ini
Lihatlah netraku dalam-dalam, Guru
Baca dan nilailah karangan narasiku tentang ribuan kawan
Meregang nyawa sepulang sekolah, 7 Oktober 2023

Guru, jika esok kau masih mendengar beritaku
Aku ingin belajar tentang damai, bukan strategi perang atau cara bersembunyi
Aku ingin tahu tentang pelangi, bukan warna api setia membakar langit pagi
Tak sanggup menulis narasi deskripsi tentang Gaza
Tapi, dunia harus tahu cerita mereka, bukan cuma bilangan angka di layar kaca
Mereka anak manusia, penuh harap dan cita-cita
Dirampas lewat bedil dan amukan roket direnggut dari pelukan ibunda

Guru, sampaikan pada dunia
Kami rindu sekolah! Kami rindu pelajaran cinta.


(Bogor, 02 Mei 2025)

Versi terjemahannya, ya.

Letter to the Teacher from Gaza’s Children
by Neneng Hendriyani

Teacher, I’ve forgotten what school is like.
To me, the sound of bombs and rockets is the book I’ve memorized by heart.
The rattle of gunfire, the smell of gunpowder, is the daily lesson that never takes a break.
The wail of ambulances is the homework I can never finish counting.

Teacher, is there still a whiteboard where you are?
Here, the walls of our homes are cracked by Netanyahu’s ambitions.
My pencil is broken, buried under rubble; my books are stained with blood.
But look! I’m still writing—here, in these eyes.
Look deep into my eyes,
Teacher. Read and grade my narrative essay about thousands of friends, Losing their lives on their way home from school, October 7, 2023.

Teacher, if tomorrow you still hear news of me,
I wanna learn about peace, not war strategies or how to hide.
I want to know about rainbows, not the colors of flames faithfully burning the morning sky.
I can’t bear to write descriptive narratives about Gaza, But the world must know their stories—not just numbers flickering on a screen.
They are children of humanity, full of hopes and dreams, Stolen by bullets and torn from their mothers’ embrace by rocket fire.

Teacher, tell the world: We miss school! We miss lessons of love.

(Bogor, May 2, 2025)

#gaza #teacher #school #lesson #humanity #PPNXIII #Jakarta #NenengHendriyani #poem #global city

Resume Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025

Tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

Berikut adalah resume dari dokumen PERMENDIKDASMEN Nomor 12 Tahun 2025 yang mengatur standar isi kurikulum untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, termasuk Sekolah Menengah Atas (SMA), agar mudah dipahami oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru.

Latar Belakang

Peraturan ini diterbitkan untuk memastikan setiap peserta didik mencapai kriteria minimum ruang lingkup materi yang relevan dengan konsep keilmuan, berdasarkan:

  • Landasan Hukum:
    • Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
    • Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024.

Tujuan dan Prinsip Standar Isi

  • Tujuan: Menjamin peserta didik memperoleh pembelajaran yang mendukung perkembangan holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
  • Prinsip:
    • Berbasis keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
    • Relevan dengan konteks sosial-budaya masyarakat Indonesia yang majemuk.
    • Mengedepankan pembelajaran mendalam (deep learning) untuk mendorong pemahaman, aplikasi, dan refleksi.
    • Mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme, kemandirian, dan kreativitas.

Ruang Lingkup Materi untuk Semua Satuan Pendidikan

Standar isi mencakup muatan wajib dan muatan lokal yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan:

  1. Muatan Wajib:
    • Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (sesuai agama masing-masing peserta didik).
    • Pendidikan Pancasila.
    • Bahasa (Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Bahasa Asing).
    • Matematika.
    • Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
    • Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
    • Seni dan Budaya.
    • Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK).
    • Keterampilan/Kejuruan.
    • Muatan Lokal.
  2. Muatan Lokal: Dapat mencakup Bahasa Daerah dan disusun oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

  • Fokus: Pembinaan anak sejak lahir hingga usia 6 tahun melalui stimulasi untuk mendukung pertumbuhan fisik dan mental.
  • Materi:
    • Pembinaan hidup sehat, adaptasi, keselamatan diri, dan kemandirian.
    • Pengembangan kemampuan dasar seperti bahasa, seni, dan motorik.
    • Untuk anak berkebutuhan khusus: Materi khusus seperti orientasi dan mobilitas (disabilitas netra) atau pengembangan komunikasi (disabilitas rungu).

Pendidikan Dasar (SD dan SMP)

  • Materi Umum:
    • Pendidikan Agama: Mencakup nilai-nilai keimanan, akhlak, dan sejarah agama (misalnya, Al-Qur’an dan hadis untuk Islam, Kitab Suci Weda untuk Hindu).
    • Pendidikan Pancasila: Sejarah Pancasila, nilai-nilai kebangsaan, dan Bhineka Tunggal Ika.
    • Bahasa Indonesia: Strategi berbahasa (menyimak, membaca, berbicara, menulis) dan literasi visual.
    • Matematika: Konsep bilangan, geometri, dan pengenalan peluang sederhana.
    • IPA: Keberagaman hayati, teknologi sederhana, dan pelestarian lingkungan.
    • IPS: Sejarah lokal, dinamika sosial, dan pengenalan ekonomi dasar.
    • Seni dan Budaya: Ekspresi seni sederhana dan pengenalan budaya lokal.
    • PJOK: Aktivitas jasmani untuk kesehatan dan gaya hidup aktif.
  • Materi Khusus untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus:
    • Pembinaan hidup sehat, adaptasi, dan penggunaan alat bantu.
    • Pengembangan kemandirian dan keterampilan spesifik sesuai jenis disabilitas.

Pendidikan Menengah (SMA/MA/SMK/SLB/Paket C)

Fokus utama pada SMA:

  • Mata Pelajaran Wajib (contoh ruang lingkup materi):
    • Pendidikan Agama Islam: Al-Qur’an, hadis, akidah, akhlak, fiqih, dan sejarah peradaban Islam.
    • Pendidikan Agama Kristen: Allah Pencipta, Pemelihara, Penyelamat, nilai-nilai Kristiani, dan peran gereja.
    • Pendidikan Agama Hindu: Kitab Suci Weda, Sraddha dan Bhakti, Yadnya, dan sejarah Hindu di Indonesia.
    • Pendidikan Pancasila: Pancasila sebagai identitas nasional, sistem ekonomi berbasis gotong royong, dan Bhineka Tunggal Ika.
    • Bahasa Indonesia: Teks kompleks (lisan, tulis, visual, multimodal), struktur teks, dan literasi digital.
    • Bahasa Inggris: Teks interaksional/transaksional, kosakata spesifik, dan komunikasi dalam konteks global.
    • Matematika: Aljabar, geometri, statistik, peluang, dan algoritma dasar.
    • IPA: Metabolisme, pewarisan sifat, bioteknologi, dan teori evolusi.
    • IPS: Sosiologi, geografi, ekonomi (mikroekonomi, keuangan dasar), dan mitigasi bencana.
    • Seni dan Budaya: Kreativitas seni, interpretasi karya, dan respons artistik terhadap fenomena sosial.
    • PJOK: Kebugaran, kerja tim, dan advokasi gaya hidup sehat.
    • Teknologi Digital: Algoritma, pemrograman sederhana, dan literasi digital yang etis.
  • Muatan Lokal: Disesuaikan dengan potensi daerah, seperti bahasa daerah atau keterampilan lokal.
  • Materi Khusus untuk SMA Luar Biasa (SLB):
    • Materi umum: Pembinaan hidup sehat, adaptasi, dan kemandirian.
    • Materi khusus: Orientasi dan mobilitas (disabilitas netra), komunikasi (disabilitas rungu), pengembangan gerak (disabilitas fisik), atau interaksi dan perilaku (disabilitas mental).
    • Keterampilan pilihan: Teknik konstruksi, desain pemodelan, teknik mesin, otomotif, elektronika, dll.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

  • Fokus: Keterampilan kejuruan yang relevan dengan dunia kerja.
  • Materi:
    • Muatan wajib seperti SMA, dengan penekanan pada keterampilan praktis.
    • Bidang kejuruan meliputi:
      • Teknik: Konstruksi, otomotif, elektronika, energi terbarukan, geospasial, dll.
      • Agribisnis: Tanaman, perikanan, pengolahan hasil pertanian, kehutanan.
      • Kesehatan: Layanan kesehatan, laboratorium medik, farmasi.
      • Bisnis dan Manajemen: Pemasaran, manajemen perkantoran, akuntansi.
      • Pariwisata dan Kreatif: Perhotelan, kuliner, desain komunikasi visual, busana.
    • Penekanan pada keselamatan kerja, etika profesi, dan pengembangan wirausaha.

Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C)

  • Fokus: Muatan wajib sesuai jenjang pendidikan formal, dengan penekanan pada pemberdayaan dan keterampilan (okupasional, fungsional, vokasional, wirausaha).
  • Materi: Disesuaikan dengan konteks lokal, mencakup proyek terintegrasi untuk kemandirian individu dan masyarakat.

Pihak yang Terlibat

  • Satuan Pendidikan: Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan bertanggung jawab mengimplementasikan standar isi.
  • Pemerintah Daerah: Menyusun muatan lokal sesuai kewenangan.
  • Menteri Agama: Berkoordinasi untuk penyusunan materi Pendidikan Agama.
  • Orang Tua dan Komite Sekolah: Mendukung pelaksanaan kurikulum.

Catatan Penting

  • Kurikulum harus selaras dengan Standar Nasional Pendidikan dan memperhatikan potensi lokal.
  • Pembelajaran dirancang untuk menyenangkan, aman, dan mendukung kreativitas serta kolaborasi.
  • Untuk peserta didik berkebutuhan khusus, kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, termasuk penggunaan alat bantu dan teknologi adaptif.
  • Standar isi mendukung pengembangan kemandirian, kapasitas, dan penguatan sosial-ekonomi peserta didik.

Adapun status P5 menurut Permendikdasmen No 12 Tahun 2025 adalah Status P5 P5 tidak digantikan, tetapi tetap menjadi bagian integral dari kurikulum, khususnya dalam Kurikulum Merdeka, yang ditekankan dalam Permen Nomor 12 Tahun 2024 dan perubahannya pada Permen Nomor 13 Tahun 2025. P5 merupakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan karakter dan kompetensi peserta didik sesuai Profil Pelajar Pancasila. Dalam dokumen-dokumen tersebut, P5 diintegrasikan sebagai bagian dari muatan kokurikuler untuk mendukung pembelajaran mendalam (deep learning) dan pengembangan kemandirian serta nilai-nilai Pancasila.

P5 sendiri berperan penting dalam Kurikulum mengingat tujuan P5 adalah mengembangkan karakter dan kompetensi peserta didik berdasarkan Profil Pelajar Pancasila, yang mencakup:

  • Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
  • Berkebinekaan global.
  • Bergotong royong.
  • Mandiri.
  • Bernalar kritis.
  • Kreatif.

Maka P5 diimplementasikan melalui proyek-proyek tematik yang relevan dengan muatan wajib (seperti Pendidikan Pancasila, IPS, dan Seni Budaya) dan muatan lokal. Proyek ini dirancang untuk mengintegrasikan pembelajaran lintas mata pelajaran, mendorong kolaborasi, dan menghubungkan materi dengan konteks kehidupan nyata. Implementasi P5 di semua satuan pendidikan, termasuk SMA, diatur sebagai berikut:

  1. P5 menggunakan pendekatan berbasis proyek (project-based learning) yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan eksplorasi, diskusi, dan refleksi.
  2. Proyek dirancang berdasarkan tema-tema yang relevan dengan konteks lokal, seperti kearifan lokal, keberagaman budaya, atau isu sosial-ekonomi, sesuai dengan muatan lokal yang diatur oleh pemerintah daerah.

Contoh tema P5: kewirausahaan, pelestarian lingkungan, atau penguatan identitas nasional.

Dalam Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025, P5 termasuk dalam kegiatan kokurikuler dengan alokasi waktu tertentu, misalnya, untuk SMA, beberapa mata pelajaran seperti Bahasa Indonesia memiliki alokasi 18 JP (Jam Pelajaran) per tahun untuk kegiatan kokurikuler, termasuk P5.

Satuan pendidikan memiliki fleksibilitas untuk menentukan jadwal P5, yang dapat diintegrasikan dalam intrakurikuler (misalnya, melalui proyek tematik dalam mata pelajaran) atau sebagai kegiatan terpisah.

Maka dapat disimpulkan, P5 tetap menjadi komponen utama dalam Kurikulum Merdeka, sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2024 dan diperkuat dalam Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025. Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 memberikan fleksibilitas lebih besar kepada satuan pendidikan untuk menyesuaikan tema P5 dengan kebutuhan lokal dan minat peserta didik. Misalnya, SMA dapat memilih mata pelajaran pilihan (seperti Koding dan Kecerdasan Artifisial) yang diintegrasikan dengan P5 untuk mendukung keterampilan abad 21. Integrasi dengan Ekstrakurikuler: Dalam Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025, P5 dapat diintegrasikan dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka atau karya ilmiah untuk memperkuat pengembangan karakter dan keterampilan.

Contoh Pelaksanaan di SMA:

a. Perencanaan: Kepala sekolah dan guru merancang proyek P5 berdasarkan analisis kebutuhan peserta didik dan sumber daya sekolah. Proyek harus selaras dengan visi pendidikan nasional dan konteks lokal.

b. Pelaksanaan: Guru memfasilitasi peserta didik untuk bekerja dalam kelompok, mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan mempresentasikan hasil proyek. Contohnya, proyek tentang pelestarian budaya lokal dapat melibatkan penelitian, pameran seni, atau kegiatan komunitas.

c. Penilaian: Penilaian P5 bersifat formatif, fokus pada proses dan hasil, seperti kemampuan kolaborasi, kreativitas, dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Penilaian dapat dilakukan melalui observasi, laporan proyek, atau presentasi.

Untuk informasi lebih lanjut, pengawas, kepala sekolah, dan guru dapat merujuk ke Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 atau menghubungi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

PERMENDIKDASMEN-12-2025 STANDAR ISIDownload

Memahami Kepmendikdasmen 82/O/2025 – Redistribusi Guru ASN

Pendidikan bermutu adalah hak semua anak bangsa, tak peduli di sekolah negeri atau swasta. Kepmendikdasmen Nomor 82/O/2025 hadir sebagai pedoman teknis redistribusi Guru ASN ke sekolah swasta agar pemerataan guru benar-benar terwujud.

Redistribusi ini membantu sekolah swasta yang kekurangan guru agar kualitas belajar tetap terjaga. Guru ASN yang dikirim harus memenuhi syarat, seperti kualifikasi akademik, pangkat, kinerja, dan rekam jejak baik. Sekolah penerima juga wajib memenuhi kriteria administrasi dan operasional.

Prosesnya jelas: sekolah mengajukan permohonan dua kali setahun, diverifikasi dinas, direkomendasikan tim pertimbangan, lalu ditetapkan oleh pejabat berwenang. Redistribusi berlaku 4 tahun dan bisa diperpanjang sekali.

Pemerintah pusat, pemda, dinas, hingga sekolah punya peran penting: saling mendukung, melapor, memantau, dan memastikan guru yang diredistribusi benar-benar berkinerja baik.

Melalui kebijakan ini, diharapkan tak ada lagi sekolah swasta yang kekurangan guru bermutu. Namun demikian, syarat dan ketentuan tetap berlaku ya. Mari pelajari baik-baik pedoman ini agar dapat diimplementasikan dengan tepat.

Ada 5 (lima) kriteria sekolah penerima, yaitu: anggaran penerimaannya lebih kecil dari kebutuhan biaya operasional, sudah memiliki izin operasional, terdaftar di Dapodik minimal 3 tahun, sudah melaksanakan kurikulum resmi, memiliki peserta didik WNI dan menggunakan Bahasa Indonesia, dan memiliki rombongan belajar lengkap serta sesuai aturan.

Adapun syarat untuk guru yang diredistribusikan yaitu:
PNS: Minimal S1/D4 terakreditasi, memiliki Pangkat minimal Penata Muda I (III/b), kinerja minimal predikat Baik 2 tahun terakhir, sehat jasmani rohani & bebas narkoba, tidak pernah dihukum disiplin sedang/berat, dan tidak sedang menjadi tersangka/terpidana.

PPPK: Syarat serupa PNS, plus jabatan minimal Guru Ahli Pertama.

Yuk, kawal bersama agar kebijakan ini berjalan tepat sasaran!

Kepmendikdasmen_82_O_2025_Petunjuk_Teknis_Mekanisme_Redistribusi_Guru_ASN_pada_Satuan_Pendidikan_yang_Diselenggarakan_oleh_MasyarakatDownload

Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025: Pemenuhan Beban Kerja Guru

 Berikut adalah resume terpadu dan mudah dipahami dari:

🟦 Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025

Tentang: Pemenuhan Beban Kerja Guru

📌 Latar Belakang

Permendikdasmen ini menggantikan Permendikbud No. 15 Tahun 2018 (dan perubahannya) karena tidak lagi sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang baru.
Fokus utamanya adalah:

  • Peningkatan mutu pembelajaran
  • Penguatan pendidikan karakter
  • Pengembangan bakat dan minat murid

⚖️ Dasar Hukum

  • UUD 1945 Pasal 17 ayat (3)
  • UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  • PP No. 74 Tahun 2008 jo. PP No. 19 Tahun 2017
  • Perpres No. 188 Tahun 2024
  • Permendikdasmen No. 1 Tahun 2024

⏱️ Ketentuan Umum Beban Kerja Guru

  • Total waktu kerja: 37 jam 30 menit per minggu (di luar jam istirahat)
  • Ruang lingkup beban kerja:
    1. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan
    2. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan
    3. Menilai hasil belajar
    4. Membimbing dan melatih murid
    5. Melaksanakan tugas tambahan

📘 Pelaksanaan Pembelajaran & Pembimbingan

Komponen KegiatanJumlah Jam Tatap Muka (TM) / Minggu
Guru Mapel (pembelajaran)Min. 24 jam – maks. 40 jam TM
Guru BK/BK inklusif (pembimbingan)Min. 5 rombel per tahun (bisa dikecualikan)
Wali kelas (pendampingan akademik)2 jam TM per minggu

⚠️ Pengecualian bagi guru di sekolah inklusif, daerah layanan khusus, luar negeri, atau ketika distribusi jam tidak memungkinkan 24 jam.

👥 Tugas Tambahan Guru

A. Tugas Tambahan Utama (dihitung penuh menggantikan jam TM)

JabatanEkuivalensi Beban Kerja / Minggu
Wakil Kepala Sekolah12 jam TM
Ketua Program Keahlian12 jam TM
Kepala Perpustakaan12 jam TM
Kepala Lab/Bengkel/Unit Produksi12 jam TM
Guru Pembimbing Khusus (inklusi/terpadu)6 jam TM

B. Tugas Tambahan Lain (Maks. 6 jam TM/minggu kumulatif)

Tugas TambahanEkuivalensi Jam TM per Minggu
Wali Kelas, Pembina OSIS, Ekstrakurikuler2 jam TM
Koordinator Pengembangan Kompetensi2 jam TM
Guru Piket1 jam TM
Pengurus BKK, LSP P1, Organisasi Profesi1–2 jam TM (tergantung jabatan/peran)
Koordinator Projek, Inklusi, MGMP1–2 jam TM
Tim PPK & Satgas Perlindungan1–2 jam TM
Tutor Kesetaraan, Narasumber, Peserta Pelatihan1 jam TM
Pengurus Organisasi Pendidikan/Ormas1–3 jam TM (kabupaten = 1, nasional = 3)

🔄 Penugasan Khusus (Ekuivalen dengan pembelajaran)

PenugasanRincian Beban Kerja
Kepala SekolahManajerial, supervisi, kewirausahaan – dihitung penuh
Pendamping Satuan PendidikanFungsi pengawasan mutu pembelajaran – dihitung penuh
Guru Pendidikan NonformalMerancang & fasilitasi belajar – dihitung penuh

🔧 Penataan & Pemantauan

  • Penetapan tugas tambahan oleh kepala sekolah mempertimbangkan:
    • Rasio jumlah murid & guru
    • Kebutuhan struktur kurikulum
  • Jika ada guru tidak memenuhi beban kerja, kepala sekolah melapor ke dinas untuk penataan dan redistribusi

🎓 Transisi bagi Pengawas Sekolah

  • Masih mengacu pada Permendikbud No. 15 Tahun 2018
  • Berlaku hingga status pengawas disesuaikan menjadi guru berdasarkan regulasi penyesuaian jabatan fungsional

🎯 Kesimpulan

  • Beban kerja guru bisa dipenuhi melalui kombinasi kegiatan utama, tugas tambahan, dan penugasan khusus
  • Jam tatap muka minimal tetap 24 jam, kecuali pada kondisi tertentu yang diperbolehkan
  • Semua kegiatan diakui dalam total 37 jam 30 menit per minggu

📅 Tanggal Berlaku

Mulai tahun ajaran 2025/2026

PERMENDIKDASMEN-11-2025Download

Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0440/B/HK.04.00/2025 tanggal 6 Maret 2025

Berikut adalah resume menyeluruh dari Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0440/B/HK.04.00/2025 tanggal 6 Maret 2025 tentang:

🟦 Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan ke Dalam Jabatan Fungsional Guru melalui Penyesuaian dan Layanan Kepegawaian pada Masa Transisi Penyesuaian Jabatan

📌 Dasar Hukum

  • UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  • PP No. 74 Tahun 2008 jo. PP No. 19 Tahun 2017 tentang Guru
  • PermenPAN-RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
  • PermenPAN-RB No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru

🎯 Tujuan

  • Menyesuaikan ASN (termasuk Pengawas Sekolah, Pamong Belajar, Penilik) ke dalam Jabatan Fungsional (JF) Guru secara administratif dan sistemik
  • Menyederhanakan struktur birokrasi dan memastikan efisiensi layanan publik bidang pendidikan

📝 Ketentuan Pokok

1. Pengangkatan JF Guru melalui Penyesuaian

  • Syarat utama:
    • PNS
    • Sarjana/D-IV
    • Sertifikat pendidik
    • Pengalaman 2 tahun sebagai guru
    • Predikat kinerja minimal “baik” 2 tahun terakhir
  • Tanpa uji kompetensi bagi PNS dengan pangkat minimal III/a
  • Batas usia pengangkatan: sebelum 58 tahun
  • Batas waktu penyesuaian: paling lambat 2 tahun sejak PermenPANRB No. 21 Tahun 2024 diundangkan

2. Penyesuaian JF Pengawas Sekolah, Pamong Belajar, dan Penilik ke JF Guru

  • Dilaksanakan paling lambat 22 Desember 2026
  • Disesuaikan sebagai berikut:
Jabatan SebelumnyaDisesuaikan Menjadi
JF Pengawas Sekolah Ahli MudaJF Guru Ahli Muda
JF Pengawas Sekolah Ahli MadyaJF Guru Ahli Madya
JF Penilik/Pamong Belajar Ahli PertamaJF Guru Ahli Pertama
  • Pengawas dan Penilik Ahli Utama tetap pada jabatannya hingga pensiun (maksimal usia 65 tahun)
  • Penugasan pasca-penyesuaian:
    • Eks-pengawas/penilik: ditugaskan sebagai pendamping satuan pendidikan
    • Eks-pamong belajar: ditugaskan sebagai pendidik di jalur pendidikan nonformal
  • Wajib memiliki sertifikat pendidik paling lambat 22 Desember 2026

3. Pengangkatan ASN Golongan di Bawah III/a ke JF Guru

  • PNS golongan II/a – II/d yang belum S1 tetap bisa diangkat sebagai JF Guru Ahli Pertama
  • Harus menyelesaikan kualifikasi akademik paling lambat dalam 10 tahun
  • Batas pengangkatan: 31 Desember 2025

4. Layanan Kepegawaian Masa Transisi

  • Pemutakhiran Data:
    • Simtendik untuk pengawas/penilik
    • Dapodik untuk pamong belajar
  • Pengusulan kebutuhan formasi JF Guru: paling lambat 30 Juni 2025
  • Uji Kompetensi terakhir bagi pengawas, penilik, pamong: Juni 2025
  • Kenaikan pangkat terakhir untuk mereka: periode Desember 2025
  • Penetapan dan pengangkatan melalui perpindahan jabatan: paling lambat 31 Desember 2025

5. Tunjangan dan Penghasilan

  • Pejabat fungsional yang disesuaikan ke JF Guru mendapat penghasilan sesuai ketentuan JF Guru
  • Pemda diminta menyesuaikan tunjangan kinerja daerah agar tidak ada penurunan penghasilan

🕒 Masa Jabatan dan Batas Usia

JabatanMasa Jabatan / Ketentuan
Guru (JF Guru)Sampai pensiun sesuai jenjang; batas usia pensiun 60 tahun (umumnya)
Pengawas Ahli Utama (tidak disesuaikan)Sampai usia pensiun 65 tahun
JF Guru hasil penyesuaian dari pengawas/pamong/penilikSesuai ketentuan JF Guru, dengan penugasan tertentu
Pengangkatan JF Guru melalui penyesuaianDilakukan maksimal 2 tahun sejak PermenPANRB 21/2024 diundangkan (berarti hingga 2026)
SE Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian JF Guru revDownload

Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara: Nomor 5 Tahun 2025 dan Nomor 9 Tahun 2025

Berikut adalah resume menyeluruh dari Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara:
Nomor 5 Tahun 2025 dan Nomor 9 Tahun 2025
Tentang: Pengangkatan/Penugasan, Pemindahan, dan Pemberhentian Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

📘 1. Latar Belakang

  • Terbitnya beberapa regulasi baru, antara lain:
    • PermenPAN-RB No. 21 Tahun 2024: Jabatan Fungsional Guru
    • Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025: Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
    • SE Mendikdasmen No. 0440/B/HK.04.001/2025: Masa transisi penyesuaian jabatan fungsional guru
  • Perlunya pengawasan dan pengendalian NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) pengelolaan ASN
  • Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional terkait jabatan guru, kepala sekolah, dan pengawas, serta pengelolaannya melalui sistem digital yang terintegrasi

🎯 2. Maksud dan Tujuan

  • Sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah
  • Agar pelaksanaan penugasan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian jabatan guru, kepala sekolah, dan pengawas:
    • Sesuai regulasi
    • Terintegrasi dengan aplikasi SIM KSPSTK (Kemendikdasmen) dan i-Mut ASN Digital (BKN)
  • Mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah dan pengawas secara tertib administrasi dan hukum

⚖️ 3. Dasar Hukum

  1. UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN
  2. Perpres No. 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan NSPK ASN
  3. PermenPAN-RB No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru
  4. Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

📝 4. Pokok-Pokok Ketentuan

A. Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

  • Dilakukan sesuai Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025
  • Diusulkan oleh PPK melalui aplikasi SIM KSPSTK yang terhubung dengan i-Mut ASN Digital

B. Pengangkatan Pengawas Sekolah

  • Mengacu pada SE No. 0440/B/HK.04.001/2025
  • Melalui mekanisme penyesuaian dan masa transisi jabatan guru
  • Diusulkan melalui SIM KSPSTK, diteruskan melalui API Service ke i-Mut untuk verifikasi dan penerbitan rekomendasi

C. Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

  • Sesuai peraturan perundangan
  • Dilakukan melalui mekanisme digital terintegrasi yang diakses melalui laman: https://asndigital.bkn.go.id

D. Konsekuensi Hukum

  • Pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian yang tidak sesuai prosedur dapat:
    • Menimbulkan persoalan hukum
    • Mempengaruhi keabsahan jabatan
    • Menghambat hak ASN yang bersangkutan

⏳ 5. Masa Jabatan

Meski dalam Surat Edaran ini tidak disebutkan eksplisit durasi masa jabatan, berdasarkan regulasi yang dirujuk (Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025 dan regulasi sebelumnya), umumnya berlaku ketentuan sebagai berikut:

JabatanMasa Jabatan
GuruJabatan fungsional tanpa batas waktu tetap, selama masih memenuhi kriteria kompetensi dan kinerja
Kepala Sekolah4 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali masa jabatan (maksimal 8 tahun) dengan syarat evaluasi kinerja positif
Pengawas SekolahJabatan fungsional, tidak memiliki batas masa jabatan seperti kepala sekolah, namun bergantung pada pemenuhan angka kredit dan kinerja dalam jenjang jabatannya (Pertama, Muda, Madya, Utama)

🔧 6. Mekanisme Usulan & Layanan Digital

Seluruh proses dilakukan melalui:

  • SIM KSPSTK (Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tendik – Kemendikdasmen)
  • Terhubung ke:
    • i-Mut ASN Digital milik BKN melalui API service
  • Proses mencakup:
    • Penugasan kepala sekolah
    • Pengangkatan dan pemindahan pengawas
    • Pemberhentian sesuai alur digital yang tervalidasi dokumennya

📅 7. Penutup

  • Berlaku sejak 2 Juli 2025
  • Ditandatangani oleh:
    • Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
    • Kepala BKN
SE MENDIKDAS KA BKN TTG PENGANGKATAN GURU KEPSEK PENGAWAS NO 5 TAHUN 2025Download

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2020

Guru dan Tenaga Kependidikan Kini Dilindungi Lebih Kuat! Yuk Kenali Pergub No. 54 Tahun 2020

Tahukah Anda bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan aturan khusus untuk melindungi para guru dan tenaga kependidikan?

Yup, melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No. 54 Tahun 2020, para pendidik kini memiliki payung hukum yang jelas jika mengalami perlakuan tidak adil, ancaman, atau bahkan pelecehan profesi. Yuk, kita kenali lebih dekat!

📌 Apa Itu Pergub No. 54 Tahun 2020?

Pergub ini adalah aturan resmi yang ditandatangani Gubernur Jawa Barat (saat itu Ridwan Kamil), yang mengatur tentang:

Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
pada satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus.

Aturan ini mengamanatkan bahwa guru bukan hanya pengajar, tapi juga harus dilindungi secara hukum, profesi, keselamatan, dan hak cipta.

🧑‍🏫 Siapa yang Dilindungi?

  • Guru dan kepala sekolah
  • Pengawas sekolah, tenaga administrasi
  • Pustakawan, teknisi, terapis, pamong belajar
  • Termasuk guru di sekolah inklusi, daerah bencana, atau terpencil

🧾 Mengapa Aturan Ini Penting?

Bayangkan seorang guru:

  • Diancam karena menegur siswa
  • Dipermalukan di media sosial
  • Di-PHK semena-mena tanpa alasan jelas
  • Karyanya dijiplak tanpa izin

Semua itu bisa menghambat semangat mengajar dan merusak profesionalisme. Maka, hadirlah Pergub ini sebagai jawaban atas perlindungan yang layak bagi pendidik.

🛡️ Jenis Perlindungan yang Diberikan

  1. Perlindungan Hukum
    → Terhadap kekerasan, ancaman, diskriminasi, intimidasi, dll.
  2. Perlindungan Profesi
    → Dari pemutusan kerja tidak wajar, pelecehan profesi, dan pembatasan kebebasan berpikir.
  3. Perlindungan Keselamatan & Kesehatan Kerja
    → Misalnya dari risiko kecelakaan, kebakaran, bencana alam, hingga lingkungan kerja yang tidak sehat.
  4. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
    → Meliputi buku, karya tulis, paten, inovasi teknologi, dan seni milik guru.

⚖️ Bagaimana Jika Terjadi Masalah?

Jika Anda mengalami perlakuan tidak adil, berikut yang bisa dilakukan:

  • Konsultasi hukum secara gratis
  • Mediasi dengan pihak terkait
  • Pemulihan hak, termasuk bantuan hukum di luar pengadilan

Perlindungan ini difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat.

💰 Siapa yang Membiayai?

Tenang saja, semua biaya perlindungan ini dibebankan ke APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Guru cukup melaporkan kasus yang dialami, dan akan mendapat pendampingan dari tim khusus yang dibentuk oleh Gubernur.

💡 Penutup: Pendidikan yang Kuat Dimulai dari Guru yang Terlindungi

Kita sering bicara tentang mutu pendidikan, kurikulum, atau sarana belajar. Tapi satu hal yang sering dilupakan: guru juga manusia, yang butuh rasa aman dan dihargai.

Dengan adanya Pergub No. 54 Tahun 2020, Jawa Barat telah memberikan contoh bahwa perlindungan terhadap pendidik adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa.

PERGUB NO 54 TAHUN 2020_PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKANDownload

Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah

Sebagai sesama pengawas SMA, saya ingin menyampaikan rangkuman penting mengenai Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007. Meskipun sudah beberapa waktu berlalu sejak diterbitkannya, peraturan ini tetap menjadi dasar penting mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pengawas sekolah/madrasah di Indonesia. Pemahaman kita terhadap standar ini sangat krusial untuk memastikan kita menjalankan tugas secara profesional dan efektif.

Mengapa Standar Pengawas Sekolah/Madrasah Ini Penting?

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Tujuannya adalah untuk:

  • Menjamin Kualitas Pengawasan: Memastikan bahwa pengawas sekolah/madrasah memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan tugas pengawasan.
  • Meningkatkan Mutu Pendidikan: Dengan pengawas yang kompeten, diharapkan kualitas pendidikan di sekolah/madrasah dapat terus meningkat.

Kompetensi Utama yang Harus Dimiliki Pengawas Sekolah/Madrasah:

Permendiknas ini secara garis besar mengelompokkan kompetensi pengawas menjadi 6 (enam) dimensi utama, yaitu:

  1. Kompetensi Kepribadian: Ini terkait dengan karakteristik personal yang harus dimiliki pengawas.
    • Berintegritas Tinggi: Jujur, mandiri, dan bertanggung jawab.
    • Etos Kerja: Semangat kerja yang tinggi, inovatif, dan berwawasan luas.
    • Motivasi Diri: Memiliki dorongan kuat untuk terus mengembangkan diri.
    • Inisiatif: Mampu mengambil tindakan proaktif.
    • Adaptif: Mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi.
    • Empati: Memahami dan merasakan perasaan orang lain.
    • Kematangan Emosi: Mampu mengendalikan emosi dengan baik.
  2. Kompetensi Supervisi Manajerial: Ini adalah kemampuan pengawas dalam mengelola aspek manajerial sekolah.
    • Penyusunan Program Pengawasan: Mampu merencanakan program pengawasan tahunan.
    • Pembinaan Kepala Sekolah: Memberikan bimbingan kepada kepala sekolah terkait pengelolaan sekolah (administrasi, keuangan, sarana prasarana, hubungan masyarakat).
    • Pemantauan Standar Nasional Pendidikan (SNP): Memantau pelaksanaan SNP di sekolah.
    • Evaluasi Pelaksanaan Program: Mengevaluasi program kerja sekolah dan menyusun rekomendasi.
  3. Kompetensi Supervisi Akademik: Ini adalah kemampuan pengawas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
    • Penyusunan Program Pengawasan Akademik: Merencanakan program pengawasan akademik.
    • Pembinaan Guru: Memberikan bimbingan kepada guru tentang pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan penilaian.
    • Penyusunan dan Pelaksanaan Instrumen: Mampu membuat dan menggunakan instrumen supervisi.
    • Evaluasi Pembelajaran: Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
    • Pembimbingan Pengembangan Profesional Guru: Membimbing guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas (PTK) atau pengembangan keprofesian berkelanjutan lainnya.
  4. Kompetensi Evaluasi Pendidikan: Kemampuan dalam menilai dan menganalisis data pendidikan.
    • Perencanaan Evaluasi: Menyusun rencana evaluasi.
    • Pelaksanaan Evaluasi: Melaksanakan evaluasi hasil belajar siswa dan kinerja guru/kepala sekolah.
    • Pengolahan dan Analisis Data: Mampu mengolah dan menganalisis data hasil evaluasi.
    • Penyusunan Laporan: Menyusun laporan hasil evaluasi dan rekomendasi.
  5. Kompetensi Penelitian dan Pengembangan (Litbang): Kemampuan untuk melakukan penelitian untuk perbaikan pendidikan.
    • Identifikasi Masalah Penelitian: Mampu mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti.
    • Penyusunan Proposal: Mampu menyusun proposal penelitian.
    • Pelaksanaan Penelitian: Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah dan perumusan kebijakan.
    • Penulisan Karya Ilmiah: Menulis karya tulis ilmiah dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu.
  6. Kompetensi Sosial: Kemampuan berinteraksi dan bekerja sama dengan pihak lain.
    • Kerja Sama: Mampu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas diri dan tugas.
    • Aktif dalam Asosiasi: Aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan.

Implikasi Penting bagi Kita:

Sebagai pengawas, peraturan ini mengingatkan kita untuk:

  • Terus Mengembangkan Diri: Secara berkelanjutan meningkatkan keenam kompetensi ini.
  • Menjalankan Tugas Sesuai Standar: Memastikan setiap kegiatan pengawasan kita sesuai dengan standar yang ditetapkan.
  • Menjadi Teladan: Menjadi contoh bagi guru dan kepala sekolah dalam profesionalisme dan integritas.

Demikianlah ringkasan penting mengenai Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007. Ini adalah fondasi penting bagi kita dalam menjalankan peran sebagai pengawas yang profesional dan berintegritas.

Referensi:

Kementerian Pendidikan Nasional. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.

Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007Download

PermenpanRB Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru

PermenpanRB Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru ini adalah kebijakan yang sangat fundamental karena mengintegrasikan berbagai jabatan fungsional di bidang pendidikan ke dalam satu Jabatan Fungsional Guru. Ini adalah perubahan besar yang perlu kita pahami bersama.

Mengapa Integrasi Jabatan Fungsional Guru Ini Penting?

Peraturan ini lahir dengan pertimbangan utama untuk:

  1. Pengembangan Karier dan Profesionalisme: Untuk memastikan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di bidang pendidikan (PAUD formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah) dapat mengembangkan karier dan profesionalisme mereka dengan lebih terstruktur.
  2. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Dengan mengintegrasikan beberapa jabatan fungsional menjadi satu, diharapkan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan menjadi lebih efisien dan efektif.

Apa Saja yang Diintegrasikan ke dalam Jabatan Fungsional Guru?

Peraturan ini secara tegas mencabut dan menyatakan tidak berlaku beberapa peraturan sebelumnya yang mengatur jabatan fungsional lain, yang artinya jabatan-jabatan ini kini diintegrasikan ke dalam Jabatan Fungsional Guru:

  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya.
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (serta perubahannya, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016).

Artinya, Jabatan Fungsional Penilik, Pamong Belajar, dan Pengawas Sekolah kini berada di bawah payung Jabatan Fungsional Guru.

Poin-Poin Kunci dari Peraturan Ini:

  • Definisi Jabatan Fungsional Guru: Guru adalah Jabatan Fungsional (JF) yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
  • Tugas Pokok: Tugas pokok Jabatan Fungsional Guru mencakup segala kegiatan yang terkait dengan pembelajaran dan pengembangan peserta didik.
  • Jenjang Jabatan dan Pangkat: Peraturan ini mengatur jenjang jabatan dan pangkat bagi Jabatan Fungsional Guru.
  • Angka Kredit: Sistem angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jenjang jabatan akan disesuaikan dengan skema integrasi ini.
  • Kenaikan Pangkat dan Jabatan: Prosedur dan persyaratan untuk kenaikan pangkat dan jenjang jabatan akan mengikuti ketentuan baru dalam Peraturan ini.
  • Perpindahan/Pengangkatan: Ketentuan mengenai pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian (inpassing) juga diatur.
  • Pengembangan Kompetensi: Guru dalam JF Guru tetap wajib dan didorong untuk terus mengembangkan kompetensinya.

Implikasi Penting bagi Kita di SMA:

  • Bagi Guru: Guru akan memiliki jalur karier yang lebih terintegrasi dan fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Sistem angka kredit mungkin akan mengalami penyesuaian.
  • Bagi Pengawas Sekolah: Jabatan Pengawas Sekolah secara fungsional kini menjadi bagian dari Jabatan Fungsional Guru. Ini berarti ada penyesuaian dalam tata kelola dan sistem kepangkatan bagi Bapak/Ibu pengawas. Peran pengawas akan tetap vital dalam peningkatan mutu pendidikan, namun mungkin dengan penyesuaian administratif dan kepangkatan sesuai PermenpanRB ini.
  • Harmonisasi: Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi dan keselarasan dalam pengelolaan karier pendidik di Indonesia.

Tanggal Berlaku:

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 21 Mei 2024.

Demikianlah ringkasan penting mengenai PermenpanRB Nomor 21 Tahun 2024. Ini adalah langkah maju dalam upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik di Indonesia. Mari kita pelajari lebih lanjut dan sesuaikan diri dengan perubahan ini.

Referensi:

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2024. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

permenpanrb-no-21-tahun-2024Download

Administrasi Guru Bimbingan Konseling (BP/BK) di SMA

Administrasi merupakan suatu proses atau kegiatan yang terdokumentasi secara lengkap meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya atau aset meliputi manusia, keuangan, material, dan informasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut KBBI, administrasi merupakan usaha dan kegiatan yang terstruktur dan bertujuan, mencakup berbagai aspek mulai dari penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, kebijakan, kegiatan penyelenggaraan, tata usaha dan kerja sama. Menurut Sondang P. Siagian, administrasi merupakan keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Definisi yang diberikan oleh KBBI dan pendapat Siagian di atas juga selaras dengan pendapat George R. Terry, The Liang Gie, William H. Newman, dan Leonard D. White, yakni kegiatan yang berisi perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran yang dilaksanakan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Di lingkungan sekolah, terutama untuk Guru Bimbingan dan Konseling (BP/BK), administrasi berperan penting dalam mendukung pelaksanaan layanan BK yang sistematis, terukur, dan akuntabel.

Berikut adalah daftar administrasi yang idealnya dimiliki oleh guru BK di jenjang SMA, sesuai dengan pedoman dari Kementerian Pendidikan serta standar praktik profesi BK:

  1. Administrasi Umum
    • Program Tahunan BK (Prota BK)
    • Program Semester BK (Promes BK)
    • Silabus dan Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL)
    • Jadwal layanan BK
    • Daftar hadir siswa layanan BK
    • Daftar hadir guru BK
    • Agenda kegiatan harian BK
    • Notulen rapat/koordinasi BK
    • Instrumen evaluasi program BK

 

  1. Administrasi Layanan BK: Layanan BK di sekolah mencakup 4 layanan utama dan 3 kegiatan pendukung, yaitu

A.      Layanan Utama

§  Layanan Orientasi

§  Layanan Informasi

§  Layanan Penempatan dan Penyaluran

§  Layanan Konseling (individual dan kelompok)

Untuk masing-masing layanan tersebut, guru BK wajib memiliki Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) yang terdiri atas:

·         Jurnal pelaksanaan layanan

·         Evaluasi dan refleksi layanan

B.      Kegiatan Pendukung

§  Aplikasi Instrumen

Inventori minat

Tes bakat dan kepribadian

Angket kebutuhan siswa

§  Himpunan Data (Individual Inventory)

Data pribadi, akademik, sosial, dan karier siswa

Catatan perkembangan siswa

§  Konferensi Kasus dan Alih Tangan Kasus

Berita acara konferensi kasus

Formulir rujukan ke pihak luar

 

  1. Administrasi Penilaian dan Evaluasi BK
    • Format evaluasi proses dan hasil layanan BK
    • Laporan kegiatan BK bulanan/semester/tahunan
    • Rekapitulasi kasus dan penanganannya
    • Analisis kebutuhan layanan BK
    • Rekapitulasi hasil angket/inventori

 

  1. Administrasi Khusus

·         Kartu kendali siswa (konseling pribadi)

·         Catatan kasus individual

·         Formulir rujukan (internal/eksternal)

·         Dokumentasi kegiatan (foto, video, laporan kegiatan)

 

  1. Administrasi Kerja Sama

·         Surat undangan dan berita acara kerja sama (dengan orang tua, wali kelas, guru mata pelajaran, tenaga ahli)

·         Laporan hasil home visit

·         Dokumentasi kolaborasi dengan pihak luar (puskesmas, psikolog, LSM, dll)

 

Berikut ini Template administrasi BK/BP yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing.
TEMPLATE ADMINISTRASI WAJIB GURU BK