Category: Pengawas

TKA: TUGAS PENDAMPING PENYELIA

Pendamping Penyelia merupakan personel pendukung dalam struktur pengawasan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK. Peran utamanya adalah membantu penyelia pengawas tanpa menggantikan kewenangan atau tanggung jawab utama penyelia. Pendamping ini ditempatkan pada tingkat provinsi untuk jalur formal dan tingkat kabupaten/kota untuk jalur nonformal, dengan fokus pada dukungan operasional, koordinasi, dan dokumentasi untuk memastikan pengawasan berjalan lancar, transparan, dan akuntabel.

Peran Utama Pendamping Penyelia

  • Dukungan Operasional dan Koordinasi: Bertugas menyediakan informasi terkait satuan pendidikan, berkoordinasi dengan tim teknis di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, serta memfasilitasi komunikasi antar pihak terkait. Ini termasuk memastikan kelancaran proses pengawasan daring melalui aplikasi seperti Zoom dan WhatsApp.
  • Pencatatan dan Pelaporan: Mencatat hasil pengawasan, termasuk temuan, kejadian penting, dan verifikasi rekaman video. Pendamping juga membantu penyusunan laporan resmi, seperti berita acara, yang dilaporkan melalui laman manajemen TKA.
  • Pendukung Integritas Proses: Memastikan bahwa pengawasan tetap objektif dan sesuai prosedur, tanpa intervensi langsung pada tugas penyelia, serta mendukung verifikasi data untuk mencegah konflik kepentingan.

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pendamping Penyelia

Berdasarkan struktur pengawasan, tupoksi pendamping disesuaikan dengan jalur pelaksanaan TKA:

  • Pada Jalur Formal:
    • Membantu penyelia (dari PTN) dalam memantau pengawas ruang secara daring.
    • Koordinasi dengan Tim Teknis Provinsi untuk penempatan pengawas dan verifikasi identitas.
    • Mendukung pencatatan rekaman konferensi video dan transfer ke simpanan eksternal untuk keperluan verifikasi.
  • Pada Jalur Nonformal:
    • Membantu penyelia (dari provinsi) dalam pengawasan di satuan pendidikan nonformal.
    • Koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk informasi lokasi dan dukungan teknis.
    • Memfasilitasi komunikasi dengan pengawas ruang melalui aplikasi percakapan daring, serta pencatatan hasil untuk laporan akhir.

Pendamping Penyelia tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan utama, melainkan berfungsi sebagai fasilitator untuk meningkatkan efisiensi pengawasan secara keseluruhan. Keberadaannya mendukung tujuan TKA agar kredibel dan berintegritas, dengan penekanan pada koordinasi lintas tingkat (pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan).

Referensi

  • Definisi dan peran umum: Halaman 3 (poin 22 pada Penjelasan Umum).
  • Struktur pengawasan jalur formal: Halaman 5 (poin 3: Pendamping Penyelia (Provinsi)).
  • Struktur pengawasan jalur nonformal: Halaman 5 (poin 4: Pendamping Penyelia (Kabupaten/Kota)).
  • Gambar skema: Halaman 39 (Gambar 5.1: Komposisi antara pendamping penyelia, penyelia pengawas, dan pengawas ruang).
  • Alur pengawasan: Halaman 41-42 (Gambar 6.1 dan 6.2: Alur pengawasan jalur formal dan nonformal, termasuk peran pendamping dalam koordinasi).
Petunjuk Teknis Penyelia Pengawas TKA 2025Download

Resume Implementasi Pembelajaran Mendalam Menurut Panduan Pembelajaran dan Asesmen 2025

Dokumen Panduan Pembelajaran dan Asesmen 2025 menyajikan kerangka kerja pembelajaran mendalam untuk pendidikan anak usia dini (PAUD), jenjang pendidikan dasar, dan menengah. Berikut adalah ringkasan implementasi pembelajaran mendalam berdasarkan dokumen tersebut, disusun agar mudah dipahami, lengkap dengan referensi halaman.

1. Konsep Pembelajaran Mendalam

Pembelajaran mendalam dirancang untuk membantu murid mencapai tujuan belajar melalui pengalaman belajar yang bermakna, berpusat pada murid, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi. Pendekatan ini menekankan pemahaman mendalam, motivasi intrinsik, dan pengembangan strategi belajar (Halaman 12-13). Pembelajaran mendalam terdiri dari empat komponen utama:

  • Dimensi Profil Lulusan: Fokus pada pengembangan karakter, kompetensi, dan keterampilan murid untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat (Halaman 13).
  • Prinsip Pembelajaran: Pembelajaran berpusat pada murid, kontekstual, dan berkeadilan (Halaman 12, 21).
  • Pengalaman Belajar: Meliputi memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan, yang mendorong murid untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman nyata (Halaman 16-18).
  • Asesmen: Mengintegrasikan asesmen formatif dan sumatif untuk memberikan umpan balik yang mendukung proses belajar (Halaman 21, 44-46).

2. Implementasi Pembelajaran Mendalam

a. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran mendalam berfokus pada analisis Capaian Pembelajaran (CP), penyusunan tujuan pembelajaran, dan alur pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid (Halaman 23-33). Langkah-langkahnya meliputi:

  • Analisis CP: Mengidentifikasi kompetensi dan lingkup materi untuk setiap fase pendidikan (Halaman 24-29).
  • Penyusunan Tujuan Pembelajaran: Merumuskan tujuan yang jelas, terukur, dan relevan, misalnya dengan pendekatan backward design (Halaman 31, 41).
  • Perencanaan Asesmen: Mengintegrasikan asesmen formatif untuk memantau perkembangan murid dan asesmen sumatif untuk mengevaluasi capaian akhir (Halaman 34, 44-46).

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran mendalam menekankan keterpaduan antara pembelajaran dan asesmen. Pendidik menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan memotivasi murid untuk aktif belajar (Halaman 20, 58). Contoh praktik pedagogis meliputi:

  • Penggunaan model pembelajaran berbasis proyek atau masalah untuk mendorong pemikiran kritis (Halaman 19).
  • Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran yang interaktif (Halaman 20).
  • Contoh kegiatan: Pada jenjang SMP, murid menganalisis konsep bilangan bulat melalui permasalahan jual-beli untuk memperkuat literasi finansial (Halaman 116-119).

c. Asesmen dalam Pembelajaran Mendalam

Asesmen dirancang untuk memberikan informasi faktual tentang perkembangan murid, bukan hanya mengukur hasil belajar. Pendekatan asesmen meliputi:

  • Asesmen Formatif: Dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik, seperti observasi, diskusi, atau proyek (Halaman 44-46, 122).
  • Asesmen Sumatif: Mengevaluasi capaian pembelajaran pada akhir periode, misalnya melalui uji kompetensi atau laporan (Halaman 48, 57).
  • Pendekatan Deskripsi Kriteria: Menilai berdasarkan kriteria ketercapaian, seperti “Mulai Memahami”, “Memahami”, atau “Sangat Memahami” (Halaman 49, 51-53).
  • Contoh: Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia (Fase C), murid dinilai berdasarkan kemampuan menulis laporan dengan kriteria yang jelas (Halaman 106).

d. Pengolahan dan Pelaporan Hasil Asesmen

Hasil asesmen diolah untuk memberikan gambaran capaian kompetensi murid, baik secara kuantitatif (rentang nilai) maupun kualitatif (deskripsi naratif). Laporan hasil belajar disusun untuk setiap jenjang, mencakup intrakurikuler dan kokurikuler, serta disampaikan kepada orang tua secara periodik (Halaman 60-71, 136-148). Contoh:

  • Rapor PAUD mencakup deskripsi perkembangan motorik dan kemampuan sosial murid (Halaman 136-141).
  • Rapor SMP/SMA mencantumkan nilai mata pelajaran dan catatan ketercapaian kompetensi (Halaman 146-148).

e. Refleksi dan Tindak Lanjut

Refleksi dilakukan oleh murid, pendidik, dan kepala sekolah untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Tindak lanjut mencakup perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan hasil asesmen (Halaman 79-80). Contoh refleksi:

  • Murid menggunakan emoji untuk mengekspresikan pemahaman mereka (Halaman 130-131).
  • Pendidik menyesuaikan strategi pengajaran berdasarkan hasil asesmen awal (Halaman 127).

3. Contoh Implementasi pada Berbagai Jenjang

  • PAUD: Pembelajaran berbasis tema, seperti “Rumahku/Peralatan Dapur”, dengan tujuan mengembangkan kemampuan motorik dan sosial melalui kegiatan bermain (Halaman 109-111).
  • SD: Pembelajaran interdisipliner, seperti mengintegrasikan Bahasa Indonesia dan IPAS untuk menganalisis data dalam bentuk diagram (Halaman 113-114, 108).
  • SMP: Pembelajaran matematika dengan konteks jual-beli untuk mengasah literasi finansial (Halaman 116-119).
  • SMA: Proyek prakarya pengolahan pangan nusantara untuk mengembangkan keterampilan analisis dan presentasi (Halaman 123-134).

4. Dukungan Teori

Pembelajaran mendalam didukung oleh teori taksonomi pembelajaran, seperti:

  • Taksonomi SOLO: Mengevaluasi tingkat pemahaman murid dari pre-struktural hingga relasional (Halaman 83).
  • Teori Tighe & Wiggins: Menekankan enam bentuk pemahaman, seperti penjelasan, interpretasi, dan aplikasi (Halaman 86-87).
  • Taksonomi Marzano: Mengklasifikasikan tujuan pembelajaran ke dalam enam level, dari pengambilan informasi hingga pengambilan keputusan (Halaman 88).

5. Kesimpulan

Implementasi pembelajaran mendalam berfokus pada pengalaman belajar yang bermakna, asesmen yang mendukung perkembangan murid, dan refleksi untuk perbaikan berkelanjutan. Pendekatan ini memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan murid, sekaligus mematuhi regulasi pemerintah, seperti Peraturan Menteri No. 0466/HK/2025 (Halaman 11). Dokumen ini menjadi panduan inspiratif bagi pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan kontekstual.

Panduan Pembelajaran dan Asesmen 2025Download

Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 45 Tahun 2025 tentang Kerangka Asesmen Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk SMA/MA dan SMK/MAK

1. Latar Belakang dan Tujuan

Dokumen ini merupakan pedoman resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengatur Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SMA/MA dan SMK/MAK pada tahun 2025. TKA bertujuan untuk:

  • Mengukur penguasaan akademik siswa berdasarkan Kurikulum Merdeka.
  • Menilai pemahaman konseptual, penerapan pengetahuan, dan kemampuan berpikir kritis dalam konteks kehidupan nyata.
  • Memberikan model bagi pendidik untuk merancang penilaian yang mendukung pembelajaran berbasis kompetensi.
  • Memastikan keselarasan dengan standar nasional dan kebutuhan global, seperti keterampilan abad 21.

Dasar Hukum:

  • UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  • UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
  • Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Relevansi untuk Sekolah Binaan:

  • TKA menjadi alat evaluasi penting untuk mengukur capaian pembelajaran siswa.
  • Sekolah binaan perlu memahami kerangka ini untuk menyesuaikan pembelajaran dan persiapan siswa menghadapi asesmen.

2. Struktur dan Komponen Utama TKA

A. Mata Uji

TKA terbagi menjadi dua kategori:

  1. Mata Uji Wajib (diikuti semua siswa SMA/MA dan SMK/MAK):
    • Bahasa Indonesia
    • Matematika
    • Bahasa Inggris
  2. Mata Uji Pilihan (dipilih sesuai minat siswa):
    • Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut
    • Matematika Tingkat Lanjut
    • Bahasa Inggris Tingkat Lanjut
    • Fisika
    • Kimia
    • Biologi
    • Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/Pendidikan Pancasila
    • Ekonomi
    • Geografi
    • Sosiologi
    • Sejarah
    • Antropologi
    • Bahasa Asing (Prancis, Jerman, Jepang, Mandarin, Korea, Arab)
    • Produk/Projek Kreatif dan Kewirausahaan

B. Jenis Soal

TKA menggunakan berbagai jenis soal untuk mengukur kompetensi:

  1. Pilihan Ganda (PG): Memilih satu jawaban benar dari opsi yang diberikan.
  2. Pilihan Ganda Kompleks (PGK):
    • PGK Kategori: Memilih pernyataan benar/salah atau sesuai/tidak sesuai.
    • PGK Multiple Choice Multiple Answer (MCMA): Memilih lebih dari satu jawaban benar.
  3. Uraian: Menyusun jawaban naratif atau solusi masalah.

C. Kompetensi yang Diukur

TKA mengukur tiga tingkat kompetensi kognitif:

  1. Pemahaman (Literal): Memahami fakta, informasi, atau kosakata dalam teks/konteks.
  2. Penerapan: Mengaplikasikan konsep atau prinsip dalam situasi nyata.
  3. Penalaran: Menganalisis, mengevaluasi, atau menyimpulkan berdasarkan data/fakta.

Contoh:

Bahasa Inggris: Memahami teks sederhana, menyimpulkan informasi tersirat, reorganisasi kalimat

Bahasa Indonesia: Mengidentifikasi informasi eksplisit, menyimpulkan makna tersirat, mengevaluasi gagasan dalam teks.

Matematika: Memahami konsep aljabar, menerapkan geometri dalam masalah praktis, menalar hubungan data.

3. Muatan dan Kompetensi per Mata Uji

A. Mata Uji Wajib

  1. Bahasa Indonesia:
    • Muatan: Membaca teks informatif dan sastra, memahami informasi eksplisit/tersirat, mengevaluasi gagasan, menyusun ringkasan.
    • Kompetensi:
      • Mengidentifikasi informasi utama.
      • Menyimpulkan makna tersirat.
      • Mengevaluasi fakta/opini.
      • Menyajikan kembali isi teks secara ringkas.
    • Konteks: Kehidupan sehari-hari, sosial, akademik.
  2. Matematika:
    • Muatan: Bilangan, aljabar, geometri, statistika, probabilitas.
    • Kompetensi:
      • Memahami konsep matematika.
      • Mengaplikasikan konsep dalam masalah nyata.
      • Menarik kesimpulan valid dari data/informasi.
    • Konteks: Permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari, seperti perhitungan keuangan atau pengukuran.
  3. Bahasa Inggris:
    • Muatan: Teks fungsional sederhana (iklan, pengumuman), tata bahasa dasar, kosa kata sehari-hari.
    • Kompetensi:
      • Memahami informasi eksplisit (literal).
      • Menyimpulkan informasi tersirat (inferensial).
      • Menyusun kalimat/paragraf secara logis.
    • Konteks: Situasi personal, keluarga, atau global (contoh: pariwisata, teknologi).

B. Mata Uji Pilihan

  1. Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut:
    • Fokus pada analisis teks kompleks, evaluasi gagasan, dan respons kritis terhadap teks sastra/informatif.
    • Contoh Kompetensi: Menilai fakta/opini, mengidentifikasi diri dengan tokoh dalam teks.
  2. Matematika Tingkat Lanjut:
    • Meliputi analisis fungsi, trigonometri, statistika lanjutan.
    • Contoh Kompetensi: Menyelesaikan masalah geometri kompleks, memprediksi tren data.
  3. Bahasa Inggris Tingkat Lanjut:
    • Mengukur kompetensi setara CEFR B1 (intermediate), seperti memahami teks akademik dan menyusun argumen.
    • Contoh Kompetensi: Menyimpulkan informasi tersirat dari artikel teknologi.
  4. Fisika:
    • Muatan: Kinematika, dinamika, termodinamika, listrik, optik.
    • Kompetensi: Menganalisis fenomena fisika, merancang solusi teknologi.
    • Konteks: Efisiensi energi, inovasi teknologi.
  5. Kimia:
    • Muatan: Struktur atom, ikatan kimia, stoikiometri, kimia lingkungan.
    • Kompetensi: Memahami konsep kimia, menerapkan prinsip dalam pengelolaan limbah.
    • Konteks: Fenomena kimia dalam kehidupan sehari-hari.
  6. Biologi:
    • Muatan: Ekosistem, genetika, bioteknologi, sistem tubuh manusia.
    • Kompetensi: Menganalisis hubungan ekosistem, mengevaluasi dampak bioteknologi.
    • Konteks: Kesehatan, lingkungan, teknologi.
  7. PPKn/Pendidikan Pancasila:
    • Muatan: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman.
    • Kompetensi: Menganalisis penerapan Pancasila, mengevaluasi isu keberagaman.
    • Konteks: Kehidupan bernegara, gotong royong.
  8. Ekonomi:
    • Muatan: Ekonomi mikro/makro, keuangan, akuntansi dasar.
    • Kompetensi: Menganalisis data ekonomi, menyelesaikan masalah keuangan.
    • Konteks: UKM, perdagangan internasional.
  9. Geografi:
    • Muatan: Wilayah, lingkungan, mitigasi bencana.
    • Kompetensi: Menganalisis fenomena geografi, merancang strategi mitigasi.
    • Konteks: Abrasi pantai, konservasi lingkungan.
  10. Sosiologi:
    • Muatan: Interaksi sosial, perubahan sosial, masalah sosial.
    • Kompetensi: Menganalisis gejala sosial, merancang penelitian sederhana.
    • Konteks: Globalisasi, keberagaman masyarakat.
  11. Sejarah:
    • Muatan: Pengantar ilmu sejarah, kerajaan Hindu-Buddha, kemerdekaan.
    • Kompetensi: Menganalisis peristiwa sejarah, menarik pelajaran dari masa lalu.
    • Konteks: Perlawanan kolonial, reformasi.
  12. Antropologi:
    • Muatan: Kebudayaan, sistem sosial, etnografi.
    • Kompetensi: Mengidentifikasi makna budaya, menganalisis fenomena sosial.
    • Konteks: Tradisi lokal (contoh: Subak Bali).
  13. Bahasa Asing (Prancis, Jerman, Jepang, Mandarin, Korea, Arab):
    • Muatan: Teks sederhana, tata bahasa dasar, kosa kata sehari-hari.
    • Kompetensi: Memahami teks literal/inferensial, menyusun kalimat logis.
    • Konteks: Situasi komunikasi sehari-hari (setara CEFR A1).
  14. Produk/Projek Kreatif dan Kewirausahaan:
    • Muatan: Pengelolaan usaha, pemasaran, inovasi produk.
    • Kompetensi: Menganalisis strategi pemasaran, merancang solusi kewirausahaan.
    • Konteks: UKM, promosi digital.

4. Contoh Soal dan Panduan Penilaian

Dokumen menyediakan contoh soal untuk setiap mata uji, yang mencerminkan jenis soal dan kompetensi yang diukur. Berikut adalah ringkasan contoh soal:

  1. Bahasa Indonesia:
    • Soal 1 (PG): Memahami tren pasar UKM dari teks informatif (Kunci: A).
    • Soal 2 (PGK Kategori): Menentukan benar/salah pernyataan tentang kategori data (Kunci: Benar, Benar, Salah).
    • Soal 4-6 (Teks Sastra): Menganalisis teks naratif tentang pengalaman pribadi, fokus pada pemahaman inferensial dan evaluasi (Kunci: C, A).
  2. Matematika:
    • Soal 1 (PGK Kategori): Menentukan benar/salah pernyataan aljabar (Kunci: Salah, Salah).
    • Soal 3 (PG): Menyelesaikan masalah geometri trapesium (Kunci: B).
    • Soal 4 (PG): Menghitung tinggi dinding dengan trigonometri (Kunci: C).
  3. Bahasa Inggris:
    • Soal 1 (PGK Kategori): Menentukan sektor industri yang terdampak AI (Kunci: Yes, Yes, No).
    • Soal 4 (PG): Memahami teks tentang pembayaran digital (Kunci: B).
  4. Fisika:
    • Soal 1 (PGK Kategori): Menganalisis grafik kinematika (Kunci: Grafik 1 dan 2).
    • Soal 3 (PG): Menghitung keseimbangan gaya pada tali sirkus (Kunci: B).
  5. Kimia:
    • Soal 1 (PGK Kategori): Menentukan komposisi larutan (Kunci: Tepat, Tidak Tepat).
    • Soal 2 (PG): Memverifikasi rumus molekul (Kunci: D).
  6. Biologi:
    • Soal 1 (PG): Menganalisis dampak kerusakan organel sel (Kunci: B).
    • Soal 3 (PGK Kategori): Mengevaluasi hubungan ekosistem laut (Kunci: Salah, Benar, Benar).
  7. PPKn:
    • Soal 1 (PGK Kategori): Mengevaluasi penerapan Pancasila dalam gotong royong (Kunci: Benar, Salah, Benar).
    • Soal 4 (PG): Menganalisis peran Mahkamah Konstitusi (Kunci: A).
  8. Ekonomi:
    • Soal 4 (PG): Menganalisis kebijakan impor (Kunci: B).
    • Soal 5 (PG): Menghitung akuntansi keuangan (Kunci: C).
  9. Geografi:
    • Soal 3 (PGK Kategori): Mengevaluasi mitigasi abrasi pantai (Kunci: Salah, Benar, Benar).
    • Soal 5 (PG): Memilih peta mitigasi bencana (Kunci: B).
  10. Sosiologi:
    • Soal 2 (PGK Kategori): Menganalisis gejala sosial dari infografis (Kunci: Sesuai, Tidak Sesuai).
    • Soal 5 (PG): Menanggapi perubahan sosial (Kunci: B).
  11. Sejarah:
    • Soal 2 (PG): Menganalisis tradisi budaya (Kunci: A).
    • Soal 4 (PGK MCMA): Mengevaluasi pergerakan nasional (Kunci: Pernyataan 2, 3, 4).
  12. Antropologi:
    • Soal 1 (PGK Kategori): Menilai pandangan dunia komunitas (Kunci: Tepat, Tidak Tepat).
    • Soal 4 (PGK MCMA): Menganalisis tradisi Subak Bali (Kunci: Pernyataan 1, 2, 4).
  13. Bahasa Asing:
    • Prancis: Memahami teks tentang kehidupan sehari-hari (Kunci: Vrai, Vrai, Faux).
    • Jerman: Menyusun kalimat logis (Kunci: E).
    • Jepang: Menyusun kalimat sederhana (Kunci: A).
    • Mandarin: Memahami kosa kata (Kunci: E).
    • Korea: Menyimpulkan informasi tersirat (Kunci: Benar, Salah, Benar).
    • Arab: Memahami kosa kata dalam konteks (Kunci: A).
  14. Produk/Projek Kreatif dan Kewirausahaan:
    • Soal 1 (PG): Mengevaluasi strategi pemasaran (Kunci: C).
    • Soal 3 (PG): Merancang aplikasi layanan (Kunci: C).

5. Panduan Praktis untuk Sekolah Binaan

Untuk memastikan sekolah binaan dapat memahami dan melaksanakan kerangka TKA 2025, berikut adalah langkah-langkah implementasi:

A. Persiapan Pembelajaran

  1. Pemetaan Kurikulum:
    • Sesuaikan kurikulum sekolah dengan muatan TKA (misalnya, fokus pada literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir kritis).
    • Integrasikan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) untuk mendukung kompetensi seperti gotong royong dan kreativitas.
  2. Pengembangan Materi:
    • Gunakan contoh soal dari dokumen sebagai referensi untuk merancang latihan siswa.
    • Kembangkan materi berbasis konteks nyata, seperti analisis UKM untuk ekonomi atau mitigasi bencana untuk geografi.
  3. Pelatihan Guru:
    • Adakan pelatihan melalui Platform Merdeka Mengajar untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merancang soal berbasis kompetensi.
    • Fokus pada metode pembelajaran interaktif (misalnya, diskusi, proyek, simulasi).

B. Persiapan Siswa

  1. Latihan Soal:
    • Latih siswa dengan soal PG, PGK Kategori, dan PGK MCMA menggunakan contoh dari dokumen.
    • Berikan latihan berbasis teks (sastra, informatif, atau teknis) untuk meningkatkan pemahaman literal dan inferensial.
  2. Simulasi TKA:
    • Adakan simulasi ujian TKA untuk membiasakan siswa dengan format soal dan waktu pengerjaan.
    • Gunakan teknologi (misalnya, aplikasi CBT) untuk simulasi berbasis komputer.
  3. Peningkatan Kompetensi:
    • Fokus pada area lemah berdasarkan Rapor Pendidikan, seperti kreativitas (A.3.3) atau penerapan konsep matematika (A.2).
    • Dorong siswa untuk berpartisipasi dalam proyek kolaboratif untuk meningkatkan gotong royong.

C. Pengelolaan dan Evaluasi

  1. Pemanfaatan Sumber Daya:
    • Alokasikan dana BOS untuk pelatihan guru dan pengadaan materi latihan (lihat RKT/ARKAS dari analisis sebelumnya).
    • Manfaatkan Platform Merdeka Mengajar untuk sumber daya gratis.
  2. Evaluasi Berkala:
    • Lakukan evaluasi triwulanan terhadap kesiapan siswa menggunakan hasil latihan dan simulasi.
    • Gunakan umpan balik siswa dan guru untuk menyesuaikan strategi pembelajaran.
  3. Pelaporan:
    • Pastikan pelaporan data pemanfaatan sumber daya (E.2) dan TIK (E.3) dilakukan dengan akurat untuk mendukung Rapor Pendidikan.
Salinan Perkaban Nomor 45 Tahun 2025 tentang Kerangka Asesmen TKA_SMA_MA dan SMK_MAK (1)Download

Resume Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025

Tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

Berikut adalah resume dari dokumen PERMENDIKDASMEN Nomor 12 Tahun 2025 yang mengatur standar isi kurikulum untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, termasuk Sekolah Menengah Atas (SMA), agar mudah dipahami oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru.

Latar Belakang

Peraturan ini diterbitkan untuk memastikan setiap peserta didik mencapai kriteria minimum ruang lingkup materi yang relevan dengan konsep keilmuan, berdasarkan:

  • Landasan Hukum:
    • Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
    • Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024.

Tujuan dan Prinsip Standar Isi

  • Tujuan: Menjamin peserta didik memperoleh pembelajaran yang mendukung perkembangan holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
  • Prinsip:
    • Berbasis keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
    • Relevan dengan konteks sosial-budaya masyarakat Indonesia yang majemuk.
    • Mengedepankan pembelajaran mendalam (deep learning) untuk mendorong pemahaman, aplikasi, dan refleksi.
    • Mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme, kemandirian, dan kreativitas.

Ruang Lingkup Materi untuk Semua Satuan Pendidikan

Standar isi mencakup muatan wajib dan muatan lokal yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan:

  1. Muatan Wajib:
    • Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (sesuai agama masing-masing peserta didik).
    • Pendidikan Pancasila.
    • Bahasa (Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Bahasa Asing).
    • Matematika.
    • Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
    • Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
    • Seni dan Budaya.
    • Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK).
    • Keterampilan/Kejuruan.
    • Muatan Lokal.
  2. Muatan Lokal: Dapat mencakup Bahasa Daerah dan disusun oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

  • Fokus: Pembinaan anak sejak lahir hingga usia 6 tahun melalui stimulasi untuk mendukung pertumbuhan fisik dan mental.
  • Materi:
    • Pembinaan hidup sehat, adaptasi, keselamatan diri, dan kemandirian.
    • Pengembangan kemampuan dasar seperti bahasa, seni, dan motorik.
    • Untuk anak berkebutuhan khusus: Materi khusus seperti orientasi dan mobilitas (disabilitas netra) atau pengembangan komunikasi (disabilitas rungu).

Pendidikan Dasar (SD dan SMP)

  • Materi Umum:
    • Pendidikan Agama: Mencakup nilai-nilai keimanan, akhlak, dan sejarah agama (misalnya, Al-Qur’an dan hadis untuk Islam, Kitab Suci Weda untuk Hindu).
    • Pendidikan Pancasila: Sejarah Pancasila, nilai-nilai kebangsaan, dan Bhineka Tunggal Ika.
    • Bahasa Indonesia: Strategi berbahasa (menyimak, membaca, berbicara, menulis) dan literasi visual.
    • Matematika: Konsep bilangan, geometri, dan pengenalan peluang sederhana.
    • IPA: Keberagaman hayati, teknologi sederhana, dan pelestarian lingkungan.
    • IPS: Sejarah lokal, dinamika sosial, dan pengenalan ekonomi dasar.
    • Seni dan Budaya: Ekspresi seni sederhana dan pengenalan budaya lokal.
    • PJOK: Aktivitas jasmani untuk kesehatan dan gaya hidup aktif.
  • Materi Khusus untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus:
    • Pembinaan hidup sehat, adaptasi, dan penggunaan alat bantu.
    • Pengembangan kemandirian dan keterampilan spesifik sesuai jenis disabilitas.

Pendidikan Menengah (SMA/MA/SMK/SLB/Paket C)

Fokus utama pada SMA:

  • Mata Pelajaran Wajib (contoh ruang lingkup materi):
    • Pendidikan Agama Islam: Al-Qur’an, hadis, akidah, akhlak, fiqih, dan sejarah peradaban Islam.
    • Pendidikan Agama Kristen: Allah Pencipta, Pemelihara, Penyelamat, nilai-nilai Kristiani, dan peran gereja.
    • Pendidikan Agama Hindu: Kitab Suci Weda, Sraddha dan Bhakti, Yadnya, dan sejarah Hindu di Indonesia.
    • Pendidikan Pancasila: Pancasila sebagai identitas nasional, sistem ekonomi berbasis gotong royong, dan Bhineka Tunggal Ika.
    • Bahasa Indonesia: Teks kompleks (lisan, tulis, visual, multimodal), struktur teks, dan literasi digital.
    • Bahasa Inggris: Teks interaksional/transaksional, kosakata spesifik, dan komunikasi dalam konteks global.
    • Matematika: Aljabar, geometri, statistik, peluang, dan algoritma dasar.
    • IPA: Metabolisme, pewarisan sifat, bioteknologi, dan teori evolusi.
    • IPS: Sosiologi, geografi, ekonomi (mikroekonomi, keuangan dasar), dan mitigasi bencana.
    • Seni dan Budaya: Kreativitas seni, interpretasi karya, dan respons artistik terhadap fenomena sosial.
    • PJOK: Kebugaran, kerja tim, dan advokasi gaya hidup sehat.
    • Teknologi Digital: Algoritma, pemrograman sederhana, dan literasi digital yang etis.
  • Muatan Lokal: Disesuaikan dengan potensi daerah, seperti bahasa daerah atau keterampilan lokal.
  • Materi Khusus untuk SMA Luar Biasa (SLB):
    • Materi umum: Pembinaan hidup sehat, adaptasi, dan kemandirian.
    • Materi khusus: Orientasi dan mobilitas (disabilitas netra), komunikasi (disabilitas rungu), pengembangan gerak (disabilitas fisik), atau interaksi dan perilaku (disabilitas mental).
    • Keterampilan pilihan: Teknik konstruksi, desain pemodelan, teknik mesin, otomotif, elektronika, dll.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

  • Fokus: Keterampilan kejuruan yang relevan dengan dunia kerja.
  • Materi:
    • Muatan wajib seperti SMA, dengan penekanan pada keterampilan praktis.
    • Bidang kejuruan meliputi:
      • Teknik: Konstruksi, otomotif, elektronika, energi terbarukan, geospasial, dll.
      • Agribisnis: Tanaman, perikanan, pengolahan hasil pertanian, kehutanan.
      • Kesehatan: Layanan kesehatan, laboratorium medik, farmasi.
      • Bisnis dan Manajemen: Pemasaran, manajemen perkantoran, akuntansi.
      • Pariwisata dan Kreatif: Perhotelan, kuliner, desain komunikasi visual, busana.
    • Penekanan pada keselamatan kerja, etika profesi, dan pengembangan wirausaha.

Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C)

  • Fokus: Muatan wajib sesuai jenjang pendidikan formal, dengan penekanan pada pemberdayaan dan keterampilan (okupasional, fungsional, vokasional, wirausaha).
  • Materi: Disesuaikan dengan konteks lokal, mencakup proyek terintegrasi untuk kemandirian individu dan masyarakat.

Pihak yang Terlibat

  • Satuan Pendidikan: Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan bertanggung jawab mengimplementasikan standar isi.
  • Pemerintah Daerah: Menyusun muatan lokal sesuai kewenangan.
  • Menteri Agama: Berkoordinasi untuk penyusunan materi Pendidikan Agama.
  • Orang Tua dan Komite Sekolah: Mendukung pelaksanaan kurikulum.

Catatan Penting

  • Kurikulum harus selaras dengan Standar Nasional Pendidikan dan memperhatikan potensi lokal.
  • Pembelajaran dirancang untuk menyenangkan, aman, dan mendukung kreativitas serta kolaborasi.
  • Untuk peserta didik berkebutuhan khusus, kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, termasuk penggunaan alat bantu dan teknologi adaptif.
  • Standar isi mendukung pengembangan kemandirian, kapasitas, dan penguatan sosial-ekonomi peserta didik.

Adapun status P5 menurut Permendikdasmen No 12 Tahun 2025 adalah Status P5 P5 tidak digantikan, tetapi tetap menjadi bagian integral dari kurikulum, khususnya dalam Kurikulum Merdeka, yang ditekankan dalam Permen Nomor 12 Tahun 2024 dan perubahannya pada Permen Nomor 13 Tahun 2025. P5 merupakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan karakter dan kompetensi peserta didik sesuai Profil Pelajar Pancasila. Dalam dokumen-dokumen tersebut, P5 diintegrasikan sebagai bagian dari muatan kokurikuler untuk mendukung pembelajaran mendalam (deep learning) dan pengembangan kemandirian serta nilai-nilai Pancasila.

P5 sendiri berperan penting dalam Kurikulum mengingat tujuan P5 adalah mengembangkan karakter dan kompetensi peserta didik berdasarkan Profil Pelajar Pancasila, yang mencakup:

  • Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
  • Berkebinekaan global.
  • Bergotong royong.
  • Mandiri.
  • Bernalar kritis.
  • Kreatif.

Maka P5 diimplementasikan melalui proyek-proyek tematik yang relevan dengan muatan wajib (seperti Pendidikan Pancasila, IPS, dan Seni Budaya) dan muatan lokal. Proyek ini dirancang untuk mengintegrasikan pembelajaran lintas mata pelajaran, mendorong kolaborasi, dan menghubungkan materi dengan konteks kehidupan nyata. Implementasi P5 di semua satuan pendidikan, termasuk SMA, diatur sebagai berikut:

  1. P5 menggunakan pendekatan berbasis proyek (project-based learning) yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan eksplorasi, diskusi, dan refleksi.
  2. Proyek dirancang berdasarkan tema-tema yang relevan dengan konteks lokal, seperti kearifan lokal, keberagaman budaya, atau isu sosial-ekonomi, sesuai dengan muatan lokal yang diatur oleh pemerintah daerah.

Contoh tema P5: kewirausahaan, pelestarian lingkungan, atau penguatan identitas nasional.

Dalam Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025, P5 termasuk dalam kegiatan kokurikuler dengan alokasi waktu tertentu, misalnya, untuk SMA, beberapa mata pelajaran seperti Bahasa Indonesia memiliki alokasi 18 JP (Jam Pelajaran) per tahun untuk kegiatan kokurikuler, termasuk P5.

Satuan pendidikan memiliki fleksibilitas untuk menentukan jadwal P5, yang dapat diintegrasikan dalam intrakurikuler (misalnya, melalui proyek tematik dalam mata pelajaran) atau sebagai kegiatan terpisah.

Maka dapat disimpulkan, P5 tetap menjadi komponen utama dalam Kurikulum Merdeka, sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2024 dan diperkuat dalam Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025. Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 memberikan fleksibilitas lebih besar kepada satuan pendidikan untuk menyesuaikan tema P5 dengan kebutuhan lokal dan minat peserta didik. Misalnya, SMA dapat memilih mata pelajaran pilihan (seperti Koding dan Kecerdasan Artifisial) yang diintegrasikan dengan P5 untuk mendukung keterampilan abad 21. Integrasi dengan Ekstrakurikuler: Dalam Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025, P5 dapat diintegrasikan dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka atau karya ilmiah untuk memperkuat pengembangan karakter dan keterampilan.

Contoh Pelaksanaan di SMA:

a. Perencanaan: Kepala sekolah dan guru merancang proyek P5 berdasarkan analisis kebutuhan peserta didik dan sumber daya sekolah. Proyek harus selaras dengan visi pendidikan nasional dan konteks lokal.

b. Pelaksanaan: Guru memfasilitasi peserta didik untuk bekerja dalam kelompok, mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan mempresentasikan hasil proyek. Contohnya, proyek tentang pelestarian budaya lokal dapat melibatkan penelitian, pameran seni, atau kegiatan komunitas.

c. Penilaian: Penilaian P5 bersifat formatif, fokus pada proses dan hasil, seperti kemampuan kolaborasi, kreativitas, dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Penilaian dapat dilakukan melalui observasi, laporan proyek, atau presentasi.

Untuk informasi lebih lanjut, pengawas, kepala sekolah, dan guru dapat merujuk ke Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 atau menghubungi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

PERMENDIKDASMEN-12-2025 STANDAR ISIDownload

Resume Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025

Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

Berikut adalah resume dari dokumen PERMENDIKDASMEN Nomor 13 Tahun 2025 yang berfokus pada perubahan kurikulum untuk semua satuan pendidikan, terutama Sekolah Menengah Atas (SMA), agar mudah dipahami oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru.

Latar Belakang

Peraturan ini merupakan perubahan atas Permen Nomor 12 Tahun 2024 yang mengatur kurikulum untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Perubahan ini bertujuan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan nasional, perkembangan zaman, dan nilai-nilai pendidikan yang relevan, dengan landasan hukum seperti UUD 1945 Pasal 17 ayat (3) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Tujuan dan Prinsip Kurikulum

  • Tujuan Kurikulum: Membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berkarakter, berkontribusi positif bagi masyarakat, serta memiliki kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik.
  • Prinsip Kurikulum:
    • Berbasis keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
    • Relevan dengan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang majemuk.
    • Berorientasi pada pembelajaran mendalam (deep learning) yang mendorong pemahaman, aplikasi, dan refleksi.
    • Mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme, kemandirian, dan kreativitas.
    • Mengacu pada gagasan pendidikan tokoh seperti Ki Hajar Dewantara (kebebasan berekspresi) dan K.H. Ahmad Dahlan (pendidikan sebagai transformasi sosial).

Kerangka Dasar Kurikulum

Kerangka dasar kurikulum mencakup:

  1. Tujuan: Mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia seutuhnya.
  2. Prinsip: Pembelajaran yang menyenangkan, kolaboratif, dan relevan dengan konteks sosial.
  3. Landasan Filosofis: Pendidikan sebagai alat transformasi sosial dan pembentukan karakter.
  4. Landasan Sosiologis: Menghormati keberagaman suku, budaya, dan bahasa Indonesia.
  5. Landasan Psikopedagogis: Berfokus pada perkembangan peserta didik melalui pembelajaran bermakna (meaningful learning).
  6. Pendekatan Pembelajaran Mendalam: Mendorong eksplorasi, diskusi, dan refleksi untuk membangun pemahaman mendalam.

Struktur Kurikulum SMA

Struktur kurikulum untuk SMA mencakup:

  • Mata Pelajaran Wajib:
    • Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (sesuai agama masing-masing peserta didik).
    • Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), serta Seni dan Budaya.
    • Alokasi waktu intrakurikuler dan kokurikuler bervariasi, misalnya:
      • Bahasa Indonesia: 90 JP intrakurikuler + 18 JP kokurikuler = 108 JP/tahun.
      • Pendidikan Pancasila: 72 JP intrakurikuler/tahun.
  • Mata Pelajaran Pilihan:
    • Peserta didik dapat memilih 4–5 mata pelajaran pilihan berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan, seperti Koding dan Kecerdasan Artifisial, Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, Seni Tari, atau Prakarya.
    • Pilihan dapat diubah paling lambat pada kelas XI semester 2 berdasarkan penilaian ulang.
  • Muatan Lokal: Mencakup seni budaya, prakarya, bahasa, teknologi, atau PJOK, yang dapat diintegrasikan ke mata pelajaran lain atau berdiri sendiri.
  • Ekstrakurikuler:
    • Wajib menyediakan kegiatan seperti Pramuka atau kepanduan lainnya.
    • Jenis kegiatan meliputi:
      1. Krida: Pramuka, Palang Merah Remaja, Paskibraka.
      2. Karya ilmiah: Kegiatan Ilmiah Remaja, penelitian.
      3. Latihan olah-bakat: Olahraga, seni, teknologi informasi.
      4. Keagamaan: Pesantren kilat, ceramah keagamaan.
    • Tujuan ekstrakurikuler:
      • Mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik.
      • Meningkatkan kompetensi sosial, kognitif, dan psikomotorik.
      • Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mendukung persiapan karier.
    • Pengembangan ekstrakurikuler melibatkan analisis sumber daya, identifikasi kebutuhan peserta didik, dan penyusunan program terintegrasi dalam Rencana Kerja Sekolah.

Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

  • Struktur kurikulum SMK mencakup mata pelajaran umum, kejuruan, pilihan, dan muatan lokal.
  • Total alokasi waktu untuk mata pelajaran pilihan dan muatan lokal: masing-masing 72 JP/tahun.
  • Fokus pada keterampilan kejuruan yang relevan dengan dunia kerja, dengan fleksibilitas memilih mata pelajaran sesuai minat.

Kurikulum Sekolah Luar Biasa (SLB)

  • Mata pelajaran wajib mencakup Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, PJOK, Seni dan Budaya, serta keterampilan seperti Tata Busana, Tata Boga, atau Teknologi Informasi.
  • Program Kebutuhan Khusus wajib untuk peserta didik dengan disabilitas, misalnya pengembangan orientasi dan komunikasi untuk penyandang disabilitas netra.
  • Alokasi waktu untuk SLB kelas X:
    • Total JP mata pelajaran wajib: 1.062 JP intrakurikuler + 306 JP kokurikuler = 1.368 JP/tahun.
    • Muatan lokal: 72 JP/tahun.
  • Peserta didik kelas XI wajib mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) minimal 1 bulan untuk keterampilan.

Kurikulum Pendidikan Kesetaraan

  • Terdiri atas Program Paket A, B, dan C, dengan mata pelajaran wajib dan muatan pemberdayaan serta keterampilan (okupasional, fungsional, vokasional, dan wirausaha).
  • Mata pelajaran wajib mengacu pada standar nasional pendidikan formal.

Pihak yang Terlibat

  • Satuan Pendidikan: Kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan pembina ekstrakurikuler bertanggung jawab mengembangkan kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler.
  • Komite Sekolah/Madrasah: Memberikan dukungan dan saran untuk keberhasilan program.
  • Orang Tua: Berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan ekstrakurikuler.

Catatan Penting

  • Satuan pendidikan harus menyesuaikan kurikulum dengan sumber daya yang tersedia dan kebutuhan peserta didik.
  • Pembelajaran mendalam ditekankan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, aman, dan mendukung kreativitas serta kolaborasi.
  • Pengembangan kurikulum dan ekstrakurikuler harus selaras dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) atau Standar Kompetensi Kerja Khusus Penyandang Disabilitas (SK3PD).

Penutup

Peraturan ini diterbitkan untuk memastikan kurikulum pendidikan relevan dengan perkembangan zaman, mendukung pembentukan karakter, dan mempersiapkan peserta didik untuk berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Pengundangan dilakukan melalui Berita Negara Republik Indonesia, ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti.

PERMENDIKDASMEN-13-2025 TENTANG KURIKULUMDownload

Memahami Kepmendikdasmen 82/O/2025 – Redistribusi Guru ASN

Pendidikan bermutu adalah hak semua anak bangsa, tak peduli di sekolah negeri atau swasta. Kepmendikdasmen Nomor 82/O/2025 hadir sebagai pedoman teknis redistribusi Guru ASN ke sekolah swasta agar pemerataan guru benar-benar terwujud.

Redistribusi ini membantu sekolah swasta yang kekurangan guru agar kualitas belajar tetap terjaga. Guru ASN yang dikirim harus memenuhi syarat, seperti kualifikasi akademik, pangkat, kinerja, dan rekam jejak baik. Sekolah penerima juga wajib memenuhi kriteria administrasi dan operasional.

Prosesnya jelas: sekolah mengajukan permohonan dua kali setahun, diverifikasi dinas, direkomendasikan tim pertimbangan, lalu ditetapkan oleh pejabat berwenang. Redistribusi berlaku 4 tahun dan bisa diperpanjang sekali.

Pemerintah pusat, pemda, dinas, hingga sekolah punya peran penting: saling mendukung, melapor, memantau, dan memastikan guru yang diredistribusi benar-benar berkinerja baik.

Melalui kebijakan ini, diharapkan tak ada lagi sekolah swasta yang kekurangan guru bermutu. Namun demikian, syarat dan ketentuan tetap berlaku ya. Mari pelajari baik-baik pedoman ini agar dapat diimplementasikan dengan tepat.

Ada 5 (lima) kriteria sekolah penerima, yaitu: anggaran penerimaannya lebih kecil dari kebutuhan biaya operasional, sudah memiliki izin operasional, terdaftar di Dapodik minimal 3 tahun, sudah melaksanakan kurikulum resmi, memiliki peserta didik WNI dan menggunakan Bahasa Indonesia, dan memiliki rombongan belajar lengkap serta sesuai aturan.

Adapun syarat untuk guru yang diredistribusikan yaitu:
PNS: Minimal S1/D4 terakreditasi, memiliki Pangkat minimal Penata Muda I (III/b), kinerja minimal predikat Baik 2 tahun terakhir, sehat jasmani rohani & bebas narkoba, tidak pernah dihukum disiplin sedang/berat, dan tidak sedang menjadi tersangka/terpidana.

PPPK: Syarat serupa PNS, plus jabatan minimal Guru Ahli Pertama.

Yuk, kawal bersama agar kebijakan ini berjalan tepat sasaran!

Kepmendikdasmen_82_O_2025_Petunjuk_Teknis_Mekanisme_Redistribusi_Guru_ASN_pada_Satuan_Pendidikan_yang_Diselenggarakan_oleh_MasyarakatDownload

Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025: Pemenuhan Beban Kerja Guru

 Berikut adalah resume terpadu dan mudah dipahami dari:

🟦 Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025

Tentang: Pemenuhan Beban Kerja Guru

📌 Latar Belakang

Permendikdasmen ini menggantikan Permendikbud No. 15 Tahun 2018 (dan perubahannya) karena tidak lagi sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang baru.
Fokus utamanya adalah:

  • Peningkatan mutu pembelajaran
  • Penguatan pendidikan karakter
  • Pengembangan bakat dan minat murid

⚖️ Dasar Hukum

  • UUD 1945 Pasal 17 ayat (3)
  • UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  • PP No. 74 Tahun 2008 jo. PP No. 19 Tahun 2017
  • Perpres No. 188 Tahun 2024
  • Permendikdasmen No. 1 Tahun 2024

⏱️ Ketentuan Umum Beban Kerja Guru

  • Total waktu kerja: 37 jam 30 menit per minggu (di luar jam istirahat)
  • Ruang lingkup beban kerja:
    1. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan
    2. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan
    3. Menilai hasil belajar
    4. Membimbing dan melatih murid
    5. Melaksanakan tugas tambahan

📘 Pelaksanaan Pembelajaran & Pembimbingan

Komponen KegiatanJumlah Jam Tatap Muka (TM) / Minggu
Guru Mapel (pembelajaran)Min. 24 jam – maks. 40 jam TM
Guru BK/BK inklusif (pembimbingan)Min. 5 rombel per tahun (bisa dikecualikan)
Wali kelas (pendampingan akademik)2 jam TM per minggu

⚠️ Pengecualian bagi guru di sekolah inklusif, daerah layanan khusus, luar negeri, atau ketika distribusi jam tidak memungkinkan 24 jam.

👥 Tugas Tambahan Guru

A. Tugas Tambahan Utama (dihitung penuh menggantikan jam TM)

JabatanEkuivalensi Beban Kerja / Minggu
Wakil Kepala Sekolah12 jam TM
Ketua Program Keahlian12 jam TM
Kepala Perpustakaan12 jam TM
Kepala Lab/Bengkel/Unit Produksi12 jam TM
Guru Pembimbing Khusus (inklusi/terpadu)6 jam TM

B. Tugas Tambahan Lain (Maks. 6 jam TM/minggu kumulatif)

Tugas TambahanEkuivalensi Jam TM per Minggu
Wali Kelas, Pembina OSIS, Ekstrakurikuler2 jam TM
Koordinator Pengembangan Kompetensi2 jam TM
Guru Piket1 jam TM
Pengurus BKK, LSP P1, Organisasi Profesi1–2 jam TM (tergantung jabatan/peran)
Koordinator Projek, Inklusi, MGMP1–2 jam TM
Tim PPK & Satgas Perlindungan1–2 jam TM
Tutor Kesetaraan, Narasumber, Peserta Pelatihan1 jam TM
Pengurus Organisasi Pendidikan/Ormas1–3 jam TM (kabupaten = 1, nasional = 3)

🔄 Penugasan Khusus (Ekuivalen dengan pembelajaran)

PenugasanRincian Beban Kerja
Kepala SekolahManajerial, supervisi, kewirausahaan – dihitung penuh
Pendamping Satuan PendidikanFungsi pengawasan mutu pembelajaran – dihitung penuh
Guru Pendidikan NonformalMerancang & fasilitasi belajar – dihitung penuh

🔧 Penataan & Pemantauan

  • Penetapan tugas tambahan oleh kepala sekolah mempertimbangkan:
    • Rasio jumlah murid & guru
    • Kebutuhan struktur kurikulum
  • Jika ada guru tidak memenuhi beban kerja, kepala sekolah melapor ke dinas untuk penataan dan redistribusi

🎓 Transisi bagi Pengawas Sekolah

  • Masih mengacu pada Permendikbud No. 15 Tahun 2018
  • Berlaku hingga status pengawas disesuaikan menjadi guru berdasarkan regulasi penyesuaian jabatan fungsional

🎯 Kesimpulan

  • Beban kerja guru bisa dipenuhi melalui kombinasi kegiatan utama, tugas tambahan, dan penugasan khusus
  • Jam tatap muka minimal tetap 24 jam, kecuali pada kondisi tertentu yang diperbolehkan
  • Semua kegiatan diakui dalam total 37 jam 30 menit per minggu

📅 Tanggal Berlaku

Mulai tahun ajaran 2025/2026

PERMENDIKDASMEN-11-2025Download

Permendikdasmen No 10 Tahun 2025 Tentang SKL

Berikut adalah resume menyeluruh dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang:

🟦 Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Menengah

📌 Latar Belakang

  • SKL perlu disesuaikan untuk menjamin kesesuaian kompetensi lulusan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan, agar mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.
  • Mengganti Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 karena sudah tidak sesuai perkembangan hukum.
  • Mengacu pada PP No. 57 Tahun 2021 yang diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.

⚖️ Dasar Hukum Utama

  • UUD 1945 Pasal 17 Ayat (3)
  • UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
  • PP No. 57 Tahun 2021 jo. PP No. 4 Tahun 2022
  • Perpres No. 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Dikdasmen
  • Permendikdasmen No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dikdasmen

🧠 Definisi Penting

  • SKL adalah kriteria minimal kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan sebagai hasil belajar akhir pada tiap jenjang pendidikan.
  • SKL digunakan untuk:
    • Menentukan kelulusan murid
    • Pengembangan standar nasional pendidikan lainnya (isi, proses, penilaian, dst.)
    • Tidak diberlakukan untuk PAUD dalam konteks kelulusan.

🧩 Struktur SKL

SKL terdiri dari 8 dimensi profil lulusan, berlaku untuk semua jenjang:

  1. Keimanan dan ketakwaan
  2. Kewargaan
  3. Penalaran kritis
  4. Kreativitas
  5. Kolaborasi
  6. Kemandirian
  7. Kesehatan
  8. Komunikasi

🎓 SKL per Jenjang Pendidikan

A. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

  • Fokus pada pencapaian perkembangan anak: nilai agama, Pancasila, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional.
  • Deskripsi capaian secara terpadu sebagai dasar kesiapan anak masuk jenjang pendidikan dasar.

B. Pendidikan Dasar (SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTs/SMPLB/Paket B)

  • Fokus:
    • Penanaman karakter (nilai-nilai Pancasila)
    • Pembiasaan akhlak mulia
    • Literasi dan numerasi dasar
  • Cakupan kompetensi:
    • Pemahaman agama dan moralitas
    • Identitas diri dan budaya
    • Penalaran sederhana dan pengambilan keputusan
    • Karya sederhana, kerja sama, tanggung jawab
    • Hidup sehat dan keterampilan komunikasi dasar

C. Pendidikan Menengah Umum (SMA/MA/SMALB/Paket C)

  • Fokus:
    • Pematangan karakter dan spiritualitas
    • Pengetahuan untuk hidup mandiri dan studi lanjut
  • Kompetensi lulusan:
    • Argumentasi logis berbasis bukti
    • Karya inovatif
    • Refleksi dan inisiatif belajar
    • Literasi dan numerasi kompleks

D. Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK/MAK dan sederajat)

  • Tambahan fokus:
    • Keterampilan kerja sesuai bidang keahlian
    • Pemahaman K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
  • Ciri khusus:
    • Komunikasi profesional
    • Tanggung jawab dan etos kerja
    • Literasi-numerasi dalam konteks kejuruan

🟨 Ketentuan Khusus

  • Untuk PAUD: SKL tidak menjadi dasar kelulusan.
  • Untuk ABK (Anak Berkebutuhan Khusus): SKL disesuaikan berdasarkan hasil asesmen ahli.
  • SKL menjadi dasar kurikulum, pembelajaran, asesmen, dan pengelolaan pendidikan.

🏁 Penutup

  • Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 dicabut
  • Berlaku sejak 10 Juni 2025
Permendikdasmen_No 10 Tahun 2025_SKLDownload

Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0440/B/HK.04.00/2025 tanggal 6 Maret 2025

Berikut adalah resume menyeluruh dari Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0440/B/HK.04.00/2025 tanggal 6 Maret 2025 tentang:

🟦 Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan ke Dalam Jabatan Fungsional Guru melalui Penyesuaian dan Layanan Kepegawaian pada Masa Transisi Penyesuaian Jabatan

📌 Dasar Hukum

  • UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  • PP No. 74 Tahun 2008 jo. PP No. 19 Tahun 2017 tentang Guru
  • PermenPAN-RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
  • PermenPAN-RB No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru

🎯 Tujuan

  • Menyesuaikan ASN (termasuk Pengawas Sekolah, Pamong Belajar, Penilik) ke dalam Jabatan Fungsional (JF) Guru secara administratif dan sistemik
  • Menyederhanakan struktur birokrasi dan memastikan efisiensi layanan publik bidang pendidikan

📝 Ketentuan Pokok

1. Pengangkatan JF Guru melalui Penyesuaian

  • Syarat utama:
    • PNS
    • Sarjana/D-IV
    • Sertifikat pendidik
    • Pengalaman 2 tahun sebagai guru
    • Predikat kinerja minimal “baik” 2 tahun terakhir
  • Tanpa uji kompetensi bagi PNS dengan pangkat minimal III/a
  • Batas usia pengangkatan: sebelum 58 tahun
  • Batas waktu penyesuaian: paling lambat 2 tahun sejak PermenPANRB No. 21 Tahun 2024 diundangkan

2. Penyesuaian JF Pengawas Sekolah, Pamong Belajar, dan Penilik ke JF Guru

  • Dilaksanakan paling lambat 22 Desember 2026
  • Disesuaikan sebagai berikut:
Jabatan SebelumnyaDisesuaikan Menjadi
JF Pengawas Sekolah Ahli MudaJF Guru Ahli Muda
JF Pengawas Sekolah Ahli MadyaJF Guru Ahli Madya
JF Penilik/Pamong Belajar Ahli PertamaJF Guru Ahli Pertama
  • Pengawas dan Penilik Ahli Utama tetap pada jabatannya hingga pensiun (maksimal usia 65 tahun)
  • Penugasan pasca-penyesuaian:
    • Eks-pengawas/penilik: ditugaskan sebagai pendamping satuan pendidikan
    • Eks-pamong belajar: ditugaskan sebagai pendidik di jalur pendidikan nonformal
  • Wajib memiliki sertifikat pendidik paling lambat 22 Desember 2026

3. Pengangkatan ASN Golongan di Bawah III/a ke JF Guru

  • PNS golongan II/a – II/d yang belum S1 tetap bisa diangkat sebagai JF Guru Ahli Pertama
  • Harus menyelesaikan kualifikasi akademik paling lambat dalam 10 tahun
  • Batas pengangkatan: 31 Desember 2025

4. Layanan Kepegawaian Masa Transisi

  • Pemutakhiran Data:
    • Simtendik untuk pengawas/penilik
    • Dapodik untuk pamong belajar
  • Pengusulan kebutuhan formasi JF Guru: paling lambat 30 Juni 2025
  • Uji Kompetensi terakhir bagi pengawas, penilik, pamong: Juni 2025
  • Kenaikan pangkat terakhir untuk mereka: periode Desember 2025
  • Penetapan dan pengangkatan melalui perpindahan jabatan: paling lambat 31 Desember 2025

5. Tunjangan dan Penghasilan

  • Pejabat fungsional yang disesuaikan ke JF Guru mendapat penghasilan sesuai ketentuan JF Guru
  • Pemda diminta menyesuaikan tunjangan kinerja daerah agar tidak ada penurunan penghasilan

🕒 Masa Jabatan dan Batas Usia

JabatanMasa Jabatan / Ketentuan
Guru (JF Guru)Sampai pensiun sesuai jenjang; batas usia pensiun 60 tahun (umumnya)
Pengawas Ahli Utama (tidak disesuaikan)Sampai usia pensiun 65 tahun
JF Guru hasil penyesuaian dari pengawas/pamong/penilikSesuai ketentuan JF Guru, dengan penugasan tertentu
Pengangkatan JF Guru melalui penyesuaianDilakukan maksimal 2 tahun sejak PermenPANRB 21/2024 diundangkan (berarti hingga 2026)
SE Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian JF Guru revDownload

Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara: Nomor 5 Tahun 2025 dan Nomor 9 Tahun 2025

Berikut adalah resume menyeluruh dari Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara:
Nomor 5 Tahun 2025 dan Nomor 9 Tahun 2025
Tentang: Pengangkatan/Penugasan, Pemindahan, dan Pemberhentian Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

📘 1. Latar Belakang

  • Terbitnya beberapa regulasi baru, antara lain:
    • PermenPAN-RB No. 21 Tahun 2024: Jabatan Fungsional Guru
    • Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025: Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
    • SE Mendikdasmen No. 0440/B/HK.04.001/2025: Masa transisi penyesuaian jabatan fungsional guru
  • Perlunya pengawasan dan pengendalian NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) pengelolaan ASN
  • Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional terkait jabatan guru, kepala sekolah, dan pengawas, serta pengelolaannya melalui sistem digital yang terintegrasi

🎯 2. Maksud dan Tujuan

  • Sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah
  • Agar pelaksanaan penugasan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian jabatan guru, kepala sekolah, dan pengawas:
    • Sesuai regulasi
    • Terintegrasi dengan aplikasi SIM KSPSTK (Kemendikdasmen) dan i-Mut ASN Digital (BKN)
  • Mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah dan pengawas secara tertib administrasi dan hukum

⚖️ 3. Dasar Hukum

  1. UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN
  2. Perpres No. 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan NSPK ASN
  3. PermenPAN-RB No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru
  4. Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

📝 4. Pokok-Pokok Ketentuan

A. Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

  • Dilakukan sesuai Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025
  • Diusulkan oleh PPK melalui aplikasi SIM KSPSTK yang terhubung dengan i-Mut ASN Digital

B. Pengangkatan Pengawas Sekolah

  • Mengacu pada SE No. 0440/B/HK.04.001/2025
  • Melalui mekanisme penyesuaian dan masa transisi jabatan guru
  • Diusulkan melalui SIM KSPSTK, diteruskan melalui API Service ke i-Mut untuk verifikasi dan penerbitan rekomendasi

C. Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

  • Sesuai peraturan perundangan
  • Dilakukan melalui mekanisme digital terintegrasi yang diakses melalui laman: https://asndigital.bkn.go.id

D. Konsekuensi Hukum

  • Pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian yang tidak sesuai prosedur dapat:
    • Menimbulkan persoalan hukum
    • Mempengaruhi keabsahan jabatan
    • Menghambat hak ASN yang bersangkutan

⏳ 5. Masa Jabatan

Meski dalam Surat Edaran ini tidak disebutkan eksplisit durasi masa jabatan, berdasarkan regulasi yang dirujuk (Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025 dan regulasi sebelumnya), umumnya berlaku ketentuan sebagai berikut:

JabatanMasa Jabatan
GuruJabatan fungsional tanpa batas waktu tetap, selama masih memenuhi kriteria kompetensi dan kinerja
Kepala Sekolah4 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali masa jabatan (maksimal 8 tahun) dengan syarat evaluasi kinerja positif
Pengawas SekolahJabatan fungsional, tidak memiliki batas masa jabatan seperti kepala sekolah, namun bergantung pada pemenuhan angka kredit dan kinerja dalam jenjang jabatannya (Pertama, Muda, Madya, Utama)

🔧 6. Mekanisme Usulan & Layanan Digital

Seluruh proses dilakukan melalui:

  • SIM KSPSTK (Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tendik – Kemendikdasmen)
  • Terhubung ke:
    • i-Mut ASN Digital milik BKN melalui API service
  • Proses mencakup:
    • Penugasan kepala sekolah
    • Pengangkatan dan pemindahan pengawas
    • Pemberhentian sesuai alur digital yang tervalidasi dokumennya

📅 7. Penutup

  • Berlaku sejak 2 Juli 2025
  • Ditandatangani oleh:
    • Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
    • Kepala BKN
SE MENDIKDAS KA BKN TTG PENGANGKATAN GURU KEPSEK PENGAWAS NO 5 TAHUN 2025Download